metrocakrawala.id || Surabaya – Upaya audiensi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas Madura Asli Sedarah (MADAS) Surabaya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kota Surabaya berujung kekecewaan. Meski telah melayangkan surat resmi, pertemuan yang dijadwalkan tak kunjung terlaksana.
Rombongan MADAS yang dipimpin Ketua DPC Surabaya, M. Sahri, hadir bersama jajaran pengurus, termasuk Kasat Kornas H. Dofir, Sekretaris DPC Aris Afrisal, serta Sekretaris Daerah Muhammad Rifqi. Mereka datang dengan agenda silaturahmi dan klarifikasi terkait legalitas organisasi, serta isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Namun hingga pukul 11.00 WIB, audiensi tidak terlaksana. Pihak Bangkesbangpol disebut menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada keperluan di luar kantor.
Ketua DPC MADAS Surabaya, M. Sahri, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk memicu polemik.
“Kami sudah bersurat resmi dan datang secara baik-baik. Tujuan kami ingin berdialog dan meluruskan hal-hal yang berkembang di masyarakat. Sangat kami sayangkan jika ruang komunikasi seperti ini tidak terbuka,” ujarnya.
Tegaskan Legalitas, Bantah Pencatutan Nama
Menurut pengurus, audiensi tersebut penting untuk menegaskan bahwa MADAS yang mereka pimpin sah secara hukum. Organisasi ini telah mengantongi pengesahan badan hukum AHU dari Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).
Penegasan ini dinilai krusial menyusul adanya pihak lain yang diduga mencatut nama “MADAS” dan melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di Jawa Timur. Kondisi tersebut, menurut mereka, berisiko menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat maupun pemerintah daerah.
Sekretaris DPC Surabaya, Aris Afrisal, menegaskan bahwa struktur, legalitas, dan visi gerakan MADAS yang dipimpin M. Sahri berbeda dengan kelompok lain yang kerap dikaitkan dengan aksi-aksi demonstratif.
“Kami berkomitmen menjaga kondusivitas Surabaya, mengedepankan edukasi masyarakat, serta memperkuat nilai persaudaraan dan harmoni sosial,” tegasnya.
Pertanyaan untuk Bangkesbangpol
Tidak terlaksananya audiensi memunculkan tanda tanya di internal organisasi. Apakah ada miskomunikasi administratif? Ataukah terdapat pertimbangan lain dari pihak Bangkesbangpol sehingga pertemuan belum dapat digelar?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bangkesbangpol Kota Surabaya terkait batalnya audiensi tersebut.
MADAS DPC Surabaya menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dan berharap Bangkesbangpol dapat menjadwalkan ulang pertemuan dalam waktu dekat.
Bagi mereka, dialog adalah jalan terbaik untuk menjaga harmonisasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah.
“Kami hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sumber persoalan. Prinsip kami jelas: konstitusional, terbuka, dan menjunjung persaudaraan,” pungkasnya.
Editor : Red
