
SIDOARJO | Metrocakrawala.id – Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta 346 kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) mengoptimalkan penerapan delapan fungsi keluarga di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting di Kabupaten Sidoarjo.
Arahan tersebut disampaikan Subandi saat menghadiri kegiatan penguatan peran PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para penyuluh dan koordinator penyuluh Keluarga Berencana (KB) se-Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Subandi memberikan apresiasi kepada seluruh kader PPKBD atas dedikasi, pengabdian, dan kerja keras mereka dalam mendampingi masyarakat. Ia berharap para kader terus menjadi penggerak sekaligus penghubung antara pemerintah dan keluarga hingga tingkat desa dan kelurahan.
“PPKBD bukan sekadar kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan,” tegas Subandi.
Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas pengasuhan, kesehatan, kemandirian ekonomi, serta perlindungan seluruh anggota keluarga.
Subandi menegaskan, delapan fungsi keluarga harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan fungsi tersebut meliputi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Implementasinya antara lain melalui penguatan pola asuh anak, pencegahan perkawinan usia anak, edukasi kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, hingga perlindungan perempuan, anak, remaja, dan lanjut usia.
Stunting Sidoarjo Naik Menjadi 10,6 Persen
Selain ketahanan keluarga, persoalan stunting menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Subandi mengungkapkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo tercatat 14,8 persen pada 2021.
Angka tersebut sempat turun menjadi 8,4 persen pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan stunting membutuhkan konsistensi, pendampingan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Untuk itu, Subandi menekankan tiga langkah strategis. Pertama, memperkuat pendampingan keluarga berbasis data agar kader mampu mengenali kebutuhan dan persoalan keluarga di wilayah masing-masing sehingga intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Kedua, membangun kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh KB, serta perangkat daerah.
Ketiga, memastikan edukasi kepada masyarakat tidak berhenti sebatas penyampaian informasi, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku menuju kehidupan keluarga yang lebih sehat, mandiri, dan harmonis.
Subandi juga menyoroti jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data administrasi kependudukan tahun 2025 yang mencapai sekitar 2,4 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi potensi sekaligus tantangan dalam memastikan setiap keluarga memperoleh edukasi, pendampingan, dan akses pelayanan yang memadai.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani menyampaikan bahwa penguatan peran PPKBD sangat penting untuk menghadapi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan stunting, tetapi juga anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga paparan paham radikalisme di kalangan remaja.
Menurut Heni, kader PPKBD diharapkan menjadi jembatan antara program pemerintah dengan kebutuhan keluarga di wilayah masing-masing.
Kegiatan penguatan kapasitas tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Bunda Genre Kabupaten Sidoarjo.
Melalui penguatan peran 346 kader PPKBD, Pemkab Sidoarjo berharap penerapan delapan fungsi keluarga semakin optimal. Dengan demikian, ketahanan keluarga dapat terus diperkuat dan berbagai persoalan sosial, termasuk stunting, dapat dicegah melalui pendampingan yang lebih dekat dan berkelanjutan.
Editor : Sutiawan







