Paket pekerjaan tersebut tercatat sebagai Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 Ton (Jl. Simorejo).

Berdasarkan informasi pengadaan yang diperoleh awak media, proyek dilaksanakan melalui metode E-Purchasing dengan penyedia jasa BUMINATA KONSTRUKSI.

Nilai kontraknya mencapai Rp2.493.160.665 atau sekitar Rp2,49 miliar.

Dengan nilai anggaran mendekati Rp2,5 miliar, pelaksanaan pekerjaan semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari sisi administrasi, metode pelaksanaan maupun kualitas konstruksi.

Namun, hasil pemantauan lapangan justru memunculkan sejumlah pertanyaan yang hingga kini memerlukan penjelasan dari pihak pelaksana dan instansi yang bertanggung jawab.

Papan Proyek Tak Terlihat, Transparansi Dipertanyakan

Pantauan awak media pada Senin, 31 Agustus 2026 sekitar pukul 11.00 WIB, menunjukkan aktivitas pekerjaan pemasangan saluran U-Ditch di kawasan Jalan Raya Simorejo, Kelurahan Simomulyo, Surabaya.

Namun, pada area pekerjaan yang dipantau, awak media tidak melihat keberadaan papan informasi proyek.

Kondisi tersebut menjadi pertanyaan karena masyarakat yang melintas maupun warga di sekitar lokasi seharusnya dapat mengetahui pekerjaan apa yang sedang dilakukan, siapa pelaksananya, berapa nilai anggarannya, dari mana sumber pembiayaan dan kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Dengan nilai proyek mencapai hampir Rp2,5 miliar, tidak terlihatnya papan informasi pada saat pemantauan bukan sekadar persoalan administratif.

Transparansi proyek menjadi bagian dari kepentingan publik.

Namun, awak media masih perlu mendapatkan klarifikasi apakah papan proyek memang belum dipasang, telah dipindahkan, berada di lokasi lain atau terdapat penjelasan lain dari pihak pelaksana.

Pertanyaan tersebut akan menjadi salah satu materi konfirmasi kepada BUMINATA KONSTRUKSI dan pihak Pemerintah Kota Surabaya.

Foto Terbaru Ungkap Genangan Air di Area Pekerjaan

Sorotan semakin menguat setelah awak media memperoleh dokumentasi terbaru dari lokasi pekerjaan.

Dalam dokumentasi bertanggal Sabtu, 5 September 2026 pukul 22.26 WIB, pada titik lokasi yang tercantum sebagai No. 64 Jalan Simorejo, Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, terlihat adanya genangan air di area pekerjaan saluran.

Air terlihat berada di sekitar struktur beton dan bagian area konstruksi yang masih terbuka.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting:

Bagaimana sistem pengendalian air dilakukan dalam pekerjaan tersebut?

Apakah genangan tersebut merupakan kondisi sementara?

Apakah air berasal dari hujan, rembesan tanah, saluran eksisting atau sumber lainnya?

Dan yang paling penting, apakah kondisi tersebut telah diperhitungkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan?

Dengan proyek konstruksi yang bernilai Rp2,49 miliar, pertanyaan mengenai kondisi air di area galian tidak dapat sekadar dikesampingkan.

Sebab, kondisi dasar pekerjaan dapat berkaitan dengan tahapan persiapan konstruksi, kestabilan tanah, elevasi pemasangan, lantai kerja hingga proses pemasangan elemen U-Ditch.

Dewatering Dipertanyakan: Sudah Dilaksanakan atau Tidak?

Keberadaan genangan air kemudian mengarah pada pertanyaan mengenai dewatering atau sistem pengendalian air selama pelaksanaan pekerjaan.

Awak media belum memperoleh dokumen metode pelaksanaan yang dapat memastikan apakah pekerjaan tersebut memang secara teknis diwajibkan menggunakan dewatering pada seluruh area atau hanya pada kondisi tertentu.

Namun, dokumentasi lapangan menunjukkan adanya air pada area pekerjaan.

Karena itu, pihak pelaksana dan pengawas perlu memberikan penjelasan terbuka.

Apakah kondisi tersebut memerlukan dewatering?

Apakah sistem pengendalian air telah diterapkan?

Jika telah diterapkan, bagaimana metode dan pelaksanaannya?

Jika tidak diterapkan, apa dasar pertimbangan teknisnya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting karena pekerjaan saluran dilakukan di area galian dan berkaitan dengan kualitas konstruksi.

Awak media menegaskan bahwa keberadaan genangan air dalam dokumentasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran teknis.

Namun, kondisi tersebut merupakan fakta visual di lapangan yang cukup relevan untuk meminta klarifikasi mengenai metode pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Rp2,49 Miliar, Siapa Mengawasi?

Nilai pekerjaan yang mencapai hampir Rp2,5 miliar juga menempatkan fungsi pengawasan sebagai salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian.

Dalam proyek konstruksi, pengawasan tidak hanya dilakukan ketika pekerjaan telah selesai.

Pengawasan seharusnya berjalan selama proses pelaksanaan.

Mulai dari persiapan lokasi, penggalian, kondisi dasar pekerjaan, pemasangan konstruksi, pengendalian elevasi hingga pemeriksaan kualitas hasil pekerjaan.

Karena itu, muncul pertanyaan:

Siapa yang melakukan pengawasan di lapangan?

Seberapa rutin pemeriksaan pekerjaan dilakukan?

Apakah kondisi genangan air yang terlihat dalam dokumentasi telah menjadi perhatian pengawas?

Bagaimana pengawas memastikan pekerjaan tetap sesuai metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena proyek masih berstatus on process, sehingga setiap persoalan teknis yang ditemukan selama pelaksanaan seharusnya masih dapat diklarifikasi dan, apabila diperlukan, dievaluasi sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.

Kondisi Pemasangan U-Ditch Juga Perlu Diuji

Selain persoalan air, awak media sebelumnya juga mencermati sejumlah bagian pekerjaan pemasangan U-Ditch yang secara visual terlihat belum sepenuhnya rapi.

Namun, pekerjaan tersebut masih berlangsung sehingga kondisi visual tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kesalahan pekerjaan.

Yang perlu diuji adalah apakah kondisi tersebut merupakan bagian dari tahapan konstruksi yang belum selesai atau terdapat persoalan teknis lain.

Untuk menjawabnya, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap:

• Gambar kerja;
• Spesifikasi teknis;
• Metode pelaksanaan;
• Shop drawing;
• Elevasi pekerjaan;
• Persiapan dasar galian;
• Laporan harian;
• Laporan pengawasan;
• Dokumen pengendalian mutu;
• Dokumentasi setiap tahapan pekerjaan.

Dokumen tersebut penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai perencanaan.

Pertanyaan untuk BUMINATA KONSTRUKSI dan Pemkot Surabaya

Awak media akan meminta klarifikasi resmi kepada BUMINATA KONSTRUKSI selaku penyedia jasa serta pihak yang berwenang dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek.

Beberapa pertanyaan yang akan diajukan antara lain:

1. Mengapa papan informasi proyek tidak terlihat saat awak media melakukan pemantauan?
2. Apakah papan proyek dipasang di lokasi lain?
3. Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan pada area yang ditemukan adanya genangan air?
4. Apakah kondisi tersebut memerlukan dewatering?
5. Jika diperlukan, apakah dewatering telah dilakukan?
6. Bagaimana kondisi dasar galian dipersiapkan sebelum pemasangan U-Ditch?
7. Bagaimana pengawasan terhadap kualitas dan elevasi pemasangan dilakukan?
8. Siapa pihak yang menjalankan fungsi pengawasan pekerjaan?
9. Apakah terdapat pemeriksaan dan dokumentasi pengendalian mutu secara berkala?

Bukan Sekadar Proyek yang Harus Selesai

Pekerjaan senilai Rp2,49 miliar tidak cukup hanya dinilai dari apakah proyek tersebut selesai atau belum.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai metode dan spesifikasi?

Apakah pengawasan berjalan secara efektif?

Apakah masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai proyek tersebut?

Dan apakah hasil pekerjaan nantinya benar-benar mampu menjalankan fungsi drainase dalam jangka panjang?

Papan informasi proyek yang tidak terlihat saat pemantauan serta dokumentasi adanya genangan air di area pekerjaan menjadi dua hal yang kini perlu dijawab secara terbuka.

Awak media tidak akan menarik kesimpulan sebelum memperoleh dokumen teknis dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.

Namun, dengan nilai pekerjaan mencapai hampir Rp2,5 miliar, setiap temuan lapangan yang berkaitan dengan transparansi, metode pelaksanaan dan kualitas konstruksi layak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hingga berita ini disusun, awak media masih melakukan upaya konfirmasi kepada BUMINATA KONSTRUKSI, pihak pengawas dan instansi Pemerintah Kota Surabaya yang bertanggung jawab terhadap paket pekerjaan tersebut.

Berita ini akan diperbarui setelah klarifikasi resmi dan dokumen pendukung diperoleh.

Editor : Tim

Artikel Proyek U-Ditch Rp2,49 Miliar di Jalan Simorejo Disorot, Papan Proyek Tak Terlihat hingga Genangan Air Picu Pertanyaan Dewatering pertama kali tampil pada .

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Slamet Pujiono itu mengungkap sejumlah fakta dalam surat dakwaan, mulai dari cara kerja perjokian, nama sejumlah perguruan tinggi yang disebut dalam dakwaan, hingga nilai yang ditawarkan untuk masuk Fakultas Kedokteran tanpa mengikuti tes.

Enam terdakwa dalam perkara tersebut yakni Nehemia Raphael Susanto anak dari Sony Susanto (mahasiswa), I Komang Parama Panditha Putra bin I Nyoman Udayana (karyawan swasta), Praditya Irgy Fahrezy bin Dasuki (mahasiswa), Bayu Priagung Hamengku Wicaksono bin Juni (alm) (dokter), Darmawan Prasetyo (dokter), serta Drg. Moh. Ikhwanuddin, S.KG (dokter gigi).

Dalam dakwaan, jaksa mengungkap perkara bermula ketika Drg. Moh. Ikhwanuddin yang disebut bekerja sebagai dokter gigi di Puskesmas Bulu-Bulu, Sumenep, dimintai bantuan oleh seorang bernama Roni Zulkarnain.

Roni disebut meminta bantuan agar anaknya dapat masuk Fakultas Kedokteran melalui jalur belakang.

“Saksi Roni Zulkarnain menanyakan, ‘Dok, apakah bisa membantu memasukkan anak saya? Saya kuliah di Fakultas Kedokteran lewat jalur belakang’,” ujar Jaksa Dilla saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan, Rabu (2/9/2026).

Menurut jaksa, Ikhwanuddin kemudian menyampaikan kesanggupannya dan meminta pembicaraan dilanjutkan di rumahnya. Ia juga memberikan nomor telepon kepada Roni.

Pada 9 November 2025, pertemuan kembali dilakukan di rumah Ikhwanuddin. Saat itu, Roni disebut menanyakan kemungkinan memasukkan calon mahasiswa ke Fakultas Kedokteran.

Jaksa menyebut Ikhwanuddin kemudian menawarkan mekanisme melalui “jalur belakang”. Calon mahasiswa disebut tidak perlu mengikuti tes dan cukup menyiapkan sejumlah dokumen untuk diproses.

Pembicaraan kemudian mengarah pada sejumlah pilihan perguruan tinggi di Malang. Dalam dakwaan, jaksa menyebut nama Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Namun, pada pertemuan ketiga yang berlangsung 27 November 2025, pembicaraan disebut berkembang menjadi negosiasi mengenai biaya dan pilihan kampus.

Dalam dakwaan disebutkan, tarif untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya mencapai Rp800 juta. Sementara Universitas Brawijaya Malang juga disebut sebesar Rp800 juta, sedangkan Universitas Negeri Malang sebesar Rp700 juta.

“Pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dengan biaya sebesar Rp800.000.000, untuk Universitas Brawijaya Malang dengan biaya sebesar Rp800.000.000, sedangkan untuk tarif Universitas Negeri Malang sebesar Rp700.000.000,” kata jaksa.

Dalam perkara tersebut, calon mahasiswa yang disebut dalam dakwaan, Hendi Karisma Nael Royan, akhirnya memilih Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.

Setelah dokumen calon mahasiswa disiapkan, Ikhwanuddin disebut meneruskannya kepada terdakwa Darmawan Prasetyo yang disebut sebagai dokter senior untuk diproses lebih lanjut.

Roni kemudian memastikan pilihan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dan melakukan pembayaran uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp300 juta kepada Ikhwanuddin melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik terdakwa.

Selanjutnya, Darmawan disebut mengirimkan formulir pendaftaran dan data calon mahasiswa kepada terdakwa Bayu Priagung Hamengku Wicaksono, yang juga berprofesi sebagai dokter.

Dalam dakwaan, Bayu kemudian menghubungi terdakwa I Komang Parama Panditha Putra untuk menanyakan kesanggupannya membantu meloloskan Hendi melalui jalur UTBK-SNBT 2026 tanpa mengikuti tes dengan menggunakan jasa joki.

Jaksa menyebut, dalam proses tersebut juga terjadi pembicaraan mengenai kesepakatan harga.

Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa dengan sejumlah alternatif pasal.

Dakwaan pertama menggunakan Pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dakwaan kedua menggunakan Pasal 392 huruf a juncto Pasal 20 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan dakwaan ketiga menggunakan Pasal 96 juncto Pasal 5 huruf f dan huruf g UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto Pasal 20 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perkara tersebut kini memasuki proses persidangan di PN Surabaya. Seluruh uraian mengenai peran dan perbuatan para terdakwa masih merupakan materi dakwaan jaksa dan akan diuji dalam persidangan.

editor : Tim

Artikel Dari Jalur Belakang hingga DP Rp300 Juta, Jaksa Beberkan Skema Joki Masuk Kedokteran pertama kali tampil pada .

Penolakan itu dilakukan petugas dengan alasan Rokib “sudah pernah melakukan pengurusan 2 kali”, sehingga tidak sesuai SOP Samsat Utara.

Kejadian itu terjadi pada Sabtu, 29 Agustus 2026 pukul 10.44 WIB. dan bukti dokumen pengurusan yang sudah resmi mendapatkan cek fisik.

Kalau memang aturan itu legal, karena sudah pernah melakukan pengurusan sebelumnya, kenapa di bagian cek fisik boleh.

Kronologi Penolakan di Loket.

Rokib datang ke Samsat Surabaya Utara untuk membantu pengurusan penol 5 tahun kendaraan milik saudara Abdus Salam secara sosial, tanpa ada indikasi pungutan/ biaya jasa.

“Saya hanya membantu secara sosial. Saudara Abdus tetap ikut ke kantor. Iya kalau saya harus pakai surat kuasa,” tegas Rokib.

Namun saat di loket formulir petugas mengarahkan ke loket 3 untuk buka pemblokiran SK. Sesampai di loket 3 pelayanan petugas mengarahkan untuk menemui petugas bernama Bapak Tinus.

Di titik inilah pengajuan ditolak. Alasannya. atas nama penerima kuasa pernah mengajukan beberapa bulan lalu.

“Ini keterangan petugas di ruangan pojok samping loket formulir. Katanya sudah 2 kali ngurus, jadi tidak boleh menurut SOP Samsat Utara,” ujar Rokib.

Kritik: Aturan Sepihak Bertentangan dengan Prinsip Pelayanan Publik

Penolakan dengan alasan “sudah 2 kali ngurus” menuai kritik. Sebab dalam Perpol No. 7 Tahun 2021 tentang Regident Ranmor dan petunjuk teknis Korlantas Polri, tidak ada aturan yang membatasi jumlah pengurusan dengan surat kuasa.

Surat kuasa sah digunakan apabila:

1. Dilampiri KTP asli pemilik dan penerima kuasa.
2. Ditandatangani di atas materai
3. Pemilik kendaraan hadir atau ada kuasa khusus.

Dalam kasus ini, saudara dari pemilik kendaraan “Abdus Salam” bahkan turut hadir ke kantor. Dokumen surat kuasa tertanggal 28 Agustus 2026 dan kelengkapan lain seperti STNK, BPKB, dan hasil cek fisik juga sudah disiapkan.

“Kalau alasannya mencegah calo, harusnya dibedakan antara calo komersil dengan kuasa sosial. Jangan sampai masyarakat yang ingin membantu justru dipersulit,” kritik pengamat kebijakan, M. Julian. SH,. Warga surabaya di Gedung Mantuk.

Lebih ironis, pelayanan publik seharusnya mempermudah, bukan menambah syarat di luar aturan Korlantas.

Kalau berbicara maslah surat kuasa karena pernah masuk sebelumnya dan harus di sertai legalitas dari CV/PT. Terus bagaimana dengan kuitansi jual beli yang dikeluarkan oleh pihak foto copy, itu dasar hukumnya dimana, sedangkan kuitansi itu harus di keluarga oleh pihak penjual dan diterima pihak pembeli. Lalu apakah disitu ada kontribusi/kemitraan bersama,” Tegas M. Julian, SH.ST,.

Selain itu harapan ke Korlantas Polda Jatim. Warga meminta Korlantas Polda Jatim dan Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim mengevaluasi SOP di Samsat Surabaya Utara. Kalau memang harus sesuai prosedural.

Standar pelayanan harus seragam dan mengacu pada aturan pusat, bukan kebijakan lokal yang membingungkan. Transparansi SOP juga perlu ditempel jelas di setiap loket agar tidak terjadi multitafsir petugas.

“Jangan sampai niat baik membantu warga malah mentok karena aturan yang tidak jelas. Samsat itu pelayanan, bukan tempat mempersulit rakyat yang niat baik mau bayar pajak negara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Samsat Surabaya Utara belum memberikan keterangan resmi terkait SOP pembatasan surat kuasa tersebut,” Bersambung…

editor : Tim

Artikel Bantu Urus Pajak Sosial, Warga Justru Ditolak Petugas Samsat Utara pertama kali tampil pada .

SURABAYA || metrocakrawala.id — Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mushola Al Muttaqin, Jalan Simorejo IX, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, berlangsung khidmat pada Jumat (28/8/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 19.00 WIB, ba’da Isya, tersebut diikuti jamaah, pengurus mushola, serta warga sekitar. Selain menjadi momentum memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan meningkatkan keteladanan terhadap akhlak Rasulullah SAW.

Hadir dalam kegiatan tersebut para penasehat Mushola Al Muttaqin, Abah Nawang Wahyudi dan Abah Surono, Ketua Takmir Mushola Al Muttaqin Febri Sugianto, serta jajaran pengurus mushola.

Rangkaian acara diawali dengan lantunan sholawat yang dibawakan Grup Hadrah Mushola Al Muttaqin. Suasana religius semakin terasa ketika jamaah bersama-sama mengikuti lantunan sholawat.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang disampaikan oleh Qori’ Isomuddin, S.Pd.

Ketua Takmir Sampaikan Apresiasi kepada Jamaah dan Donatur

Dalam sambutannya, Ketua Takmir Mushola Al Muttaqin, Febri Sugianto, mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa memanjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.

“Pertama-tama, marilah kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Atas nikmat dan limpahan rahmat-Nya, kita bisa melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW,” ujar Febri.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan, khususnya para donatur.

“Terima kasih kepada para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu atas donasinya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya.

Menurut Febri, dukungan para donatur, pengurus, jamaah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam terselenggaranya kegiatan keagamaan tersebut.

Gus Peyek: Kemuliaan Rasulullah Terletak pada Akhlaknya

Memasuki acara inti, tausiyah disampaikan oleh Gus Peyek dari Sidoarjo.

Dalam tausiyahnya, Gus Peyek mengajak jamaah untuk memahami makna kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Habibullah, yakni kekasih Allah SWT, dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT.

Menurut Gus Peyek, kemuliaan Rasulullah SAW bukan karena harta kekayaan ataupun jabatan duniawi. Kemuliaan tersebut tercermin dari keluhuran budi pekerti dan akhlak beliau.

Ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, kata dia, mengajarkan manusia untuk menebarkan kasih sayang kepada sesama dan menjaga hubungan yang baik dengan seluruh alam.

Karena itu, peringatan Maulid Nabi seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menerapkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan nyata.

Sisa Usia Menjadi Kesempatan untuk Muhasabah

Gus Peyek kemudian menekankan pentingnya keberkahan dalam usia.

Menurutnya, umur yang panjang akan memiliki nilai apabila diisi dengan amal kebaikan, ibadah, serta perbuatan yang memberikan manfaat bagi orang lain.

“Yang penting bukan hanya panjangnya usia, tetapi bagaimana usia yang diberikan Allah SWT itu menjadi usia yang berkah dan bermanfaat,” pesannya.

Ia mengajak jamaah menjadikan sisa usia sebagai kesempatan untuk melakukan muhasabah, memperbaiki kesalahan, meningkatkan ibadah, memperbanyak amal kebaikan, dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhirat.

Pesan tersebut mengingatkan jamaah bahwa bertambahnya usia semestinya diiringi dengan bertambahnya kualitas amal dan kedekatan kepada Allah SWT.

Dalam tausiyahnya, Gus Peyek juga mengingatkan makna hadis Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya.

Isra Mikraj dan Pentingnya Menjaga Sholat

Selain membahas keberkahan usia dan akhlak Rasulullah SAW, Gus Peyek turut mengingatkan jamaah mengenai peristiwa Isra Mikraj.

Ia menyampaikan tentang perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW hingga Sidratul Muntaha, yang menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan kenabian beliau.

Dalam peristiwa Isra Mikraj tersebut, Rasulullah SAW menerima perintah untuk melaksanakan sholat.

Karena itu, Gus Peyek mengingatkan jamaah agar senantiasa menjaga sholat sebagai ibadah utama dan kewajiban umat Islam.

Tidak hanya persoalan ibadah, jamaah juga diajak menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang baik serta sesuai tuntunan agama.

“Jangan sampai kita hanya memperingati Maulid Nabi, tetapi tidak menjalankan apa yang menjadi tuntunan beliau. Sholat harus dijaga, kebaikan harus ditegakkan, dan kemungkaran harus dijauhi,” pesan Gus Peyek.

Ia berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat menjadi momentum perubahan bagi jamaah, terutama dalam meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, dan memperbanyak amal yang memberikan manfaat kepada sesama.

Ditutup Doa Abah Abdul Rasid

Usai tausiyah dan seluruh rangkaian kegiatan, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mushola Al Muttaqin ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Abah Abdul Rasid.

Doa tersebut menjadi penutup kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh khidmat dan kekeluargaan.

Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, jamaah Mushola Al Muttaqin diharapkan semakin mencintai Rasulullah SAW, menjaga ibadah, mempererat silaturahmi, serta mampu mengisi sisa usia dengan amal kebaikan yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat.

Editor : Red

Artikel Gus Peyek Ajak Jamaah Mushola Al Muttaqin Isi Sisa Usia dengan Amal dan Kebaikan pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || SIDOARJO — Proyek betonisasi ruas Jalan Tambakcemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, mendapat perhatian langsung dari Bupati Sidoarjo H. Subandi. Dalam inspeksi mendadak (sidak), Senin (24/8/2026), Subandi meminta kontraktor mempercepat pekerjaan tanpa mengorbankan kualitas pembangunan.

Ruas jalan yang tengah dikerjakan tersebut memiliki panjang sekitar 1,4 kilometer dengan lebar 6 meter. Saat meninjau lokasi, Subandi melihat langsung aktivitas pekerja dan alat berat yang tengah melakukan pemasangan U-ditch untuk saluran air.

Dari hasil pemantauan, progres pekerjaan diketahui mengalami deviasi sekitar 4 persen dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian Bupati.

Untuk mengejar ketertinggalan, pelaksana proyek disebut telah menambah alat berat berupa excavator sehingga kini terdapat dua unit yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan.

“Alhamdulillah excavatornya sudah ditambah satu lagi. Sehingga ada dua unit excavator untuk mempercepat pengerjaan. Mudah-mudahan deviasi ini segera tertutup,” ujar Subandi.

Meski meminta percepatan, Subandi menegaskan bahwa mengejar target tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas hasil betonisasi jalan.

Menurutnya, kondisi cuaca yang mendukung harus dimanfaatkan untuk menggenjot pekerjaan. Namun, percepatan tetap harus dilakukan dengan memperhatikan standar dan kualitas konstruksi.

Subandi juga meminta kepala desa, konsultan pengawas, hingga masyarakat ikut mengawal perkembangan proyek. Pengawasan lapangan dinilai penting agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diketahui dan dicarikan solusi.

“Kalau sampai satu atau dua hari tidak ada kegiatan di lapangan, kepala desa harus segera melaporkan,” tegasnya.

Selain itu, perkembangan pekerjaan diminta diperbarui secara rutin. Dengan pemantauan berkala, setiap kendala dapat segera diidentifikasi sehingga tidak berlarut dan menghambat penyelesaian proyek.

Pelaksana proyek juga diminta memastikan ketersediaan U-ditch maupun material lainnya selalu siap di lokasi. Ketersediaan material menjadi salah satu faktor penting untuk mengejar deviasi pekerjaan.

“Kalau U-ditch dan semua materialnya sudah ready, saya yakin percepatan pekerjaan bisa dilakukan. Karena U-ditch ini kadang juga tergantung, menunggu kering, dan kondisi lainnya,” jelas Subandi.

Ditargetkan Rampung Desember 2026

Subandi menargetkan betonisasi Jalan Desa Tambakcemandi dapat diselesaikan pada Desember 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang masih tersedia, ia optimistis ketertinggalan sekitar empat persen dapat dikejar.

Namun, perhatian Bupati tidak hanya tertuju pada progres fisik. Ia juga meminta penataan lingkungan di sekitar ruas jalan dilakukan bersamaan dengan pengerjaan betonisasi.

Salah satu persoalan yang disorot adalah keberadaan tiang jaringan milik provider yang dinilai terlalu banyak dan berpotensi mengganggu kerapian lingkungan maupun penataan ruang jalan.

Subandi meminta tiang-tiang yang sudah tidak diperlukan segera ditertibkan. Jika terdapat empat atau lima tiang provider yang tidak lagi berfungsi, keberadaannya dinilai perlu disikapi agar tidak mengganggu hasil penataan kawasan.

“Saya butuh kerapian karena sekalian kita lakukan penataan,” katanya.

Subandi kemudian meminta konsultan pengawas segera berkoordinasi dengan pemilik jaringan untuk melakukan penataan tiang di lokasi. Penataan tersebut diharapkan dapat dilakukan bersamaan dengan proses pembangunan sehingga setelah proyek selesai, ruas jalan tidak hanya kokoh dan nyaman, tetapi juga lebih rapi.

Pemkab Sidoarjo menegaskan bahwa percepatan proyek menjadi perhatian penting, mengingat pembangunan infrastruktur jalan berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Namun, percepatan tetap harus berjalan beriringan dengan pengawasan mutu dan penataan lingkungan.

Dengan demikian, target penyelesaian pada Desember 2026 diharapkan tidak hanya tercapai dari sisi waktu, tetapi juga menghasilkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Tambakcemandi dan sekitarnya.

Editor : Sutiawan

Artikel Sidak Betonisasi Jalan Tambakcemandi, Subandi Soroti Deviasi 4 Persen dan Minta Proyek Dikebut pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || SIDOARJO — Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa kemajuan Kabupaten Sidoarjo membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan (ormas).
Hal itu disampaikan Subandi saat menghadiri Pengajian Ahad Pahing Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Minggu (23/8/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Benteng Akhlak Anak di Tengah Tantangan Pergulaan Era Digital”.
Subandi mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan menjadi bagian penting dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, Pemkab Sidoarjo terus memberikan ruang dan dukungan terhadap kegiatan organisasi masyarakat sebagai upaya membangun kebersamaan sekaligus membuka ruang partisipasi publik.
“Kita selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan Aisyiyah. Setiap program dan kegiatan kita selalu bersinergi, tidak membedakan. Tugas Bupati adalah mengayomi semua organisasi,” ujar Subandi.
Ia juga menyoroti pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Subandi menyebut Pemkab Sidoarjo bersyukur dapat terus membangun kolaborasi dengan Muhammadiyah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menyiapkan generasi penerus.
“Alhamdulillah, kita selalu rukun dan berkolaborasi dengan Muhammadiyah. Kita juga mengawal pendidikan di Muhammadiyah. Tugas Muhammadiyah juga mengantarkan pendidikan anak bangsa,” katanya.
Subandi menegaskan, pembangunan Sidoarjo harus dilakukan secara bersama-sama. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
“Biarkan Kabupaten Sidoarjo ini maju. Kuncinya adalah kebersamaan. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan jenengan semua,” tegasnya.

Pendopo Sidoarjo Jadi Ruang Bersama

Lebih jauh, Subandi menyampaikan bahwa Pendopo Kabupaten Sidoarjo harus menjadi ruang bersama yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan positif.
Ia menilai kegiatan pengajian Ahad Pahing tidak semata-mata menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga bagian dari ruang kebersamaan masyarakat Sidoarjo.
“Biarkan pendopo ini milik bersama. Tujuan pengajian Ahad ini bukan milik organisasi tertentu, tetapi untuk kita bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si. turut memberikan penguatan mengenai pentingnya peran orang tua dalam menghadapi tantangan pengasuhan anak di era digital.
Casmini menyampaikan bahwa tantangan pengasuhan semakin besar seiring kemudahan anak dalam mengakses informasi dan berinteraksi di ruang digital.
Ia mengaitkan pendidikan anak dengan tiga ayat Al-Qur’an, yakni QS. At-Tahrim ayat 6, QS. Luqman ayat 13, dan QS. Al-Furqan ayat 74.
QS. At-Tahrim ayat 6, jelasnya, mengingatkan tentang amanah menjaga diri dan keluarga. Pesan tersebut menjadi penting bagi orang tua yang memiliki tanggung jawab menjaga sekaligus membimbing anak agar tumbuh dalam lingkungan yang baik.
Sementara QS. Luqman ayat 13 memberikan gambaran pentingnya pendidikan anak, terutama penanaman tauhid sejak dini. Sedangkan QS. Al-Furqan ayat 74 menggambarkan harapan orang tua agar memiliki keturunan yang menjadi qurrata a’yun atau penyejuk hati.
“Anak tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tetapi juga membutuhkan akhlak. Orang tua harus menjadi bagian penting dalam membangun benteng anak ketika menghadapi berbagai pengaruh di lingkungan maupun dunia digital,” jelas Casmini.
Ia juga menekankan bahwa pengajian harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, terdapat tiga prinsip dalam tabligh yang perlu diperhatikan, yaitu mencerdaskan, memberikan pencerahan, dan membahagiakan.
Pesan tersebut menjadi relevan di tengah tantangan era digital, ketika anak-anak memiliki akses luas terhadap berbagai informasi. Penguatan pendidikan keluarga, akhlak, serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat dan orang tua dinilai menjadi salah satu kunci membangun generasi Sidoarjo yang tangguh.

red_ sutiawan

Artikel Bupati Subandi : Kemajuan Sidoarjo Tak Bisa Dibangun Sendiri, Ormas Harus Jadi Mitra Strategis pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || , SURABAYA – Menjelang pelaksanaan Kongres Jilid I PNI Merdeka, jajaran DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur menggelar konsolidasi dan pemantapan untuk menyatukan visi, misi, serta memperkuat soliditas kader.

Kegiatan berlangsung di Resto Bakso Cak Lar, Jalan Banyu Urip No. 41, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat (14/8/2026), mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai.

Konsolidasi tersebut dihadiri Calon Ketua DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur Slamet Pramono, yang akrab disapa Cak Bram, Calon Sekretaris Anang Suiwan, Calon Bendahara Eka Fitria Agustina, serta seluruh kaderisasi DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan, namun tetap menekankan pentingnya disiplin organisasi, kesamaan arah perjuangan, serta kesiapan menghadapi agenda besar Kongres Jilid I PNI Merdeka yang akan digelar di Hotel Jayakarta Bandung, Jawa Barat, pada 16–18 Agustus 2026.

Cak Bram: Jangan Hanya Besar Secara Struktur, tetapi Harus Kuat dalam Perjuangan

Calon Ketua DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur, Slamet Pramono atau Cak Bram, menegaskan bahwa konsolidasi merupakan langkah penting untuk membangun organisasi yang solid, tertata, dan memiliki arah perjuangan yang jelas.

“Kita tidak ingin membangun organisasi hanya besar secara struktur, tetapi lemah dalam kebersamaan. Yang kita bangun adalah kekuatan yang lahir dari persatuan, komunikasi dan komitmen bersama. Setiap kader harus memahami bahwa perjuangan organisasi pada akhirnya harus memberikan manfaat dan membawa suara masyarakat,” tegas Cak Bram.

Menurutnya, perbedaan pandangan di dalam organisasi merupakan hal yang wajar selama tetap ditempatkan dalam semangat persaudaraan dan kepentingan bersama.

“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan berbeda dalam tujuan. Kita satukan langkah, kita kuatkan barisan dan kita jaga marwah organisasi. Jawa Timur harus hadir sebagai kekuatan yang solid dan siap menjalankan amanah organisasi,” ujarnya.

Cak Bram juga mengajak seluruh kader menjadikan Kongres Jilid I sebagai momentum memperkuat persatuan, bukan sekadar agenda seremonial.

“Kita menuju kongres dengan kepala tegak, membawa semangat kebersamaan dan tekad untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Setelah kongres, pekerjaan kita justru semakin besar. Konsolidasi harus terus berjalan sampai ke akar rumput,” tambahnya.

Anang Suiwan: Konsolidasi Harus Menghasilkan Kerja Nyata

Calon Sekretaris DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur, Anang Suiwan, menekankan pentingnya membangun organisasi melalui sistem kerja yang tertib, komunikasi yang efektif, serta pembagian tugas yang jelas.

«“Konsolidasi jangan berhenti pada pertemuan dan pembicaraan. Harus ada langkah nyata. Kita perlu menyatukan visi, memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kader memahami tugas serta tanggung jawabnya,” kata Anang.»

Ia menilai kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur, tetapi juga oleh kemampuan seluruh kader dalam menjaga komunikasi dan bekerja secara konsisten.

«“Kita ingin DPW PNI Merdeka Jawa Timur menjadi organisasi yang solid, tertib dan mampu bergerak bersama. Semua harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Dari Jawa Timur kita tunjukkan bahwa persatuan adalah kekuatan,” tegasnya.»

Eka Fitria Agustina: Amanah Organisasi Harus Dijaga dengan Tanggung Jawab

Calon Bendahara DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur, Eka Fitria Agustina, menyampaikan bahwa kekuatan organisasi juga harus dibangun melalui tata kelola yang baik, transparan dan penuh tanggung jawab.

«“Kebersamaan adalah modal utama organisasi. Tetapi kebersamaan harus dibarengi dengan tanggung jawab. Setiap amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Eka.»

Ia menambahkan, seluruh kader harus memiliki rasa memiliki terhadap organisasi serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan.

«“Mari kita bangun organisasi dengan semangat gotong royong, keterbukaan dan profesionalitas. Tidak ada yang berjalan sendiri. Kita bekerja bersama untuk tujuan yang sama dan untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Cak Heri: Kader Harus Siap Bergerak

Sementara itu, Cak Heri, salah satu calon kaderisasi DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur, menegaskan bahwa kaderisasi harus menjadi kekuatan utama dalam membangun organisasi.

“Kader adalah ujung tombak organisasi. Karena itu, kita harus siap bergerak, siap belajar dan siap bekerja bersama. Jangan hanya berkumpul ketika ada agenda, tetapi harus ada kesinambungan dalam menjalankan perjuangan organisasi,” ujar Cak Heri.

Ia menambahkan, kaderisasi harus mampu melahirkan kader yang memiliki loyalitas, kedisiplinan dan kepedulian terhadap masyarakat.

“Kita ingin kader Jawa Timur benar-benar memahami nilai perjuangan PNI Merdeka dan mampu hadir memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Cak Putut: Jangan Terpecah, Kita Harus Satu Barisan

Senada, Cak Putut, calon kaderisasi DPW PNI Merdeka Jawa Timur, mengajak seluruh kader menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan.

“Kita harus satu barisan. Perbedaan adalah bagian dari dinamika organisasi, tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk saling menjauh. Kalau kita kompak, organisasi akan kuat. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, perjuangan akan sulit mencapai tujuan,” tegas Cak Putut.

Ia berharap semangat konsolidasi tersebut tidak berhenti pada momentum menjelang kongres, tetapi menjadi budaya organisasi dalam menjalankan agenda ke depan.

“Kita ingin setelah kongres nanti semakin solid, semakin kompak dan semakin dekat dengan masyarakat. Semangatnya sederhana: bersama masyarakat dan Jawa Timur bersatu,” pungkasnya.

Satu Visi, Satu Tekad, Jawa Timur Bersatu

Dalam konsolidasi tersebut, jajaran DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur juga melakukan pemantapan persiapan menuju Kongres Jilid I serta menyatukan yel-yel sebagai simbol semangat, kekompakan dan identitas perjuangan kader Jawa Timur.

Semangat Bersama, Ditutup Doa, Foto Bersama dan Ramah Tamah

Dengan penuh semangat, seluruh peserta menggemakan yel-yel:

“PNI Merdeka!”
“Bersama Masyarakat!”
“Jawa Timur Bersatu!”

Gemuruh yel-yel tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan, kekompakan, serta tekad seluruh jajaran DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur untuk terus menyatukan langkah dalam menjalankan agenda organisasi.

Rangkaian kegiatan konsolidasi dan pemantapan kemudian ditutup dengan doa bersama, sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar seluruh rangkaian perjuangan dan agenda organisasi PNI Merdeka, khususnya DPW Jawa Timur, senantiasa diberikan kelancaran, kekuatan, persatuan dan keberkahan.

Usai doa, seluruh jajaran Calon Ketua, Calon Sekretaris, Calon Bendahara dan kaderisasi DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur melakukan foto bersama. Momen tersebut menjadi simbol kebersamaan, kekompakan dan tekad untuk melangkah bersama menuju Kongres Jilid I di Bandung.

Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama, menciptakan suasana kekeluargaan yang semakin mempererat hubungan antarkader. Dalam suasana santai tersebut, para peserta saling berbincang, bertukar gagasan dan memperkuat komunikasi menjelang pelaksanaan kongres.

Konsolidasi ini menjadi penegasan bahwa DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur siap menjaga soliditas, menyatukan langkah dan memperkuat komitmen organisasi untuk hadir bersama masyarakat.

PNI Merdeka!
Bersama Masyarakat!
Jawa Timur Bersatu!
Reporter: M. Saiin
MSRI – Perspektif • Akurat • Terpercaya

Artikel DPW PNI Merdeka Provinsi Jatim Perkuat Konsolidasi dan Satukan Barisan Jelang Kongres Jilid I di Bandung pertama kali tampil pada .

Penggugat, perempuan 43 tahun, sebelumnya menempati sebuah ruko di kawasan Wonokromo. Bangunan itu berdiri di atas lahan berstatus surat ijo sehingga penghuninya wajib mengantongi izin pemakaian lahan dari pemkot.

Belakangan, ruko tersebut disengketakan dengan pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik baru. Perselisihan itu sempat memicu aksi kekerasan yang melibatkan salah satu organisasi masyarakat, hingga akhirnya menyita perhatian publik.

Kasus itu pula yang membuat wali kota dan wakilnya turun tangan. Namun, pernyataan wali kota yang meminta persoalan diselesaikan lewat jalur hukum, bukan cara premanisme, justru dianggap penggugat mencemarkan nama baiknya.

Melalui kuasa hukumnya, penggugat menilai pernyataan tersebut menimbulkan kerugian immateriil berupa rusaknya kehormatan, martabat, serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepadanya. Selain itu, penggugat mengaku mengalami tekanan psikologis dan sosial akibat pernyataan itu.

Atas dasar itu, penggugat meminta kedua pejabat tersebut membayar ganti rugi immateriil senilai Rp 25 miliar sebagai kompensasi atas hak perlindungan hukum dan perlakuan adil yang seharusnya diterima setiap warga negara. Dalam berkas perkara, wali kota dan wakil wali kota berstatus sebagai tergugat IV dan V.

Tak hanya keduanya, gugatan juga menyeret sebuah bank pelat merah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta pihak yang kini mengklaim sebagai pemilik baru ruko. Ketiganya masing-masing berstatus tergugat I, II, dan III.

Editor : Red

Artikel GUGAT WALI KOTA, WARGA MINTA RP 25 MILIAR pertama kali tampil pada .

​Melalui proses seleksi yang komprehensif, berikut adalah susunan kepemimpinan baru Direksi Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya periode 2026–2029:
​Direktur Utama: Tias Alvin Papatria, S.T., M.M.
​Direktur Pelayanan: Sayid Mochamad Iqbal, S.Kom., CISA
​Direktur Operasi: Bagus Andi Puspito, S.T.

​Perpaduan keahlian dari ketiga figur ini—yang mencakup bidang manajemen strategis, sistem informasi dan audit layanan, hingga teknik operasional—diharapkan saling melengkapi dalam menjawab tantangan operasional BUMD ke depan. Saat ini, Perumda Air Minum Surya Sembada melayani +/- 642.737 Sambungan Rumah (SR) di seluruh cakupan wilayah Kota Surabaya.

​Menyikapi penetapan ini, Direktur Utama terpilih, Tias Alvin Papatria, menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi kinerja perusahaan melalui pendekatan yang lebih modern dan terukur. “Perumda Air Minum Surya Sembada sejatinya sudah memiliki fondasi yang sangat baik. Ke depan, fokus kami bukan mengubah arah perusahaan, melainkan menyempurnakan pelaksanaannya,” tegas Tias Alvin.

​Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi sistem dalam melayani masyarakat. “Inovasi utama yang akan kami bangun adalah budaya kerja berbasis data, integrasi antar unit, pengambilan keputusan yang cepat, serta disiplin eksekusi. Tujuannya jelas, agar pelayanan kepada masyarakat semakin tanggap, efisiensi operasional meningkat, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata serta berkelanjutan bagi pelanggan maupun perusahaan,” tambahnya.
​
Segenap manajemen dan karyawan menyambut baik penetapan susunan direksi periode 2026–2029. Transisi kepemimpinan ini diyakini akan berjalan lancar dan berfokus penuh pada upaya menghadirkan layanan air minum yang prima dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Surabaya.

Editor : Nank’s

Artikel Susunan Direksi Baru Perumda Air Minum Surya Sembada 2026–2029 Resmi Diumumkan, Bawa Visi Budaya Kerja Berbasis Data dan Disiplin Eksekusi pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tiga tersangka dugaan korupsi Dana Hibab untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) APBD Jawa Timur diduga memberikan suap ‘ijon’ kepada Anwar Sadad (AS), yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.

Ketiga tersangka tersebut adalah Ahmad Yahya (AY) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, M. Fathullah (MF) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan Ra. Wahid Ruslan (RWR) selaku swasta dari Kabupaten Bangkalan.

Pasalnya suap ini dilakukan untuk melakukan pengkondisian agar mendapatkan bagian atau porsi bagi daerahnya.

“AY, RWR, dan MF melakukan pengkondisian untuk mendapatkan porsi bagi daerahnya. Sehingga AS melalui BGS diduga menerima ‘ijon’sekurang-kurangnya sejumlah Rp 6,9 miliar dari ketiga tersangka,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein di Gedung KPK Merah Putih, Kamis (23/7/2026).

Adapun Rincian para penyuap Dana Hibah Jatim Tahun 2019-2922 sebagai berikut:

1. Ahmad Yahya memberikan uang sejumlah Rp 1,87 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar Rp 14,8 miliar.
2. Ra Wahid Ruslan memberikan uang sejumlah Rp 1,42 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar Rp 28,9 miliar.
3. M. Fathullah memberikan uang sejumlah Rp 3,61 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar Rp 24 miliar.” Menyikapi hal ini, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Anwar Sadad anggota DPR RI. Jangan sampai seperti tersangka Kusnadi mantan Ketua DPRD Jatim Mati Sebelum Diadili," ujar Ketua KAKI Jatim, Kamis (23/07/2026).

KAKI berharap Penanganan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim APBD 2019-2022 harus tuntas dalam tahun ini, supaya tidak terjadi polemik kurang baik ditengah tengah masyarakat. Sehingga Lembaga Antirusuah dinilai tidak berintegritas dalam penanganan tindak pidana Korupsi, karena perkara ini cukup lumayan lama ditangani KPK,” papar Hosen KAKI Jatim.

KPK harus berani bertindak tegas dalam penanganan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim dan jangan takut dengan intervensi dari pihak oknum elit politik dalam melakukan penyelidikan. Dalam artian, tangkap semua para tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim yang selama ini menunggu kepastian hukum dari Lembaga Antirusuah,” tegas Hosen KAKI Jatim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan kalah cepat dengan Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana Korupsi, karena KPK merupakan Lembaga Negara Independen yang ditugaskan untuk memberantas para Koruptor yang melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999,” pungkas Hosen KAKI Jatim. (Kusnadi)

Presiden Prabowo Subianto

Ketua DPR RI Puan Maharani

Ketua KPK Setyo Budiyanto

Ketua Kompolnas Budi Gunawan

Artikel Ketua KAKI Jatim Desak KPK Tangkap Anwar Sadad Serta Para Tersangka Lainnya Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, Tuntaskan Pada Tahun Ini pertama kali tampil pada .