metrocakrawala.id || SURABAYA – Kondisi infrastruktur di kawasan Jalan Raya Simorejo, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, menuai sorotan. Pasalnya, permukaan jalan yang diinformasikan baru selesai dilakukan pengaspalan justru dilaporkan mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Pantauan kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah titik permukaan jalan mengalami retakan dan berlubang. Bahkan, terdapat bagian yang diduga telah dilakukan penambalan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan, ketahanan konstruksi, serta efektivitas pengawasan proyek infrastruktur di kawasan tersebut.
Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi mengenai paket pekerjaan pembangunan saluran U-Ditch Jalan Simorejo dengan nilai kontrak mencapai Rp2.493.160.665 atau sekitar Rp2,49 miliar.
Berdasarkan data pengadaan melalui sistem E-Purchasing yang menjadi acuan pemberitaan, paket tersebut tercatat sebagai pekerjaan Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 Ton (Jl. Simorejo), dengan BUMINATA KONSTRUKSI sebagai penyedia. Status pekerjaan dalam data tersebut tercatat on process.
Namun, satu persoalan mendasar masih membutuhkan kejelasan: apakah pekerjaan pengaspalan yang mengalami kerusakan tersebut merupakan bagian dari kontrak pembangunan saluran U-Ditch atau justru berasal dari paket pekerjaan berbeda?
Pertanyaan ini penting agar tanggung jawab pelaksanaan dan penggunaan anggaran tidak salah diarahkan.
Baru Diaspal Sudah Rusak, Kualitas Pekerjaan Dipertanyakan
Kerusakan jalan dalam waktu relatif singkat setelah pengaspalan patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Retakan dan lubang pada permukaan jalan bukan sekadar persoalan estetika. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang melintas setiap hari.
Secara teknis, kerusakan dini dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kualitas material, ketebalan lapisan aspal, proses pemadatan, kondisi lapisan fondasi, hingga beban kendaraan dan sistem drainase.
Meski demikian, penyebab pastinya harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan hanya berdasarkan pengamatan visual.
Karena itu, Dinas terkait perlu menjelaskan apakah hasil pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar perencanaan, serta ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, evaluasi dan perbaikan harus dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban pekerjaan.
Anggaran Rp2,49 Miliar, Pengawasan Jangan Sekadar Formalitas
Nilai kontrak hampir Rp2,5 miliar bukan angka kecil. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah wajib dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang berkualitas.
Publik berhak mengetahui bagaimana proses pengawasan dilaksanakan, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana mekanisme pemeriksaan mutu sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
Sejumlah pertanyaan penting perlu dijawab oleh instansi terkait:
- Siapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam paket pekerjaan tersebut?
- Siapa konsultan atau petugas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan?
- Apakah seluruh pekerjaan telah sesuai spesifikasi teknis?
- Bagaimana proses pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan?
- Apakah terdapat masa pemeliharaan dan bagaimana mekanisme perbaikan jika ditemukan kerusakan?
Pengawasan proyek tidak boleh berhenti pada laporan administrasi dan penyelesaian fisik. Mutu pekerjaan serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.
BUMINATA KONSTRUKSI Perlu Buka Suara
Nama BUMINATA KONSTRUKSI tercantum sebagai penyedia dalam data paket pembangunan saluran U-Ditch Jalan Simorejo dengan nilai kontrak Rp2.493.160.665.
Penyedia perlu memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk apakah pekerjaan pengaspalan yang mengalami kerusakan masuk dalam kontrak tersebut.
Apabila pengaspalan merupakan bagian dari pekerjaan yang sama, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai standar pelaksanaan, kualitas material, serta tanggung jawab pemeliharaan.
Namun, jika pekerjaan pengaspalan merupakan paket tersendiri, identitas penyedia, nilai kontrak, dan instansi penanggung jawabnya perlu ditelusuri lebih lanjut.
Hingga terdapat bukti dokumen yang memastikan hubungan kedua pekerjaan tersebut, tidak tepat menyimpulkan bahwa kerusakan aspal merupakan akibat langsung dari proyek U-Ditch senilai Rp2,49 miliar.
Pemkot Surabaya Diminta Turun Tangan
Pemerintah Kota Surabaya melalui perangkat daerah yang berwenang perlu segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi jalan di kawasan Simorejo.
Pemeriksaan tersebut penting untuk mengidentifikasi titik kerusakan, memastikan penyebab teknis, serta menentukan langkah penanganan yang tepat.
Jika kerusakan terbukti berkaitan dengan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan terhadap kontrak, pihak yang bertanggung jawab harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan.
Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan penambalan sementara, sementara penyebab utama kerusakan tidak pernah diselesaikan.
Transparansi hasil pemeriksaan juga diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan sesuai standar dan anggaran yang tersedia.
Uang Rakyat Harus Menghasilkan Infrastruktur Berkualitas
Pembangunan infrastruktur bukan sekadar mengejar penyelesaian proyek atau menghabiskan anggaran. Lebih dari itu, hasil pembangunan harus memberikan manfaat nyata, aman digunakan, dan memiliki ketahanan sesuai standar teknis.
Kerusakan jalan yang muncul tidak lama setelah pengaspalan menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan sekaligus memperkuat pengawasan.
Publik tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan tanpa bukti. Masyarakat hanya menginginkan penjelasan yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Hingga berita ini diterbitkan, penyebab kerusakan jalan, keterkaitan pekerjaan pengaspalan dengan proyek U-Ditch senilai Rp2,49 miliar, serta tanggapan BUMINATA KONSTRUKSI dan instansi terkait masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Redaksi metrocakrawala.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada BUMINATA KONSTRUKSI, PPK, konsultan pengawas, serta Pemerintah Kota Surabaya melalui instansi yang berwenang demi memenuhi prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Redaksi akan terus menelusuri persoalan ini melalui dokumen pengadaan, pemeriksaan lapangan, dan keterangan pihak-pihak terkait.
Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Infrastruktur berkualitas adalah hak masyarakat, bukan sekadar janji pembangunan.
