GRESIK | Metrocakrawala.id – Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah tambak di wilayah Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Gresik.
Perkara perdata tersebut tercatat dengan Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Gs, dengan Kasiyan sebagai Penggugat. Sementara itu, Moh. Mahsum dan Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, tercatat sebagai Tergugat, sedangkan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Gresik berkedudukan sebagai Turut Tergugat.

Dalam rangkaian proses pembuktian, pada 18 September 2026 dilakukan pemeriksaan atau pembuktian di lokasi objek tanah tambak di Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Gresik.
Perkara tersebut berkaitan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Penggugat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam proses pembuktian adalah mengenai batas, ukuran, luas, kondisi serta penguasaan bidang tanah yang menjadi objek sengketa.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak yang mengikuti proses pembuktian di lapangan, Penggugat mempersoalkan kondisi fisik bidang tanah yang menurut dalilnya tidak sesuai dengan ukuran atau lebar yang menjadi bagian dari persoalan dalam perkara.
DOKUMEN PERTANAHAN JADI BAGIAN PEMBUKTIAN

Dokumen sertifikat dan administrasi pertanahan menjadi bagian penting yang akan diuji dalam proses pembuktian para pihak.
Hal-hal yang berkaitan dengan batas bidang tanah, luas, riwayat penguasaan, alas hak, serta dasar dan proses administrasi pertanahan merupakan materi yang relevan untuk diperiksa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Secara nasional, kerangka hukum pertanahan antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang hingga kini berstatus berlaku. UUPA antara lain menjadi dasar hukum agraria nasional dan bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah.

LSM DAN AWAK MEDIA TURUT MEMANTAU
Pembuktian di lokasi tersebut turut dihadiri unsur DPD Passer Wong Bodho Kabupaten Gresik serta awak media,dari yang melakukan pemantauan terhadap jalannya kegiatan.
Dalam kegiatan tersebut, awak media dan unsur masyarakat meminta penjelasan kepada pihak Pemerintah Desa Banjarsari, termasuk kepala desa dan sekretaris desa, berkaitan dengan persoalan tanah yang sedang menjadi objek perkara.

Menurut keterangan yang disampaikan kepada awak media, pihak yang melakukan peliputan menilai penjelasan yang diperoleh belum memberikan gambaran secara lengkap mengenai persoalan tersebut.
Namun demikian, dugaan adanya ketidaktransparanan tersebut merupakan penilaian atau dugaan dari pihak yang melakukan pemantauan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Pihak Pemerintah Desa Banjarsari juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan keterangannya secara berimbang.

MENUNGGU PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN
Sengketa pertanahan merupakan perkara yang pembuktiannya harus didasarkan pada dokumen, keterangan para pihak, kondisi objek sengketa, serta alat bukti lain yang diperiksa dalam proses persidangan.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah harus ditempatkan dalam kerangka hukum, kepastian hak, tertib administrasi pertanahan, serta penghormatan terhadap proses peradilan.
Sampai proses perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, seluruh dalil dan bantahan para pihak masih menjadi bagian dari proses pembuktian. Penentuan mengenai siapa yang memiliki hak atau apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam perkara.

Redaksi akan terus mengikuti perkembangan perkara Nomor 35/Pdt.G/2026/PN Gs dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi informasi, asas praduga tak bersalah, serta hak jawab setiap pihak.

( Team/Gresik )

Artikel SENGKETA TANAH TAMBAK BANJARSARI BERGULIR DI PN GRESIK, PEMBUKTIAN LAPANGAN DIGELAR pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || SURABAYA — Power bank kini menjadi perangkat penting bagi banyak orang, terutama saat bepergian. Perangkat ini membantu menjaga smartphone tetap menyala ketika tidak tersedia sumber listrik.

Namun, masih banyak yang belum mengetahui bahwa power bank memiliki aturan khusus saat dibawa menggunakan pesawat. Salah satunya adalah larangan menyimpan power bank di dalam bagasi tercatat atau checked baggage.

Lantas, mengapa power bank tidak boleh dimasukkan ke bagasi pesawat?

1. POWER BANK MENGGUNAKAN BATERAI LITHIUM

Sebagian besar power bank menggunakan baterai lithium-ion yang mampu menyimpan energi dalam ukuran relatif kecil.

Meski praktis, baterai lithium membutuhkan penanganan khusus. Jika mengalami kerusakan, korsleting, atau panas berlebih, baterai dapat mengalami kondisi yang berpotensi menimbulkan asap hingga kebakaran.

Karena alasan keselamatan tersebut, power bank tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam bagasi tercatat.

2. RISIKO PANAS BERLEBIH DAN KORSLETING

Power bank menyimpan energi dalam baterai. Ketika terjadi kerusakan fisik, korsleting, atau gangguan pada baterai, suhu perangkat dapat meningkat.

Membawa power bank di dalam kabin membuat kondisi perangkat lebih mudah diketahui oleh penumpang maupun awak pesawat apabila terjadi masalah.

Karena itu, power bank dan baterai lithium cadangan pada umumnya harus dibawa di dalam bagasi kabin, bukan bagasi tercatat.

3. POWER BANK MEMILIKI ATURAN KAPASITAS DAN PENGGUNAAN

Membawa power bank ke dalam pesawat juga tidak berarti bebas tanpa aturan.

Dalam panduan IATA 2026, penumpang dibatasi membawa maksimal dua power bank lithium-ion dengan kapasitas masing-masing tidak lebih dari 100 Wh. Power bank juga tidak boleh diisi ulang menggunakan sumber listrik pesawat.

Namun, aturan setiap maskapai dapat berbeda dan bisa lebih ketat. Karena itu, penumpang sebaiknya selalu memeriksa ketentuan maskapai sebelum melakukan perjalanan.

LALU, BAGAIMANA CARA MERAWAT POWER BANK AGAR TETAP AMAN?

Selain memahami aturan membawa power bank saat bepergian, kondisi power bank juga perlu diperhatikan.

Berikut beberapa cara sederhana untuk merawat power bank:

1. Hindari menyimpan power bank di tempat yang terlalu panas, seperti di dalam mobil yang terkena sinar matahari langsung.
2. Gunakan kabel dan charger yang sesuai agar proses pengisian daya berjalan dengan baik.
3. Jangan menggunakan power bank yang terlihat menggembung, mengalami kerusakan fisik, terlalu panas, atau mengeluarkan bau yang tidak normal.

Jika menemukan kondisi tersebut, hentikan penggunaan dan jangan mencoba membongkar baterainya sendiri.

POWER BANK RUSAK, JANGAN BURU-BURU DIBUANG

Power bank yang tidak bisa charging, tidak bisa mengeluarkan daya, cepat habis, atau tiba-tiba mati belum tentu harus langsung dibuang.

Kerusakan power bank dapat berasal dari berbagai komponen, mulai dari baterai, konektor charging, modul charging, IC power, hingga komponen elektronik lainnya.

Karena itu, pemeriksaan oleh teknisi berpengalaman dapat menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi power bank dan kemungkinan perbaikannya.

MUTIARA SERVICE POWERBANK, LAYANAN SERVICE POWER BANK DI SURABAYA

Bagi masyarakat Surabaya yang memiliki power bank bermasalah, Mutiara Service Powerbank atau Intan Mutiara Cell dapat menjadi salah satu tempat untuk melakukan pemeriksaan dan service perangkat elektronik.

Mutiara Service melayani service power bank serta berbagai perangkat elektronik lainnya, seperti handphone, laptop, jam tangan Android, speaker aktif, dan perangkat elektronik lainnya.

Lokasinya berada di:

Mutiara Service / Intan Mutiara Cell
WTC Surabaya Lantai 2 No. 220

TikTok : @servicepowerbank

Jadi, jika memiliki power bank kesayangan yang mulai bermasalah, seperti tidak bisa mengisi daya, tidak menyimpan daya, cepat habis, atau mati total, jangan langsung membuangnya.

Bawa untuk diperiksa terlebih dahulu. Bisa jadi power bank tersebut masih dapat diperbaiki.

POWER BANK RUSAK ? SERVICE DULU SEBELUM BELI BARU.
(Redho)

Artikel 3 ALASAN POWER BANK DILARANG MASUK BAGASI PESAWAT, INI CARA MEMBAWANYA DENGAN AMAN pertama kali tampil pada .

BANGKALAN || Metrocakrawala.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BNPM Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Konang yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau, Minggu (13/9/2026).

Kegiatan sosial tersebut turut dihadiri langsung oleh Koordinator BNPM Kabupaten Bangkalan, Bapak Saki. Penyaluran dilakukan sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi musim kemarau menyebabkan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah mengalami keterbatasan. Melihat kondisi tersebut, DPC BNPM Kecamatan Konang turun langsung mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua DPC BNPM Kecamatan Konang mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak kekeringan.

“Kami berharap bantuan air bersih ini dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang terdampak kekeringan,” ujarnya.

Warga Desa Konang menyambut baik bantuan tersebut. Masyarakat berharap pendistribusian air bersih dapat terus dilakukan apabila kondisi kekeringan dan keterbatasan pasokan air masih berlangsung.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud kepedulian sosial DPC BNPM Kecamatan Konang dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih selama musim kemarau.

Masyarakat diharapkan dapat menggunakan bantuan air bersih tersebut secara bijak dan memprioritaskannya untuk kebutuhan rumah tangga yang paling mendesak.

(Pewarta; MK.)

Artikel DPC BNPM Kecamatan Konang Salurkan Bantuan Air Bersih bagi Warga Terdampak Kekeringan pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || Surabaya | Klikku.id

Materi promosi Zona Club menjadi sorotan setelah menampilkan sejumlah perempuan mengenakan busana yang menyerupai seragam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Poster tersebut beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Dalam materi promosi itu, tampak enam perempuan berpose mengenakan seragam bernuansa abu-abu yang dilengkapi berbagai atribut menyerupai perlengkapan kepolisian.

Tak hanya pakaian, poster juga menampilkan lambang yang menyerupai logo Polri pada bagian kiri atas. Di sisi lainnya terdapat simbol bertuliskan “Indonesia Presisi untuk Negeri”.
Di bagian tengah poster terpampang tulisan besar “CREW ZONA Club” dan “One Stop Entertainment”.

Sejumlah nama hiburan juga dicantumkan, antara lain Leozara, Cilvi, Della, Mami Henny, Mami Bintang dan Mami Sherly.

Yang menarik perhatian, atribut yang menyerupai identitas kepolisian tersebut justru ditempatkan sebagai bagian dari materi promosi sebuah tempat hiburan malam.

Pada bagian bawah poster terdapat slogan “Satu Crew, Satu Tujuan, Hiburan Tanpa Batas”, semakin memperjelas bahwa penggunaan kostum dan atribut tersebut dikemas untuk kepentingan promosi atau branding hiburan.

Pertanyaan soal penggunaan atribut Polri
Kemunculan poster tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penggunaan seragam, lambang dan atribut yang menyerupai identitas resmi Polri dalam kegiatan promosi komersial.

Sebab, penggunaan atribut kepolisian di ruang publik dapat menimbulkan persepsi seolah-olah terdapat hubungan resmi dengan institusi Polri. Karena itu, penting untuk mengetahui apakah penggunaan atribut tersebut merupakan sekadar konsep kostum hiburan atau telah memperoleh izin maupun persetujuan dari pihak yang berwenang.

Apalagi materi tersebut bukan sekadar menampilkan pakaian bergaya polisi, tetapi juga memperlihatkan sejumlah atribut yang secara visual dibuat menyerupai seragam dinas kepolisian.

Kondisi ini menjadi perhatian karena batas antara kostum hiburan dengan penggunaan atribut yang merepresentasikan institusi resmi perlu diperjelas.

Pengelola Zona Club Perlu Beri Penjelasan
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Zona Club terkait materi promosi tersebut.

Beberapa hal yang perlu diklarifikasi antara lain siapa pihak yang membuat dan menyebarkan poster, apakah para perempuan tersebut merupakan kru atau pekerja di tempat hiburan, serta apa dasar penggunaan seragam dan lambang yang menyerupai atribut Polri.

Konfirmasi dari pihak kepolisian juga diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan atribut dalam materi promosi tersebut diperbolehkan atau justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pengelola Zona Club maupun pihak Polri mengenai beredarnya materi promosi tersebut.

Rigi

Artikel Poster Promosi Zona Club Tampilkan Atribut Mirip Seragam Polri, Publik Pertanyakan Legalitasnya pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || BANGKALAN – Polemik wacana pembangunan kawasan industri mulai memasuki tahap persiapan di Kabupaten Bangkalan. Dengan dalih sejumlah investor asal Uni Emirat Arab (UEA) dan China siap terlibat dalam pengembangan industri yang diharapkan mendorong aktivitas ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Persiapan dimaksud dilakukan dengan penandatanganan nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) antara pihak terkait Pemerintah kabupaten Bangkalan menyambut pengusaha UEA, China Odasco LLC dan Suzho Engineering Co. Ltd di Pendopo Bupati Bangkalan, kamis (10/09/2026).

Pasalnya pembangunan kawasan industri tersebut mencakup sejumlah sektor usaha seperti Biotanol Pengolahan santan dan produk turunannya, furnitur, spring bed, tekstil , plastik, karton dan Panel Surya. Dengan salah satu komitmen yang tercantum dalam MoU adalah pemberian 75 % Kouta tenaga kerja kepada warga lokal Bangkalan.

Menyikapi hal ini, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur menyarankan masyarakat Bangkalan jangan bangga dengan hadirnya Investor UEA-China untuk pembangunan kawasan industri yang belum tentu membawa barakah, meskipun tercipta lapangan Kerja dengan 75% pekerja orang lokal atau pribumi,” kata Hosen KAKI, Kamis (10/9/2026).

    Masyarakat Bangkalan jangan sampai tergiur apalagi tertipu dengan janji manis Investor UEA-China yang dibawa oleh Makruf Maulana CEO PT Wiraraja Madura International dengan mengatakan pengembangan kawasan industri akan dilakukan di sejumlah titik di kabupaten Bangkalan dengan menyiapkan lahan seluas 70-80 Hektare yang masih dalam proses pembebasan.

    "Perlu disadari dan diketahui bersama, bahwa selama ini Bupati Bangkalan Lukman Hakim mencari lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah saja kesusahan apalagi lahan industri tahap awal 70-80 % hektare, ini sangat membingungkan. Apakah karena penandatanganan MoU dengan Investor UEA-China dianggap menghasilkan, sehingga ia menyetujui adanya pembangunan Industri," papar Hosen KAKI Jatim.

Terindikasi Investor UEA-China memilih lahan pembangunan kawasan industri di kabupaten Bangkalan tidak lain karena akses pengangkutan barang dengan jembatan nasional Suramadu sehingga hasil produksi tidak membutuhkan biaya transportasi yang besar. Sedangkan masyarakat Bangkalan sendiri hanya dijadikan buruh untuk memperkaya orang asing,” tegas Hosen KAKI Jatim.

Sebagai Putra Daerah kabupaten Bangkalan, kami kurang setuju dengan adanya pembangunan Industri UEA-China kalau hanya dibuat untuk memperkaya orang luar dan antek-anteknya. Sedangkan masyarakat lokal hanya dijadikan pelampiasan untuk memberikan kontribusi besar kepada mereka,” dalih Ketua KAKI Jatim.

Masyarakat Bangkalan harus berpikir panjang dengan adanya Kawasan Industri UEA-China, apakah dampak limbah tidak mencemari lingkungan, khususnya sumber air yang menjadi salah satu pokok sumber kehidupan. Alangkah baiknya Kota Dzikir dan Kota Sholawat tetap bernuansa seperti biasanya, karena meskipun tanpa adanya Pembangunan Industri tidak mungkin kelaparan,” ungkap Hosen KAKI Jatim yang juga Putra Daerah. (Kusnadi) Red_

#Presiden Prabowo Subianto
#Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
#Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Artikel KAKI Jatim Sebut Bupati Bangkalan Cari Lahan TPA Sampah Kesusahan, Kenapa Lahan Kawasan Industri UEA-China Disiapkan pertama kali tampil pada .

LAMONGAN | Metrocakrawala.id – Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026, digelar di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Kamis (10/9/2026).

Dalam jawaban eksekutif, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan bahwa berbagai masukan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran, khususnya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan tetap menjawab kebutuhan masyarakat.

“Penguatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat kemandirian fiskal, dengan tetap memperhatikan ketepatan perencanaan,” tegas Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

Terkait optimalisasi PAD, Pemkab Lamongan terus melakukan digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak melalui Sistem Informasi Geografis, optimalisasi penagihan PBB-P2, peningkatan pengawasan pajak, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintah daerah juga memperluas kerja sama dengan lembaga penelitian untuk mengkaji potensi pajak dan sumber PAD lainnya.

Pak Yes juga menjelaskan sejumlah langkah dalam menjaga sektor pertanian dan ketahanan pangan. Upaya terpadu Pemkab Lamongan bersama kementerian teknis dan stakeholder terkait telah berhasil menyelamatkan 93 persen lahan padi yang terdampak kekeringan pada Musim Tanam II. Pemerintah juga mendapat tambahan alokasi pupuk urea untuk persiapan Musim Tanam III dan tanaman jagung di wilayah persil hutan, serta mengalokasikan subsidi premi asuransi pertanian untuk mengurangi risiko usaha tani.

Di sektor ekonomi, Pemkab Lamongan terus mendorong investasi yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Koordinasi lintas sektor melalui Forum Penataan Ruang dilakukan sejak tahap awal untuk mengkaji rencana pemanfaatan lahan, termasuk aspek lingkungan, kesesuaian tata ruang, dan potensi gesekan sosial. Sementara penguatan UMKM dilakukan melalui fasilitasi permodalan, legalitas usaha, bantuan alat bagi wirausaha baru, peningkatan kualitas produk dan kemasan, serta perluasan akses pemasaran.

Dalam bidang pendidikan, Pemkab Lamongan terus meningkatkan kualitas sarana prasarana dan mutu peserta didik. Program pendidikan berkualitas dan gratis bagi keluarga kurang sejahtera melalui Beasiswa Perintis juga diarahkan tepat sasaran dengan menggunakan DTSEN sebagai salah satu dasar penetapan penerima. 

Sementara di bidang kesehatan, pemerintah daerah memperluas akses pelayanan melalui pembiayaan peserta bantuan iuran daerah bagi masyarakat yang belum tercakup BPJS Kesehatan maupun peserta PBI-JK yang tidak aktif. Pemkab Lamongan juga terus memperkuat pemerataan fasilitas kesehatan, di antaranya melalui pendirian RSUD Ki Ageng Brondong pada 2025 dan Puskesmas Kusuma Bangsa pada 2026. Saat ini, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari 32 puskesmas dan 4 RSUD telah terakreditasi.

Bupati Yes menambahkan, penguatan perlindungan sosial juga menjadi perhatian pemerintah daerah. DTSEN digunakan sebagai acuan dalam verifikasi dan penyaluran bantuan sosial, dengan pembaruan data yang terus dilakukan agar bantuan semakin tepat sasaran. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat mengajukan pembaruan atau sanggahan melalui operator desa, aplikasi Cek Bansos, maupun Dinas Sosial.

“Seluruh kebijakan pembangunan harus tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, serta menjaga keberlanjutan pelayanan publik,” pungkas Pak Yes.

( Team/Lamongan )

Artikel Paripurna DPRD Lamongan, Bupati Sampaikan Rancangan Perubahan APBD pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || LAMONGAN – Infrastruktur irigasi punya peran penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian. Di Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, pemeliharaan sarana irigasi terus dilakukan agar aliran air ke sawah tetap lancar.

Salah satu kegiatan yang sedang berlangsung adalah pemeliharaan rumah pintu bendung dan prasarana irigasi di wilayah kerja UPT PSDA WS Bengawan Solo Bojonegoro.

Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan ini merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Bidang Irigasi.

Pekerjaan tersebut memiliki nilai anggaran Rp197.053.971 dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender. Penyedia jasa yang ditunjuk adalah CV. Asri Karya

Menopang Pengelolaan Air Pertanian
Rumah pintu bendung berfungsi mengatur aliran air pada jaringan irigasi. Pemeliharaannya tidak hanya menjaga fisik bangunan, tetapi juga memastikan fungsi pengairan tetap optimal.

Bagi daerah pertanian seperti Kedungpengaron, ketersediaan air yang teratur adalah kunci produktivitas lahan. Infrastruktur irigasi yang terawat diharapkan bisa membantu petani mengairi sawah dengan lebih baik.

Kegiatan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan infrastruktur sumber daya air di Jawa Timur, khususnya jaringan irigasi yang dikelola UPT PSDA.

Transparansi dan Pengawasan Masyarakat
Dengan nilai proyek hampir Rp200 juta, keterbukaan informasi jadi hal penting. Papan proyek yang dipasang memuat nama kegiatan, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, dan nama penyedia jasa.

Hal ini memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi agar pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan aturan yang berlaku.

Dari Kedungpengaron, pemeliharaan irigasi bukan hanya soal bangunan. Ini adalah upaya menjaga “nadi” pertanian agar aliran air terus ada untuk kehidupan dan ketahanan pangan masyarakat.

Red_MH ,Hariyono

Artikel Menjaga Nadi Pertanian, Pemeliharaan Rumah Pintu Bendung Dilakukan di Kedungpengaron pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id ||BANGKALAN — Pernyataan Praktisi Pendidikan Bangkalan, Suraji, yang mendesak Polres Bangkalan menindak tegas dugaan pemerasan dan intimidasi terhadap guru serta kepala sekolah kini menjadi sorotan publik dan memicu polemik.

Sebelumnya, Suraji dalam sebuah pemberitaan di salah satu media menegaskan bahwa siapa pun yang diduga melakukan pemerasan maupun intimidasi terhadap tenaga pendidik harus ditindak oleh pihak kepolisian karena dinilai telah masuk ke ranah tindak pidana.

Pernyataan tersebut memantik tanggapan kritis dari Ketua LSM Suara Mitra Madura. Pihaknya menyatakan tidak mempersoalkan hak Suraji dalam bersuara, tetapi mempertanyakan kedalaman pemahamannya terkait materi perkara, dasar hukum, hingga mekanisme pengaduan di kepolisian.

Selain itu, label “Praktisi Pendidikan Bangkalan” yang disematkan kepada Suraji dalam beberapa pemberitaan turut disorot.

“Yang kami pertanyakan bukan persoalan seseorang menyampaikan pendapat. Setiap warga negara tentu mempunyai hak untuk memberikan pandangan dan dukungan terhadap proses hukum,” ujarnya, Rabo (3/9/2026).

“Namun, ketika seseorang memberikan penilaian terhadap suatu perkara hukum, apalagi mendesak aparat untuk menindak, maka harus memahami terlebih dahulu materi persoalannya secara utuh. Ada unsur, ada alat bukti, ada pasal yang disangkakan,” lanjutnya.

Ia menambahkan, dukungan terhadap penegakan hukum memang hal positif, tetapi substansi perkara tetap menjadi wewenang penuh aparat penegak hukum (APH) untuk diklarifikasi, diperiksa, dan ditentukan ada tidaknya unsur pidana berdasarkan bukti yang sah.
Empat Catatan Kritis LSM Suara Mitra Madura.

Ketua LSM Suara Mitra Madura merinci empat poin utama yang menjadi pertanyaan besar atas pernyataan Suraji:
Pemahaman Materi Perkara
Apakah Suraji sudah mengetahui secara detail duduk perkara yang terjadi, termasuk melihat bukti, mempelajari kronologi, dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak?
“Jangan sampai memberikan kesimpulan sebelum mengetahui duduk perkara secara lengkap,” tegasnya.

Mekanisme Pengaduan di Kepolisian
Apakah Suraji memahami alur penanganan perkara di Polres Bangkalan mulai dari laporan polisi (LP), penyelidikan, penyidikan, hingga gelar perkara? Menurutnya, mendesak ‘tindak tegas’ tanpa mengikuti tahapan hukum justru berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Dasar Hukum yang Digunakan
Pasal apa yang dijadikan dasar oleh Suraji dalam menyebut adanya dugaan tindak pidana? Apakah menggunakan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan atau pasal lainnya? “Menyebut ‘tindak pidana’ itu serius. Harus ada dasar hukumnya, bukan hanya asumsi,” ujar Ketua LSM tersebut.

Kapasitas dan Relevance Gelar
Apa dasar serta kapasitas Suraji menyandang predikat ‘Praktisi Pendidikan Bangkalan’ dalam konteks hukum pidana? Menurut LSM, ranah pendidikan dan hukum acara pidana adalah dua hal yang sangat berbeda.

Imbauan Menahan Diri
Ketua LSM Suara Mitra Madura meminta semua pihak untuk menahan diri di ruang publik. Pernyataan yang disampaikan tanpa didasari data lengkap dinilai dapat mencederai nama baik seseorang.

“Kami mendukung penuh Polres Bangkalan bekerja profesional. Jika memang ada laporan, silakan tempuh jalur hukum. Biar penyidik yang menilai ada unsur pidananya atau tidak,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi maupun tanggapan langsung dari Suraji terkait poin-poin yang dipersoalkan tersebut. Sementara itu, pihak Polres Bangkalan juga belum memberikan keterangan resmi mengenai ada tidaknya laporan terkait dugaan pemerasan dan intimidasi yang dimaksud

Red_

Artikel Pernyataan Suraji Soal Mekanisme Pengaduan di Polres Bangkalan Jadi Sorotan Publik pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || SURABAYA – Ribuan peserta mengikuti SAIM Nature Run 2026 di Kota Surabaya pada Minggu (30/8), pagi. Rutenya mulai dari Surabaya Plaza menuju ke barat melewati Tunjungan dan Siola. Dilanjutkan ke arah Museum Pendidikan, Grand City, Monkasel, dan finish di Surabaya Plaza.

Kegiatan yang menghadirkan kategori Individual 5K, Family of 2, dan Family of 3 tersebut menjadi berbeda karena seluruh rangkaian acara melibatkan siswa SMA SAIM sebagai penggerak utama.

SAIM Nature Run 2026 digagas dan diselenggarakan oleh OSIS SAIM Secondary. Para siswa tidak hanya bertugas pada saat acara berlangsung, tetapi terlibat sejak tahap perencanaan. Mulai menyusun konsep, membuat konten dan promosi, mencari sponsor, mendesain jersey, menyiapkan race pack, hingga berkoordinasi dengan berbagai pihak dilakukan oleh tim siswa.

Ketua panitia, Naila Tsabita Tamimy, siswa kelas 12, memimpin tim dalam menjalankan keseluruhan proses tersebut. Dalam pelaksanaannya, tim OSIS mendapat pendampingan langsung dari Direktur Pendidikan SAIM Aziz Badiansyah, M.MPd., yang mengawal, membimbing, dan mengarahkan siswa selama proses persiapan hingga pelaksanaan.

“Bagi kami, ini bukan hanya tentang membuat sebuah acara. Kami belajar bagaimana merencanakan sesuatu, bekerja sama dengan banyak pihak, menghadapi masalah, dan memastikan apa yang sudah dirancang bisa terlaksana,” ujar Naila.

Konsep tersebut menjadi bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman yang diterapkan SAIM. Siswa diberi ruang untuk mengambil peran dan bertanggung jawab terhadap sebuah proyek nyata. Kemampuan komunikasi, kerja sama, kepemimpinan, kreativitas, hingga problem solving berkembang melalui proses tersebut.

Pelaksanaan SAIM Nature Run 2026 diawali dengan flag-off oleh Ketua Badan Pembina Yayasan Insan Mulia, Dr. M. Sulthon Amien, M.M. Setelah bendera dikibarkan, peserta dari berbagai kategori mulai bergerak menyusuri lintasan yang telah disiapkan.

Bagi SAIM, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman nyata. Siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana sebuah event diselenggarakan, tetapi mengalami sendiri proses merancang, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sebuah kegiatan.

SAIM Nature Run 2026 akhirnya bukan sekadar tentang berlari. “Di balik setiap langkah peserta, ada perjalanan panjang para siswa yang belajar memimpin, bekerja bersama, mengambil keputusan, dan mengubah sebuah ide menjadi kenyataan,” ujar Aziz Badiansyah. (ono)

Red_Koes

Artikel SAIM Nature Run 2026, Siswa Praktik Nyata Kelola Event pertama kali tampil pada .

BOJONEGORO Metrocakrawala.id – Suasana semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Dusun Bulu, Desa Simorejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh antusias dan kebersamaan.

Kegiatan tersebut diisi dengan jalan sehat yang diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Setelah kegiatan jalan sehat, acara dilanjutkan dengan pembacaan undian berhadiah yang semakin menambah kemeriahan suasana.

Kegiatan peringatan HUT RI ke-81 ini turut diadakan oleh Umar Danianto, S.H., yang saat ini menjadi calon Kepala Desa Simorejo.

Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang kegiatan. Warga mengikuti acara dengan penuh semangat sebagai bentuk partisipasi dalam memeriahkan momentum kemerdekaan sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Sejumlah warga juga menyampaikan dukungannya kepada Umar Danianto, S.H. sebagai calon Kepala Desa Simorejo. Dukungan tersebut disebut sebagai bagian dari harapan masyarakat terhadap adanya perubahan dan kemajuan di Desa Simorejo.

“Semoga kegiatan seperti ini bisa terus mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Kami berharap Desa Simorejo ke depan semakin maju dan lebih baik,” ujar salah seorang warga.

Peringatan HUT RI ke-81 di Dusun Bulu ini menjadi momentum kebersamaan masyarakat untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus membangun semangat gotong royong demi kemajuan desa.

Dengan semangat kemerdekaan, masyarakat berharap Desa Simorejo dapat terus berkembang dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Red_ MH,Hariyono

Artikel Semarak HUT RI ke-81 di Dusun Bulu, Warga Antusias Ikuti Jalan Sehat dan Undian Berhadiah pertama kali tampil pada .