metrocakrawala.id || Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sebagai langkah strategis memperkuat daya saing produk lokal. Dorongan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, H. Subandi, saat audiensi bersama jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur di Pendopo Delta Wibawa, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi menjadi kebutuhan penting di tengah dinamika perdagangan dan tuntutan konsumen yang semakin sadar akan kehalalan produk. Apalagi, mulai 18 Oktober 2026 seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk produk UMKM.
“Alhamdulillah, saya bersyukur industri halal di Sidoarjo sudah ada. Tinggal bagaimana kita mempercepat UMKM yang belum bersertifikat agar segera mendaftar. Harapannya, seluruh produk yang dipasarkan benar-benar sudah memiliki sertifikat halal,” ujarnya.
Bupati Subandi juga meminta sinergi lintas perangkat daerah, mulai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk mendata secara detail jumlah UMKM yang telah dan belum memiliki sertifikat halal. Pendataan tersebut penting agar fasilitasi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Sementara itu, perwakilan BPJPH Jawa Timur menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis secara nasional, dengan alokasi Jawa Timur mencapai ratusan ribu kuota. Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan pelaku UMKM Sidoarjo sebelum kuota habis.
Dengan percepatan sertifikasi halal, Pemkab Sidoarjo optimistis produk UMKM lokal semakin dipercaya konsumen, memperluas akses pasar, sekaligus memperkuat posisi Sidoarjo sebagai salah satu kawasan industri halal di Jawa Timur.
Editor : Sutiawan
