Lamongan | Metrocakrawala.id — Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan didorong tidak berhenti sebagai wadah berkumpul atau menyampaikan aspirasi. Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, ormas dituntut mampu membaca gejala konflik sejak dini dan menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah.
Pesan itu mengemuka dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lamongan di Gedung Handayani Dinas Pendidikan Lamongan, Kamis, (3 /9/2026. Sebanyak 160 perwakilan pengurus ormas dan lembaga kemasyarakatan dari berbagai wilayah di Lamongan hadir dalam kegiatan tersebut.
Forum itu mempertemukan unsur pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat. Pembekalan diberikan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai regulasi organisasi, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta aspek hukum.
Hadir sebagai narasumber antara lain Kasi Intel Kejari Lamongan Irfan Nurcahyo, S.H.; Kasubsi Hamkam, Sosbud, dan Kemasyarakatan Kejari Lamongan Nugroho Satya Basuki, S.H.; Pasintel Kodim 0812 Lamongan Kapten Inf. Sofiul; serta Kanit II Sat Intelkam Polres Lamongan Ipda Daniar Vigit Rayanda, S.H.
Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Johny Indrianto Firmansyah mengatakan keberadaan ormas mempunyai posisi strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah, kata dia, membutuhkan masyarakat sipil sebagai mitra untuk membaca persoalan sekaligus menyampaikan aspirasi warga.
“Sinergitas antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi[ kemasyarakatan harus terus dipupuk,” ujar Johny.
Ia menyebut ormas sebagai salah satu motor penggerak masyarakat yang mempunyai tanggung jawab menjaga situasi daerah tetap aman, damai, dan kondusif. Bagi pemerintah daerah, peran tersebut menjadi penting karena persoalan sosial kerap muncul dari tingkat paling bawah. Gesekan antarwarga, persoalan sosial, hingga potensi konflik dapat berkembang apabila tidak dikenali dan ditangani sejak awal. Karena itu, pembinaan ormas diarahkan tidak hanya pada kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah juga ingin meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Ormas diharapkan mampu menjadi mata dan telinga masyarakat tanpa mengambil alih kewenangan aparat. Informasi mengenai persoalan di lapangan dapat disampaikan melalui jalur komunikasi yang tepat sehingga penyelesaian masalah bisa dilakukan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Peran lain yang tak kalah penting adalah menjaga kerukunan. Ormas diminta menjadi kekuatan sosial yang mempertemukan perbedaan, bukan memperlebar jarak di antara kelompok masyarakat.
Dalam konteks pembangunan daerah, organisasi masyarakat juga didorong ikut melakukan pengawasan sosial. Program pemerintah perlu dikawal secara transparan dan konstruktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan ormas tidak berhenti pada agenda seremonial atau pertemuan formal. Hubungan itu diharapkan berkembang menjadi kerja bersama dalam menjaga ketahanan sosial Lamongan.
Bakesbangpol Lamongan menempatkan pembinaan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan masyarakat sipil.Sebab, menjaga keamanan daerah bukan semata pekerjaan aparat. Stabilitas juga dibangun dari kemampuan masyarakat mengenali persoalan, mengelola perbedaan, serta menyelesaikan masalah sebelum berubah menjadi konflik.
Di titik itulah ormas memiliki peran yang lebih besar: bukan hanya menyuarakan kepentingan kelompok, tetapi ikut merawat ruang sosial tempat seluruh warga Lamongan hidup dan beraktivitas.
( Ibnu/Lamongan )
