๐ด HIGHLIGHT NEWS – JAKARTA MENAHAN NAPAS
Selasa 17/11/2026: Dugaan makar dari kasus penyadapan Presiden resmi naik ke PENYIDIKAN. Di hari yang sama, Irjen Eko Hadi Santoso DIPECAT PTDH setelah sidang etik 9 jam. Tapi ingat: BELUM ADA tersangka makar! 4 perwira tinggi itu tersangka penyadapan, bukan makar. Jangan terburu-buru menghakimi!
J
AKARTA || METROCAKRAWALA.ID โ Ada hari-hari ketika sebuah institusi tidak hanya sedang menangani perkara, tetapi sedang diuji di depan publiknya sendiri. Selasa, 17 November 2026, adalah salah satu hari itu bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Di satu sisi, Bareskrim Polri mengumumkan kabar besar: dugaan tindak pidana makar yang berkembang dari kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto resmi naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Di sisi lain, pada hari yang sama, Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi terberat kepada salah satu perwira tinggi yang terseret dalam perkara itu: Irjen Pol Eko Hadi Santoso diberhentikan dengan tidak hormat.
Dua peristiwa itu terjadi dalam hitungan jam. Keduanya saling berkaitan, tetapi secara hukum, keduanya tidak boleh dicampuradukkan begitu saja.
MAKAR NAIK
PENYELIDIKAN โ PENYIDIKAN 17/11/2026
EKO HADI PTDH
SIDANG ETIK 9 JAM – BANDING
BELUM ADA
TERSANGKA MAKAR
Dari Penyadapan Menuju Dugaan Makar: Naik Kelas!
Semula, perkara ini dikenal publik sebagai kasus dugaan penyadapan ilegal. Namun dalam perkembangannya, penyidik menemukan rangkaian dugaan yang jauh lebih serius.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo P. Condro, dalam keterangan sebelumnya menjelaskan bahwa penyidik menemukan bukti awal adanya dugaan permufakatan untuk melakukan makar โ dengan rumusan yang tidak ringan: diduga ada upaya membuat Presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan, merampas kemerdekaannya, hingga menggulingkan pemerintahan yang sah.
TIMELINE KRUSIAL
11 November 2026: Laporan polisi dugaan makar dibuat, masih tahap penyelidikan.
12 November 2026: Bareskrim kirim SPDP ke kejaksaan.
17 November 2026 Malam: Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto konfirmasi di Mabes Polri: makar resmi naik ke penyidikan. Konfirmasi serupa dari Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Itulah yang membuat perkara ini naik kelas. Laporan polisi terkait dugaan makar disebut telah dibuat pada 11 November 2026. Saat itu, perkara masih berada di tahap penyelidikan. Pada 12 November, Bareskrim bahkan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan.
Puncaknya, pada Selasa malam, 17 November 2026, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengonfirmasi di Mabes Polri bahwa perkara dugaan makar tersebut kini resmi naik ke tahap penyidikan. Konfirmasi serupa sebelumnya juga disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
“Perkara ini bukan lagi sekadar dugaan pelanggaran prosedur. Negara sedang memeriksa apakah ada niat, rencana, dan perbuatan yang mengarah pada penggulingan kekuasaan yang sah,”
โ SUMBER PENEGAK HUKUM YANG MENGIKUTI PERKEMBANGAN PERKARA
Namun Kapolri juga memberi penegasan penting yang kerap tenggelam dalam riuhnya media sosial: hingga Selasa malam, belum ada tersangka makar yang ditetapkan.
Empat Tersangka Penyadapan, Bukan Tersangka Makar – Jangan Tertukar!
Di sinilah publik perlu berhati-hati membedakan dua hal yang berbeda.
4 PERWIRA TINGGI TERSANGKA PENYADAPAN ILEGAL
1. Mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo
2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution
3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso
4. Mantan Kadiv TIK, Irjen Pol Slamet
Keempatnya diduga terlibat dalam operasi pemantauan komunikasi yang menyasar PresidenPrabowo, pejabat Istana, anggota DPR, gubernur, pejabat antikorupsi, aktivis, hingga jurnalis. Dugaan itu sendiri sudah cukup mengguncang.
Empat perwira tinggi Polri saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, bukan dalam perkara makar. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan seorang perwira tinggi lainnya yang disebut sebagai mantan Kadiv TIK, Irjen Pol Slamet.
Keempatnya diduga terlibat dalam operasi pemantauan komunikasi yang menyasar Presiden Prabowo, pejabat Istana, anggota DPR, gubernur, pejabat antikorupsi, aktivis, hingga jurnalis. Dugaan itu sendiri sudah cukup mengguncang.
Adapun perkara makar adalah pengembangan dari perkara tersebut. Penyidik kini menelusuri siapa pemberi perintah, siapa perencana, dan sejauh mana rangkaian perbuatan itu memenuhi unsur pidana makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dengan kata lain: Penyadapan sudah ada tersangkanya, makar masih dicari tersangkanya.
Kapolri menegaskan bahwa proses ini masih berjalan dengan mengandalkan bukti ilmiah, keterangan saksi, dan alat bukti lainnya. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada pula tersangka yang ditetapkan hanya karena tekanan opini publik.
Sembilan Jam yang Mengakhiri Karier Eko Hadi
Sementara perkara pidana berjalan, jalur etik Polri bergerak lebih cepat.
Selasa, 17 November 2026, Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Gedung Divisi Profam Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sidang berlangsung hampir sembilan jam, dari pagi hingga sore hari.
Hasilnya tegas: majelis etik menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan dari Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa Eko Hadi diduga menyalahgunakan wewenang serta menggunakan fasilitas Polri tanpa surat perintah yang sah. Majelis juga menilai ada dugaan persekongkolan untuk mengakses penyadapan ilegal dengan menggunakan teknologi milik Polri.
Eko Hadi sendiri tidak tinggal diam. Usai putusan dibacakan, ia menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf, lalu langsung menyatakan banding atas sanksi PTDH tersebut. Banding adalah haknya. Sampai ada putusan etik yang berkekuatan tetap, status hukum etiknya masih dalam proses.
Eko Hadi bukan satu-satunya yang dipecat. Sebelumnya, pada 10 November 2026, Irjen Pol Ahrie Sonta juga telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi PTDH. Sementara mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan berikutnya.
Rumah di Jakarta Selatan Ikut Digeledah
Perkara ini tidak berhenti di ruang sidang. Penyidik juga menggeledah sebuah rumah di Jakarta Selatan yang diduga digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi.
Penggeledahan itu menjadi penanda bahwa penyidik tidak hanya mengurus dokumen dan keterangan, tetapi juga menelusuri jejak fisik: di mana perintah dibuat, di mana peralatan digunakan, dan siapa saja yang keluar-masuk dalam rangkaian dugaan perbuatan tersebut.
Sampai berita ini ditulis, Polri belum merinci hasil penggeledahan tersebut secara terbuka. Sikap itu bisa dipahami: dalam perkara sebesar ini, membuka semua kartu terlalu dini justru bisa merusak pembuktian.
Mengapa Kasus Ini Begitu Sensitif? 3 Alasan!
ALASAN 1 – YANG DISADAP KEPALA NEGARA
Pertama, yang diduga disadap adalah kepala negara. Dalam negara demokrasi, penyadapan terhadap Presiden tanpa dasar hukum yang sah bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia menyentuh jantung kedaulatan negara.
ALASAN 2 – YANG DIDUGA APARAT NEGARA SENDIRI
Kedua, yang diduga melakukan adalah aparat negara sendiri. Polri kini berada dalam posisi yang tidak nyaman: mengadili anggotanya sendiri di depan mata publik. Setiap langkahnya akan dibaca sebagai bukti apakah institusi ini berani membersihkan diri atau sekadar melakukan pencitraan.
ALASAN 3 – NARASI MAKAR MUDAH DIPELINTIR
Ketiga, narasi makar mudah sekali dipelintir menjadi senjata politik. Di media sosial, sudah beredar berbagai klaim liar yang menuding nama-nama lain tanpa bukti. Di sinilah peran pers menjadi penting: membedakan antara fakta penyidikan, dugaan penyidik, dan gosip politik.
Ada tiga alasan mengapa kasus ini tidak bisa diperlakukan seperti perkara biasa.
Pertama, yang diduga disadap adalah kepala negara. Dalam negara demokrasi, penyadapan terhadap Presiden tanpa dasar hukum yang sah bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia menyentuh jantung kedaulatan negara.
Kedua, yang diduga melakukan adalah aparat negara sendiri. Polri kini berada dalam posisi yang tidak nyaman: mengadili anggotanya sendiri di depan mata publik. Setiap langkahnya akan dibaca sebagai bukti apakah institusi ini berani membersihkan diri atau sekadar melakukan pencitraan.
Ketiga, narasi makar mudah sekali dipelintir menjadi senjata politik. Di media sosial, sudah beredar berbagai klaim liar yang menuding nama-nama lain tanpa bukti. Di sinilah peran pers menjadi penting: membedakan antara fakta penyidikan, dugaan penyidik, dan gosip politik.
Jangan Terburu-buru Menghakimi – Ini Yang Sudah Pasti!
โ FAKTA YANG SUDAH PASTI
โข Dugaan makar naik ke penyidikan pada 17 November 2026.
โข Belum ada tersangka makar.
โข Empat perwira tinggi menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan.
โข Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta dijatuhi PTDH dalam sidang etik, dengan Eko Hadi mengajukan banding.
โข Penyidikan masih berjalan dan penyidik menelusuri pemberi perintah.
Hingga hari ini, yang sudah pasti adalah:
Dugaan makar naik ke penyidikan pada 17 November 2026.
Belum ada tersangka makar.
Empat perwira tinggi menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan.
Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta dijatuhi PTDH dalam sidang etik, dengan Eko Hadi mengajukan banding.
Penyidikan masih berjalan dan penyidik menelusuri pemberi perintah.
Selebihnya โ motif, dalang, dan apakah unsur makar benar-benar terpenuhi โ masih menjadi pekerjaan penyidik, jaksa, dan kelak hakim.
Prinsipnya sederhana dan harus dipegang teguh: seseorang belum bisa disebut pelaku makar hanya karena ia disebut dalam pusaran perkara ini. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua orang, termasuk mereka yang hari ini sedang menjadi sorotan.
Prinsipnya sederhana dan harus dipegang teguh: seseorang belum bisa disebut pelaku makar hanya karena ia disebut dalam pusaran perkara ini. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua orang, termasuk mereka yang hari ini sedang menjadi sorotan.
Yang Ditunggu Publik Berikutnya – 3 Hal!
Publik kini menunggu tiga hal:
Pertama, apakah penyidik akan menetapkan tersangka makar dalam waktu dekat, atau justru menemukan bahwa dugaan makar tidak cukup bukti dan perkara kembali mengerucut pada penyadapan ilegal.
Kedua, hasil banding etik Irjen Eko Hadi Santoso, dan hasil sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Ketiga, transparansi Polri dalam menyampaikan perkembangan perkara tanpa mengorbankan pembuktian dan tanpa membuka ruang fitnah.
Kasus ini, pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menyadap siapa. Ini tentang apakah negara hukum Indonesia mampu menyelesaikan perkara yang menyentuh kekuasaan tertinggi dengan cara yang tertib, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Jika Polri mampu melakukannya, kepercayaan publik bisa pulih. Jika tidak, luka ini akan jauh lebih lama sembuh daripada perkara itu sendiri.
๐ฑ CAPTION INSTAGRAM / FACEBOOK
DUGAAN MAKAR NAIK KE PENYIDIKAN.
Polri resmi menaikkan dugaan makar dari kasus penyadapan Presiden ke tahap penyidikan. Di hari yang sama, Irjen Eko Hadi Santoso dipecat lewat sidang etik.
Tapi ingat: sampai hari ini BELUM ADA tersangka makar. Empat perwira tinggi itu tersangka kasus penyadapan, bukan makar.
Baca selengkapnya di metrocakrawala.id โ link di bio.
Penulis: Redaksi metrocakrawala.id ย |ย Editor: Redaksi
Sumber: Keterangan resmi Mabes Polri / Bareskrim Polri, sidang KKEP Polri, Reuters, Kompas TV, Katadata, Liputan6, dan rangkuman 24 jam Indozone.
Pewarta: Red ย ย |ย ย Editor: metrocakrawala.id
JAKARTA – Selasa, 17 November 2026 | Mabes Polri / Bareskrim Polri






