Bupati Subandi Tegaskan Dana Desa Harus Akuntabel, 40 Desa Sidoarjo Masih Belum Memadai

3 menit baca

SIDOARJO | Metrocakrawala.id – Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi. Seluruh pemerintah desa diminta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan GEMADESА 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026). Pesan Bupati dibacakan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten, kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Subandi melalui Ainur Rahman menyampaikan bahwa 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Terlebih, di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen serta penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, pemerintah desa dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” demikian pesan Bupati.

Selain penguatan akuntabilitas keuangan, Pemkab Sidoarjo juga menegaskan komitmen membangun pemerintahan desa yang berintegritas melalui kebijakan nol toleransi terhadap gratifikasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ainur Rahman turut mengapresiasi Desa Kwangsan yang tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.

Tak hanya itu, enam desa lainnya ditetapkan sebagai nominasi perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026. Keenam desa tersebut yakni Desa Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Desa Kebonagung di Kecamatan Gedangan; Desa Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Desa Sumpul di Kecamatan Sidoarjo.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan terhadap seluruh 318 desa. Evaluasi yang berlangsung sejak 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 tersebut menggunakan lima indikator utama, yakni tata kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, kelengkapan dokumen pekerjaan fisik, kelengkapan dokumen perpajakan, serta pengelolaan aset dan BUMDes.

Hasil evaluasi menunjukkan 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai.

Temuan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang masih memiliki kelemahan administrasi maupun tata kelola keuangan.

Menurut Andjar, sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian meliputi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.

Pemkab Sidoarjo menegaskan pembinaan akan terus dilakukan agar tata kelola pemerintahan desa semakin tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Evaluasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa besarnya anggaran yang dikelola desa harus sejalan dengan kualitas pertanggungjawaban. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat.

Editor : Sutiawan

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom bertanda * wajib diisi.