🔴 INTISARI BERITA – GEGER PASURUAN
Parkiran Polres Pasuruan Kota jadi TKP dugaan penganiayaan brutal Ilmiatun Nafia 14 Maret 2025 – dipukul kepala berulang, wajah diludahi, jilbab ditarik, dada ditendang di depan umum. Tersangka Marlina sudah ditetapkan tersangka, tapi korban nilai mandek 1 tahun+. Korban adukan 4 personel Satreskrim ke Sipropam 2 Nov 2026. Soroti 3 Sprindik diobral, P-19 Kejari, visum luar dijadikan Tipiring. Propam SP3D B/41/XI/RES.7.4/2026 mulai klarifikasi internal.
P
ASURUAN || METROCAKRAWALA.ID – Penanganan kasus dugaan penganiayaan brutal yang menimpa Ilmiatun Nafia di area parkir Polres Pasuruan Kota memasuki babak baru setelah korban resmi melayangkan aduan ke Sipropam Polres Pasuruan Kota pada 2 November 2026.
Meskipun penyidikan telah menetapkan status tersangka atas nama Marlina, penuntasan perkara ini dinilai mandek tanpa kejelasan hingga lebih dari satu tahun sejak peristiwa terjadi pada 14 Maret 2025. Sederet kejanggalan administrasi penyidikan serta adanya indikasi upaya penyelamatan tersangka melalui penurunan pasal kini dibongkar oleh korban.
Dipanggil Datang, Justru Dipukuli di Parkiran Markas Polisi
Peristiwa ini bermula ketika Ilmiatun mendatangi Polres Pasuruan Kota demi menghormati panggilan kepolisian. Berdasarkan informasi tambahan, korban datang karena disuruh oleh anak tersangka dengan alasan ayahnya memerlukan berkas yang akan dikirimkan ke Tipikor.
Namun, ironisnya, persis di area parkir markas kepolisian tersebut, tersangka Marlina – yang diketahui merupakan istri dari atasan korban sendiri (seorang Mantan Kabiro berinisial S) – justru bertindak arogan dan melakukan kekerasan fisik secara membabi buta.
RANGKAIAN KEKERASAN YANG DIDUGA DIALAMI KORBAN DI TKP PARKIRAN POLRES:
- Dipukul berulang kali di bagian kepala
- Wajahnya diludahi
- Jilbabnya ditarik paksa hingga terlepas
- Dadanya ditendang
- Dihujani fitnah dan makian kasar di depan umum
Aksi premanisme yang dilakukan tersangka tepat di halaman kantor polisi ini memicu tuntutan publik atas transparansi pembuktian di TKP, termasuk pembukaan rekaman kamera pengawas (CCTV) dan pemeriksaan saksi-saksi yang berada di lokasi.
Korban Pertanyakan: Apakah Visum Satu-satunya Dasar?
Terkait jalannya proses hukum, Ilmiatun Nafia secara tegas mempertanyakan objektivitas penyidik yang terkesan menutup mata terhadap kekejaman perbuatan pelaku dan hanya berlindung di balik hasil visum medis luar demi mengerdilkan kasus ini menjadi Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
“Saya ingin mempertanyakan, apakah hasil visum, baik menunjukkan luka ringan, sedang, maupun berat, bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan perkara penganiayaan? Bagaimana dengan tindakan perbuatan pelaku yang memukul kepala berulang kali, menarik jilbab hingga terlepas, wajah diludahi, menendang dada, menghina saya di depan umum, dan memfitnah berulang kali? Apakah semua perbuatan sadis itu tidak melihat fakta perbuatan pelaku dan tidak menjadi pertimbangan sama sekali?”
— ILMIATUN NAFIA, Korban – Dalam Keterangan Resminya
Korban Cium Skenario Terstruktur di Balik Pemanggilan
“Saya datang karena dipanggil. Tetapi setelah sampai di parkiran, saya justru dipukuli. Saya ingin tahu apakah pemanggilan itu memang berkaitan dengan kejadian yang kemudian saya alami. Apakah ada perencanaan sebelumnya? Ini harus ditelusuri, jangan hanya melihat akibat luka luar saja, tetapi juga bagaimana peristiwa itu bisa terjadi,”
Korban juga mencium adanya kejanggalan dan skenario terstruktur di balik pemanggilan dirinya pada hari nahas tersebut.
Kejanggalan Administrasi: 3 Sprindik Diobral & P-19 Kejaksaan
Lebih lanjut, kejanggalan administratif dalam penanganan kasus ini semakin telanjang. Setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pertama diterbitkan pada 8 Desember 2025 bersamaan dengan SPDP tertanggal 10 Desember 2025, penyidik mendadak “mengobral” dua Sprindik baru berikutnya tertanggal 22 Januari 2026 dan 23 Februari 2026 yang disisipkan dalam surat panggilan saksi kedua.
Langkah penyidik yang mendadak menuntut BAP ulang pasca turunnya surat petunjuk P-19 dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tertanggal 6 April 2026 dicurigai kuat sebagai taktik untuk merombak total konstruksi perkara yang sebenarnya sudah matang demi melonggarkan jerat hukum terhadap tersangka Marlina.
Persoalan hukum kian ruwet akibat ketidakjelasan penerapan ketentuan peralihan regulasi, mengingat penyidikan awal dimulai pada Desember 2025 sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru mulai berlaku per 2 Januari 2026. Atas dasar rentetan keganjilan prosedur yang dinilai mencederai rasa keadilan tersebut, Ilmiatun mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap empat personel Satreskrim Polres Pasuruan Kota yang menangani perkaranya.
Propam Resmi Terima Laporan – SP3D B/41/XI/RES.7.4/2026
Berdasarkan dokumen resmi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) dengan Nomor: B/41/XI/RES.7.4/2026/Sipropam tertanggal November 2026 yang ditandatangani oleh Kasi Propam IPDA Ferdiawan Ubaidillah, S.H., M.H. atas nama Kapolres Pasuruan Kota, pihak Sipropam menegaskan bahwa laporan tersebut telah resmi diterima.
Pihak Propam saat ini tengah melakukan penyelidikan berupa klarifikasi internal terhadap empat anggota Satreskrim selaku terlapor serta berkoordinasi dengan pihak Pengawas Penyidik (Pawasidik) Polres Pasuruan Kota demi memastikan penanganan perkara pidana ini berjalan lurus dan tidak dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tersangka.
⚠️ Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan korban Ilmiatun Nafia & dokumen SP3D Sipropam. Dugaan terhadap tersangka dan personel Satreskrim masih dalam proses klarifikasi. metrocakrawala.id menjunjung asas praduga tak bersalah.
Pewarta: Redho F. | Editor: metrocakrawala.id
PASURUAN – Parkiran Polres Pasuruan Kota – TKP 14 Maret 2025 – Aduan Propam 2 November 2026 – SP3D B/41/XI/RES.7.4/2026/Sipropam
