Gresik | Metrocakrawala.id — Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) tidak boleh berhenti pada pencapaian angka pemeriksaan maupun laporan administratif. Data yang dihimpun dari masyarakat harus diolah menjadi gambaran nyata kondisi kesehatan setiap wilayah dan selanjutnya menjadi pijakan dalam menentukan program serta intervensi kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, saat memimpin evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik, Selasa (18/8/2026). Evaluasi diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, perangkat daerah, serta sejumlah instansi terkait.
Menurut Alif, evaluasi PKG harus diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar di lapangan. Bukan hanya berapa banyak masyarakat yang telah menjalani pemeriksaan, tetapi juga apa yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dan bagaimana pemerintah menindaklanjutinya.
“Evaluasi hari ini bukan sekedar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” tegasnya.
Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan, hingga Agustus 2026 capaian PKG Kabupaten Gresik berada pada angka 28,8 persen, sedangkan target hingga Desember ditetapkan sebesar 46 persen. Sementara pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak usia sekolah telah mencapai sekitar 57 persen.
Capaian tersebut, kata Alif, perlu segera didorong melalui perbaikan sistem, penguatan koordinasi, serta penyederhanaan proses pendataan. Ia tidak ingin kendala teknis dalam proses entri data justru menghambat program yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Sistem input juga harus dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian dapat disinkronkan dengan Satu Sehat,” ujarnya
Bagi Alif, nilai strategis PKG justru terletak pada data hasil pemeriksaan. Karena itu, setiap Puskesmas diminta memiliki data dasar sasaran hingga tingkat desa yang tidak hanya mencatat jumlah warga yang telah diperiksa, tetapi juga jenis persoalan kesehatan yang ditemukan serta tindak lanjut terhadap pasien.
Ia memberikan gambaran sederhana. Jika sebuah desa memiliki 100 balita sebagai sasaran PKG, pemerintah harus mengetahui berapa yang telah diperiksa, berapa yang dinyatakan sehat, berapa yang mengalami stunting, serta berapa yang ditemukan memiliki persoalan kesehatan lainnya.
Lebih jauh, data tersebut harus mampu menunjukkan berapa warga yang kemudian mendapatkan penanganan lanjutan di Puskesmas.
“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” jelasnya.
Menurutnya, pola tersebut jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar persentase capaian pemeriksaan. Sebab, dari data itulah pemerintah dapat mengetahui karakteristik persoalan kesehatan di masing-masing wilayah.
Data PKG nantinya diharapkan dapat menjadi semacam peta kesehatan masyarakat Gresik, sehingga pemerintah tidak lagi menyusun program hanya berdasarkan pola kegiatan tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan kebutuhan riil yang ditemukan di lapangan.
“Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegas Alif.
Selain persoalan pendataan, Alif meminta Dinas Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pelayanan hingga kebutuhan anggaran.
Seluruh rekomendasi tersebut harus disusun berdasarkan data sehingga setiap kebutuhan memiliki argumentasi yang jelas dan dapat menjadi bahan dalam menentukan prioritas kebijakan maupun penganggaran.
Ia juga meminta pelayanan PKG dibuat lebih mudah dijangkau masyarakat. Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan oleh Puskesmas, tetapi harus melibatkan seluruh jaringan pemerintahan dan masyarakat hingga tingkat desa.
“Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” katanya.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah. Alif menilai deteksi dini menjadi penting sebelum generasi muda memasuki dunia kerja.
Ia mengungkapkan adanya temuan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang mengalami persoalan kesehatan seperti diabetes dan hipertensi ketika mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan memasuki dunia kerja.
“Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah mengatakan seluruh Puskesmas telah menjalankan PKG. Pelaksanaan tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas, tetapi juga melalui pelayanan luar gedung, termasuk Posyandu dan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurut Khusnah, proses pencatatan masih menghadapi kendala teknis. Sistem terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan sehingga data yang telah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercermin dalam sistem. Kondisi tersebut membuat angka capaian dalam sistem belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan PKG di lapangan.
“Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” jelasnya.
Selain persoalan sistem, beban kerja tenaga kesehatan di Puskesmas juga menjadi perhatian. Para tenaga kesehatan tidak hanya menjalankan PKG, tetapi secara bersamaan menangani berbagai program pemerintah dan melakukan pelaporan melalui sejumlah aplikasi.
Karena itu, evaluasi PKG di Kabupaten Gresik tidak hanya berbicara mengenai pencapaian target pemeriksaan. Lebih jauh, evaluasi tersebut menjadi momentum untuk membenahi tata kelola data kesehatan agar hasil pemeriksaan benar-benar memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah.
Dengan demikian, PKG diharapkan tidak berhenti sebagai program pemeriksaan gratis, melainkan berkembang menjadi instrumen deteksi dini sekaligus basis perencanaan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan persoalan nyata masyarakat Gresik.
( Ibnu/Gresik )
