Metrocakrawala.id || Surabaya – Pengerjaan proyek DAKEL (Dana Kelurahan) di Jl. Siwalankerto Gg. Pradhana Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo sudah tidak sesuai S.O.P kontruksi dan tidak sesuai spesifikasi.
Kegiatan : Pembangunan Saluran 30/40 dengan Cover Gandar 5 ton
Metode Pemilihan : Swakelola Pokmas Siwalankerto Berkah
Nilai kontrak : Rp 168.982.000
Sumber data Inaproc kota surabaya
Pihak kelurahan saat dikonfirmasi media ini, Bpk. Khairul budiarto SH sebagai Lurah Siwalankerto tidak memberikan statment apapun seakan dinilai anti media.
Bahkan sempat konfirmasi ke Bpk Muslich hariadi S. Sos, MM selaku Camat Wonocolo surabaya juga tidak ada statment apapun dan dinilai abai terhadap wartawan selaku control sosial.
Saat diinvestigasi wartawan dilapangan senin (18.5.2026) mendapati pemasangan bahwa pekerja tidak mengenakan APD sama sekali.
Hal tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan dilapangan, sehingga membuka peluang untuk para pekerja mengulur waktu atau bersantai-santai.
Saat dikonfirmasi ke salah satu pekerja “mengakui dirinya dari kota pacitan dan yang lain juga ada dari kota ngawi dan kudus” ujarnya saat diwawancarai media ini.
Aturan pekerja Kelompok Masyarakat (Pokmas) berpedoman pada Permendagri No. 130 Tahun 2018 serta peraturan LKPP. Pokmas dibentuk masyarakat tingkat RW untuk melaksanakan program pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Pekerjanya tunduk pada ketentuan swakelola.
Jelas pihak kelurahan Siwalankerto surabaya mengabaikan Program Wali Kota Surabaya POKMAS kelurahan, tidak mengikuti aturan dan arahan Wali Kota dilokasi para pekerja bukan warga setempat atau warga Surabaya melainkan warga diluar kota Surabaya.
Banyak pihak berharap Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan ini dengan melakukan sidak penyelidikan, agar ada efek jera bagi oknum penyelenggara yang menyalahgunakan jabatan yang berpontensi merugikan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait di kelurahan Siwalankerto Surabaya belum memberikan keterangan resmi.
Media akan mendesak pemerintah segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan anggaran, material hingga kedisiplinan pekerja dan memastikan pembangunan sesuai aturan yang diterapkan Bpk Walikota surabaya.
Penulis : And
