B
ANGKALAN, METROCAKRAWALA.ID – Penunjukan 16 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas di Kabupaten Bangkalan dipastikan telah sesuai prosedur. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan menegaskan seluruh pejabat tersebut telah mengantongi pertimbangan teknis dari BKN.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BKPSDA Bangkalan, Ari Murfianto, saat dikonfirmasi pada Jumat (16/10/2026).
Sebanyak 16 ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mendapat tugas tambahan sebagai Plt Kepala Puskesmas untuk mengisi kekosongan jabatan. Pihak yang memberikan klarifikasi adalah Kepala BKPSDA Bangkalan, Ari Murfianto. Sementara pejabat yang ditunjuk adalah 16 ASN di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
KLARIFIKASI RESMI BKPSDA – JUMAT 16 OKTOBER 2026
16 ASN Dinkes Bangkalan ditunjuk sebagai Plt Kapus untuk mengisi kekosongan jabatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Berlaku di seluruh Puskesmas yang kosong pimpinan.
Kebijakan tersebut berlaku di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Menurut Ari, penunjukan Plt bersifat mendesak untuk menghindari kekosongan pimpinan. Tujuannya agar roda organisasi dan pelayanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas tetap berjalan optimal dan tidak terganggu.
Sudah Kantongi Pertek BKN & SK Kadinkes
Ari menjelaskan, mekanisme penunjukan telah sesuai ketentuan. Para ASN tersebut telah mengantongi Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
STATUS PERTEK
SUDAH KANTONGI PERTEK BKN
MASA TUGAS PLT
3 BULAN / PERIODE
Dapat Diperpanjang Berdasarkan Evaluasi
Surat Keputusan penugasan ditetapkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Bangkalan. Masa tugas Plt dibatasi selama tiga bulan untuk satu periode.
“Untuk mengisi kekosongan jabatan, ditunjuk Plt untuk melaksanakan tugas tersebut yang ditetapkan oleh Kadinkes dengan masa tugas tiga bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi.”
— ARI MURFIANTO, Kepala BKPSDA Bangkalan
Perpanjangan masa tugas tidak otomatis. BKPSDA menyebut akan ada evaluasi kinerja menyeluruh selama pejabat bersangkutan menjalankan tugas tambahan.
Publik Minta Transparansi
Di sisi lain, kebijakan ini masih menjadi sorotan publik. Masyarakat meminta Dinas Kesehatan lebih terbuka terkait indikator penunjukan. Beberapa poin yang diminta untuk dibuka secara transparan antara lain kriteria seleksi, rekam jejak kompetensi manajerial, pengalaman memimpin, hingga sertifikasi pelatihan manajemen Puskesmas yang dimiliki 16 ASN tersebut.
Publik menilai, transparansi asesmen dan indikator evaluasi kinerja Plt sangat penting untuk menjaga profesionalitas birokrasi dan mencegah spekulasi negatif. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan diharapkan segera memberikan keterangan lanjutan secara komprehensif mengenai dasar pengusulan, pertimbangan kompetensi, dan sistem evaluasi, agar kebijakan ini dipahami secara utuh dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap terjaga mutunya.
Pewarta: metrocakrawala.id | Editor: metrocakrawala.id
BANGKALAN – Jumat, 16 Oktober 2026
