🌾 INTISARI BERITA – LIPUTAN KHUSUS LAMONGAN
Bangunan IRPOM bantuan pemerintah di Desa Jubel Kidul Sugio Lamongan diduga berdiri di lahan persawahan pribadi Sutikno Ketua Poktan Ngupoyo Bogo. Masyarakat tanya: dasar penempatan, musyawarah tertulis, persetujuan desa, siapa pengelola, adilkah pemanfaatan, kenapa bukan Tanah Kas Desa? Dinas Pertanian diminta turun periksa dokumen, status tanah & berita acara. Hak jawab dibuka!
L
AMONGAN, SENIN, 09 NOVEMBER 2026 || METROCAKRAWALA.ID – Keberadaan bangunan fasilitas sumber air melalui program IRPOM (Instalasi Pompa Air) bantuan pemerintah di wilayah Desa Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, menjadi perhatian dan memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi dan keterangan yang disampaikan kepada awak media Metro Cakrawala, bangunan fasilitas pengeboran sumber air tersebut diduga berdiri di atas lahan persawahan yang disebut-sebut milik pribadi Bapak Sutikno, selaku Ketua Kelompok Tani Ngupoyo Bogo, Desa Jubel Kidul.
POIN KRITIS – BANTUAN UNTUK SIAPA?
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status lahan, dasar penempatan bangunan, serta mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah tersebut. Pasalnya, bantuan pengeboran sumber air dan fasilitas IRPOM pada prinsipnya merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pertanian dan memberikan manfaat bagi kelompok tani maupun masyarakat penerima manfaat, sesuai ketentuan program.
Pertanyaan Masyarakat: Siapa Yang Berhak Mengelola?
Masyarakat berharap fasilitas IRPOM tidak sampai menimbulkan kesan sebagai fasilitas milik perseorangan. Sebab, bantuan pemerintah harus dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai peruntukannya.
Sejumlah pertanyaan perlu mendapatkan jawaban secara terbuka:
Masyarakat juga mempertanyakan apakah sebelumnya terdapat alternatif lokasi, termasuk Tanah Kas Desa (TKD), yang dapat dipertimbangkan untuk penempatan fasilitas tersebut.
Dinas Pertanian Diminta Turun Langsung
Melalui pemberitaan ini, awak media Metro Cakrawala memohon kepada jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan, Pemerintah Daerah, serta instansi pemerintah terkait, agar segera melakukan pemeriksaan dan klarifikasi di lapangan.
Pemeriksaan diharapkan meliputi dokumen bantuan, status tanah, berita acara musyawarah, persetujuan penempatan bangunan, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sumber air IRPOM.
Jangan sampai bantuan pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan polemik mengenai kepemilikan dan penguasaan fasilitas.
Transparansi dan Tanggung Jawab Harus Diutamakan
Bantuan pemerintah merupakan program untuk kepentingan penerima manfaat, bukan untuk menimbulkan kesan sebagai aset pribadi seseorang. Karena itu, seluruh pihak harus menjunjung tinggi transparansi, tanggung jawab, dan aturan yang berlaku.
HAK JAWAB & KLARIFIKASI DIBUKA – BERIMBANG
Awak media Metro Cakrawala juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bapak Sutikno selaku Ketua Kelompok Tani Ngupoyo Bogo, Pemerintah Desa Jubel Kidul, serta Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan.
Apabila terdapat dokumen atau kesepakatan yang menjadi dasar penempatan fasilitas IRPOM di lokasi tersebut, diharapkan dapat disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
PERSOALAN INI PERLU DIPERIKSA SECARA OBJEKTIF
Jangan sampai tujuan mulia program pemerintah untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan air pertanian justru menjadi persoalan baru di lingkungan masyarakat.
Pewarta: M.H. Hariyono | Editor: metrocakrawala.id
LAMONGAN – Senin, 09 November 2026 | Liputan Khusus – Desa Jubel Kidul, Kec. Sugio – IRPOM Ngupoyo Bogo
