BANGKALAN || metrocakrawala.id — Kecamatan Kwanyar kembali gaduh. Polemik yang berlarut-larut, terutama yang berkaitan dengan Desa Pesanggrahan, kini tidak hanya terjadi di tengah masyarakat, tetapi telah menjalar ke media sosial. Berbagai unggahan, tudingan, bantahan dan narasi yang saling berhadapan membuat suasana semakin panas.
Media sosial seolah berubah menjadi arena baru pertarungan opini. Narasi demi narasi bermunculan, sementara persoalan utama yang seharusnya diselesaikan justru berpotensi semakin melebar.
Di tengah kegaduhan tersebut, Ali Wafa mencoba meminta sikap anggota DPRD Bangkalan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sonhaji, mengenai kondisi yang terjadi di Kwanyar.
Namun, menurut Ali Wafa, jawaban yang diterimanya justru mengejutkan.
Sonhaji, sebagaimana disampaikan Ali Wafa, mengaku tidak mampu meredam konflik yang terjadi di Kwanyar.
“Sengko’ lo’ mampu Cong, nyareh oreng seppo laen mumpuni”
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar: di mana posisi wakil rakyat ketika masyarakat sedang berada dalam situasi yang semakin gaduh?
Pertanyaan itu semakin menguat jika dibandingkan dengan pernyataan Sonhaji ketika menghadiri aksi masyarakat Desa Pesanggrahan di Kantor Kecamatan Kwanyar.
Kala itu, di hadapan massa, Sonhaji tampil dengan pernyataan yang jauh lebih tegas.
«“Bagi saya, nyawa saya taruhannya. Komitmen saya, kalau sudah menyangkut aspirasi rakyat adalah harga mati bagi diri saya.”»
Pernyataan tersebut tentu bukan kalimat biasa. Di hadapan masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi, Sonhaji menyatakan bahwa komitmennya terhadap suara rakyat bahkan merupakan harga mati.
Namun kini, ketika Kwanyar kembali memanas, muncul pernyataan bahwa dirinya tidak mampu meredam konflik.
Di sinilah kontradiksi itu dipertanyakan.
Apakah komitmen terhadap aspirasi rakyat hanya berhenti pada saat aksi berlangsung? Ataukah komitmen tersebut juga seharusnya hadir ketika masyarakat membutuhkan pihak yang mampu mendorong dialog dan penyelesaian?
Ali Wafa menilai seorang anggota DPRD memang bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan seluruh persoalan seorang diri. Namun, menurutnya, wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk membawa suara masyarakat ke ruang pengambilan keputusan serta mendorong penyelesaian ketika konflik mulai berkembang.
“Kalau memang tidak mampu meredam konflik, setidaknya jangan meninggalkan masyarakat dalam situasi seperti ini. Ada DPRD, ada pemerintah daerah, ada aparat penegak hukum. Semua punya fungsi masing-masing,” ujar Ali Wafa.
Ia juga menyoroti fenomena perang narasi yang semakin marak di media sosial.
Menurutnya, masyarakat jangan sampai dipancing untuk saling berhadapan hanya karena informasi yang belum tentu terverifikasi.
Tudingan bukan bukti. Bantahan bukan pula akhir dari persoalan. Semuanya harus diuji melalui fakta dan mekanisme yang benar.
“Kalau ada persoalan di Desa Pesanggrahan, mari dibuka secara terang. Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan. Kalau tidak terbukti, jangan terus dilempar menjadi bahan provokasi di media sosial,” tegasnya.
Ali Wafa bahkan menilai kondisi Kwanyar saat ini memperlihatkan lemahnya upaya bersama dalam menjaga kondusivitas.
APH, Muspika dan DPRD, menurut penilaiannya, seharusnya tidak hanya menjadi penonton ketika konflik berkembang di ruang publik.
Ia mendesak Bupati Bangkalan, DPMD dan Polres Bangkalan turun langsung melihat persoalan yang berkembang di Kwanyar.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengambil langkah sebelum konflik semakin sulit dikendalikan.
“Jangan menunggu masyarakat semakin terpecah. Jangan sampai pemerintah baru turun ketika situasi sudah tidak kondusif. Sekarang waktunya duduk bersama, mencari akar masalah dan menyelesaikannya berdasarkan data serta aturan,” katanya.
Ali Wafa menegaskan bahwa Kwanyar tidak membutuhkan tokoh yang hanya pandai beradu narasi.
Kwanyar membutuhkan keberanian untuk menyelesaikan persoalan.
Sebab ketika masyarakat terus disuguhi saling tuding dan saling bantah, pertanyaan paling sederhana justru belum terjawab:
Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab memastikan konflik ini berhenti?
Dan bagi publik, satu hal kini layak ditunggu: apakah pernyataan “aspirasi rakyat adalah harga mati” yang pernah disampaikan Sonhaji akan dibuktikan melalui langkah nyata, atau berhenti sebagai kalimat yang hanya terdengar ketika massa sedang berkumpul?
Kwanyar sudah terlalu gaduh untuk sekadar ditonton. Saatnya para pemangku kepentingan turun tangan sebelum kegaduhan berubah menjadi konflik yang lebih besar.”
red_MK.
