metrocakrawala.id || Kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada upacara, pengibaran bendera, atau seremoni kenegaraan. Bagi mahasiswa, kemerdekaan juga berarti memastikan negara hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Karena itu, aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), menjadi bagian dari suara kritis generasi muda terhadap arah kebijakan pemerintah.
BEM UI menyerukan aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan. Mahasiswa berkumpul di Lapangan FISIP UI sebelum bergerak menuju Bundaran HI. Mereka mengajak berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan keresahan yang selama ini muncul di ruang publik.
Bagi mahasiswa, kemerdekaan bukan sekadar perayaan. Ketika suara rakyat dianggap belum sepenuhnya didengar, harga kebutuhan pokok meningkat, ruang sipil dipersoalkan, dan kebijakan pemerintah menimbulkan perdebatan, maka kemerdekaan harus dimaknai sebagai proses yang terus diperjuangkan.
Sikap kritis tersebut menemukan relevansinya ketika masyarakat mencermati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan negara diproyeksikan mencapai sekitar Rp3.426 triliun. Dari angka itu, sekitar Rp2.908 triliun atau 84,88 persen berasal dari penerimaan perpajakan. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sekitar Rp517,4 triliun.
Artinya, sebagian besar uang yang dikelola negara berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak. Itulah keringat rakyat.
Dari sini muncul pertanyaan sederhana tetapi mendasar, ketika rakyat terus diminta membayar pajak, sejauh mana uang tersebut kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan?
Pertanyaan tersebut semakin penting ketika struktur belanja negara juga dibayangi beban pembayaran utang. Bunga utang yang diperkirakan mencapai sekitar Rp620 triliun menunjukkan besarnya ruang fiskal yang harus digunakan untuk memenuhi kewajiban negara.
Pada saat yang sama, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 dipatok sekitar Rp820,9 triliun. Sekitar Rp240 triliun di antaranya dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) guna membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Faisal Lohy, doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, struktur tersebut perlu dicermati secara kritis. Persoalannya bukan semata-mata apakah MBG merupakan program penting, melainkan bagaimana negara memastikan anggaran pendidikan tetap mampu membiayai kebutuhan pendidikan yang bersifat jangka panjang.
Pendidikan tidak hanya berbicara tentang makan bergizi. Ada sekolah yang membutuhkan perbaikan, guru yang harus ditingkatkan kualitasnya, fasilitas pembelajaran yang perlu diperkuat, serta akses pendidikan yang masih harus diperluas.
Dalam konteks inilah mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change atau agen perubahan.
Mahasiswa bukan hanya kelompok yang turun ke jalan. Mereka juga memiliki tanggung jawab intelektual untuk membaca kebijakan, menguji data, menyampaikan kritik, dan menawarkan alternatif.
Mereka dapat menjadi penggerak sosial melalui pengabdian kepada masyarakat, menjadi jembatan aspirasi rakyat kepada pengambil kebijakan, menjadi inovator melalui gagasan dan teknologi, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Aksi BEM UI dengan demikian dapat dibaca lebih luas. Demonstrasi bukan sekadar kerumunan di jalan, tetapi bagian dari tradisi demokrasi ketika kritik disampaikan secara damai, argumentatif, dan bertanggung jawab.
Di tengah peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, pertanyaan mahasiswa menjadi relevan, untuk siapa sebenarnya anggaran negara disusun dan kepada siapa hasil pembangunan harus kembali?
Sebab kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan bangsa lain. Kemerdekaan juga berarti rakyat memiliki kesempatan hidup layak, memperoleh pendidikan berkualitas, mendapatkan pelayanan publik yang baik, serta memiliki ruang untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut.
Di titik itulah suara mahasiswa menjadi penting. Bukan untuk menggantikan pemerintah, melainkan untuk terus mengingatkan bahwa negara dibangun dari uang, tenaga, dan harapan rakyat.
Oleh: Rokimdakas
