Metrocakrawala.id || MADIUN – Dalam semangat kebangsaan dan kekeluargaan, BPC PERADIN Madiun Raya_ menggelar Malam Tirakatan dan Sarasehan_ dalam rangka memperingati HUT ke-62 Persatuan Advokat Indonesia PERADIN Kegiatan berlangsung pada hari Jumat, 29 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB s/d 21.30 WIB

Acara yang dipimpin langsung oleh Ketua BPC PERADIN Madiun Raya, Kuatno ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota BPC se-Madiun Raya. Peringatan ini menjadi momentum untuk merenung, bersyukur, dan meneguhkan kembali peran advokat sebagai penjaga konstitusi dan pengawal keadilan.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua BPC. Dalam sambutannya, Kuatno menegaskan bahwa HUT PERADIN bukan sekadar perayaan usia organisasi, melainkan pengingat akan sejarah panjang perjuangan para pendiri di Solo pada 30 Agustus 1964.

“62 tahun adalah usia yang matang. PERADIN lahir dari keprihatinan para advokat terhadap penegakan hukum. Hari ini tugas kita melanjutkan semangat itu: menjadi advokat yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada rakyat,” ujar Kuatno

Sebagai bentuk syukur, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpengTumpeng menjadi simbol bahwa selama enam dekade lebih PERADIN terus mengabdi menjaga konstitusi, menguatkan profesi advokat, dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Sesi inti diisi dengan sarasehan yang berlangsung hangat dan demokratis. Forum terbuka ini memberi ruang kepada seluruh anggota untuk menyampaikan masukan, evaluasi, dan gagasan strategis bagi masa depan organisasi.

Beberapa poin penting yang mengemuka dalam sarasehan:

1. Penguatan internal organisasi meningkatkan komunikasi, kekompakan, dan regenerasi kader advokat di wilayah Madiun Raya.
2. Perluasan pengabdian sosial mengoptimalkan program bantuan hukum prodeo, penyuluhan hukum ke sekolah, pesantren, dan desa.
3. Penegakan kode etik menjaga marwah profesi agar advokat tetap dipercaya masyarakat.
4. Sinergi dengan BPW dan DPP mendukung penuh program DPP PERADIN PUSAT dan BPW PERADIN Jawa Timur dalam mewujudkan satu standar nasional profesi advokat.

“Melalui malam tirakatan ini, kita tidak hanya bersyukur, tetapi juga merenung dan meneguhkan kembali komitmen sebagai advokat pejuang keadilan. Masukan dari anggota adalah bahan bakar untuk PERADIN semakin kuat dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Kuatno

Kegiatan berlangsung dengan tertib, khidmat, dan penuh semangat kekeluargaan. Di akhir acara, seluruh peserta bersama-sama memanjatkan doa untuk para pendiri PERADIN, untuk kejayaan organisasi, dan untuk tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

BPC PERADIN Madiun Raya berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta menjadi mitra kritis pemerintah dalam penegakan hukum yang adil.

(Redho)

Artikel Peringati Hut ke-62 Peradin “Enam Dekade” Mengabdi Meneguhkan Komitmen Advokat Pejuang Keadilan pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || Surabaya – 28/05/2026 Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 H, warga Petemon 4, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak tiga ekor sapi dan satu ekor kambing, Rabu (27/5/2026) sekitar pukul 08.00 WIB.

Namun ketegangan mewarnai pelaksanaan acara keagamaan penyembelihan hewan kurban di kawasan Petemon 4, Surabaya. Di tengah persiapan panitia dan warga yang telah menjalankan kegiatan sesuai tradisi tahunan, muncul upaya penghalangan yang diduga dilakukan oleh oknum Ketua RW 11 berinisial (M) dan RT. 5 berinisial (H), yang mengatasnamakan warga untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Menurut keterangan panitia, acara penyembelihan hewan kurban telah dipersiapkan dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dua kali Panitia telah mengundang pihak RT untuk hadir dalam rapat koordinasi dan musyawarah bersama warga. Namun pihak RT tidak kunjung hadir dengan berbagai alasan yang disampaikan. Hingga Pihak kelurahan Bapak Sigit mendatangi Panitia untuk memberikan arahan SOP dari Dinas Lingkungan Hidup, panitia sempat memanggil ketua RT namun tidak hadir juga.

Menjelang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, diduga terdapat upaya penghalangan/pembubaran terhadap kegiatan keagamaan tersebut. Oknum RT dan RW bahkan melaporkan kegiatan tersebut kepada Satpol PP kecamatan, meski panitia mengklaim telah menempuh prosedur dan koordinasi sesuai aturan yang berlaku.

Sebagian umat Islam mengaku merasa terintimidasi atas polemik kegiatan penyembelihan hewan kurban Idul Adha yang terjadi di lingkungan tersebut. Tindakan yang diduga menghalangi jalannya kegiatan keagamaan dinilai menimbulkan keresahan dan dianggap mengarah pada unsur SARA. Bahkan dugaan tindakan tersebut melanggar KUHP yang mengatur tentang penghalangi kegiatan keagamaan pasal 303 UU No 1 tahun 2023 ancaman hukuman 1 tahun hingga 5 tahun.

"Ketua RW diduga kerap mengintimidasi dan akan membubarkan kegiatan keagamaan warga dengan mendatangkan Satpol PP kecamatan ke lokasi acara. Tindakan tersebut dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan RW yang seharusnya mengayomi serta menjaga kondusivitas lingkungan warga". Ujar seorang warga.

Panitia menyatakan akan melaporkan kepada pihak berwajib terkait dugaan penghalangan kegiatan keagamaan yang terjadi selama proses pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencari kepastian hukum serta menjaga hak warga dalam menjalankan kegiatan ibadah dan tradisi keagamaan. Karena insiden ini memicu keresahan masyarakat karena dinilai dapat merusak kerukunan dan toleransi antarwarga di lingkungan Petemon 4.

editor : red

Artikel Idul Adha 1447 H : Intimidasi Oknum RT dan RW Petemon IV pada acara penyembelihan hewan kurban – Perbuatan Melawan Hukum pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || Surabaya– Penanganan kasus dugaan penelantaran dalam rumah tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya menuai kritik tajam. Pelapor bersama pendamping dari LSM Lembah Arasia menyatakan ketidakpuasan atas belum adanya kepastian hukum pidana, meski laporan resmi kepolisian telah diterbitkan dan proses penyelidikan berjalan.

Kasus ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/I/2026/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JATIM tertanggal 9 Januari 2026, yang secara tegas mengarah pada dugaan penelantaran dalam rumah tangga. Selain itu, proses hukum juga diperkuat dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/73/II/RES.1.24./2026/Satresppadanppo tertanggal 23 Februari 2026, serta administrasi kepolisian melalui Surat Nomor: B/399/IV/RES.1.24./2026/Satresppadanppo.

Terlapor dalam perkara ini adalah Anang Pribadi Edi Sudarmanto, yang diduga menelantarkan istri dan keempat anaknya selama kurang lebih 12 tahun tanpa nafkah maupun komunikasi. Korban yang tinggal di kawasan Tuwowo, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, mengaku harus berjuang sendiri membesarkan anak-anaknya sejak masih usia sekolah dasar.

Proses penyidikan disebut telah berjalan hingga pemeriksaan saksi. Bahkan, mediasi antara pelapor dan terlapor juga telah dilakukan pada pertengahan April 2026. Namun, upaya damai tersebut tidak mencapai kesepakatan. Polemik muncul ketika penyidik menyampaikan bahwa perkara tersebut lebih mengarah ke ranah perdata, bukan pidana.

Pelapor menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan dasar laporan yang telah dibuat. “Kami sangat kecewa. Laporan sudah jelas mengarah ke pidana penelantaran sesuai Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kami meminta agar penanganan ini dikaji ulang dan diproses sesuai hukum pidana yang berlaku,” tegas pelapor.

Kekecewaan serupa disampaikan Bambang Hardoko, Ketua LSM Lembah Arasia DPD Jawa Timur, yang selama ini bertindak sebagai pendamping pelapor. Ia menyoroti adanya perbedaan antara substansi laporan polisi (LP) dengan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang dinilai tidak sinkron.

“Ada perbedaan antara LP yang menyebut penelantaran dalam keluarga dengan SP2HP yang mengarah dugaan ke penghapusan KDRT, bahkan kemudian disebut perdata. Ini membingungkan dan menimbulkan pertanyaan besar. Kami kecewa dengan penyampaian penyidik PPA Aipda Adi Prasetio, S.H yang menyebut perkara ini perdata, padahal seharusnya pidana,” ujar Bambang kepada awak media

Ia menegaskan, apabila tidak ada kejelasan dan tindak lanjut hukum yang sesuai, pihaknya akan membawa persoalan ini ke tingkat lebih tinggi. “Kami akan melaporkan ke Propam Polda Jatim agar penanganan perkara ini jelas dan tidak dianggap sepele,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak penyidik terkait keberatan yang disampaikan pelapor dan pendamping. Sementara itu, pelapor berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum yang adil, mengingat dampak penelantaran yang telah dirasakan selama

seputarindonesiatv.id || Surabaya– Penanganan kasus dugaan penelantaran dalam rumah tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya menuai kritik tajam. Pelapor bersama pendamping dari LSM Lembah Arasia menyatakan ketidakpuasan atas belum adanya kepastian hukum pidana, meski laporan resmi kepolisian telah diterbitkan dan proses penyelidikan berjalan.

Kasus ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/52/I/2026/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JATIM tertanggal 9 Januari 2026, yang secara tegas mengarah pada dugaan penelantaran dalam rumah tangga. Selain itu, proses hukum juga diperkuat dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/73/II/RES.1.24./2026/Satresppadanppo tertanggal 23 Februari 2026, serta administrasi kepolisian melalui Surat Nomor: B/399/IV/RES.1.24./2026/Satresppadanppo.

Terlapor dalam perkara ini adalah Anang Pribadi Edi Sudarmanto, yang diduga menelantarkan istri dan keempat anaknya selama kurang lebih 12 tahun tanpa nafkah maupun komunikasi. Korban yang tinggal di kawasan Tuwowo, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, mengaku harus berjuang sendiri membesarkan anak-anaknya sejak masih usia sekolah dasar.

Proses penyidikan disebut telah berjalan hingga pemeriksaan saksi. Bahkan, mediasi antara pelapor dan terlapor juga telah dilakukan pada pertengahan April 2026. Namun, upaya damai tersebut tidak mencapai kesepakatan. Polemik muncul ketika penyidik menyampaikan bahwa perkara tersebut lebih mengarah ke ranah perdata, bukan pidana.

Pelapor menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan dasar laporan yang telah dibuat. “Kami sangat kecewa. Laporan sudah jelas mengarah ke pidana penelantaran sesuai Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kami meminta agar penanganan ini dikaji ulang dan diproses sesuai hukum pidana yang berlaku,” tegas pelapor.

Kekecewaan serupa disampaikan Bambang Hardoko, Ketua LSM Lembah Arasia DPD Jawa Timur, yang selama ini bertindak sebagai pendamping pelapor. Ia menyoroti adanya perbedaan antara substansi laporan polisi (LP) dengan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) yang dinilai tidak sinkron.

“Ada perbedaan antara LP yang menyebut penelantaran dalam keluarga dengan SP2HP yang mengarah dugaan ke penghapusan KDRT, bahkan kemudian disebut perdata. Ini membingungkan dan menimbulkan pertanyaan besar. Kami kecewa dengan penyampaian penyidik PPA Aipda Adi Prasetio, S.H yang menyebut perkara ini perdata, padahal seharusnya pidana,” ujar Bambang kepada awak media

Ia menegaskan, apabila tidak ada kejelasan dan tindak lanjut hukum yang sesuai, pihaknya akan membawa persoalan ini ke tingkat lebih tinggi. “Kami akan melaporkan ke Propam Polda Jatim agar penanganan perkara ini jelas dan tidak dianggap sepele,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak penyidik terkait keberatan yang disampaikan pelapor dan pendamping. Sementara itu, pelapor berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum yang adil, mengingat dampak penelantaran yang telah dirasakan selama bertahun-tahun oleh korban dan anak-anaknya.

Editor : Red

Artikel LP Sudah Terbit, Unsur Pidana Dinilai Jelas: Pelapor dan Pendamping LSM Kecewa Penanganan PPA Polrestabes Surabaya Dinilai Tak Konsisten pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || SIDOARJO (8 April 2026) – Suasana duka dan ketegangan menyelimuti Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menyusul laporan hilangnya seorang balita bernama Gibran yang baru berusia dua tahun. Bocah malang tersebut diduga kuat terjatuh ke aliran Sungai Kalidawir yang berada di sekitar pemukiman warga.

Kronologi Kejadian

Peristiwa memilukan ini bermula ketika sang ibu, Wulan, terbangun dari tidurnya. Sontak ia terkejut saat menyadari putra kecilnya tidak lagi berada di dalam rumah. Upaya pencarian awal dilakukan secara mandiri oleh pihak keluarga bersama saksi berinisial GR, namun hasilnya nihil.

Pasangan Bakhrul Ulum dan Wulan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang setelah jejak sang anak tidak kunjung ditemukan di area sekitar rumah.

Respon Cepat Tim Gabungan

Mendapat laporan tersebut, tim gabungan dari BPBD Kabupaten Sidoarjo dan Polsek Tanggulangin segera dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepala Desa Kalidawir, Maksun SP, bersama warga setempat juga turun langsung membantu menyisir bantaran sungai. Pencarian menyisir aliran sungai mengunakan peralatan evakuasi air, meskipun kondisi hujan dan debit air tinggi menjadi tantangan utama.

“Kami telah melakukan upaya pencarian mandiri sejak laporan diterima. Saat ini, fokus utama adalah menyisir aliran sungai dengan koordinasi penuh dari tim BPBD dan kepolisian,” ujar Maksun SP di lokasi kejadian.

Himbauan bagi Masyarakat

Pemerintah desa dan aparat setempat mengeluarkan himbauan keras kepada warga yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kalidawir agar lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat beraktivitas di luar rumah.

Update Pencarian

Hingga berita ini diturunkan, status pencarian masih berlangsung:

• Pihak Terkait: BPBD Sidoarjo, Polsek Tanggulangin, dan Relawan.
• Metode: Koordinasi penyisiran darat dan pantauan di titik-titik arus sungai.
• Kondisi: Tim masih berupaya keras menemukan keberadaan korban di tengah arus sungai yang menjadi fokus utama dugaan lokasi hilangnya korban.

editir : rukhan

Artikel BALITA DUA TAHUN HILANG MISTERIUS DI TANGGULANGIN, DIDUGA TERPELESET DI SUNGAI KALIDAWIR pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || Malang,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil mengamankan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR DCN, Malang, setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik OJK.

Pengamanan tersebut dilakukan melalui sinergi tim gabungan yang terdiri dari Penyidik OJK, Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur pada 9–10 Maret 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, tersangka yang semula dijadwalkan memenuhi panggilan pemeriksaan di Surabaya terdeteksi bergerak menuju Jakarta.

Setibanya di Stasiun Gambir, Jakarta, tersangka segera diamankan oleh Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk selanjutnya dibawa kembali ke Surabaya guna menjalani pemeriksaan oleh Penyidik OJK. Setelah pemeriksaan dilakukan, tersangka kemudian ditahan di Polda Jawa Timur sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain terhadap tersangka, tim gabungan juga melakukan upaya membawa saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam rangka proses penyidikan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui koordinasi antara Penyidik OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan upaya paksa oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri atas permintaan Penyidik OJK merupakan bentuk implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mencerminkan penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, Jumat (27/3/2026) menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur, dalam kegiatan membawa, menangkap, dan menahan tersangka.

Melalui sinergi dan koordinasi yang kuat antara OJK dan aparat penegak hukum, diharapkan proses penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan efektif, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Editor : Soim

Artikel Terungkapnya Kasus Perbankan, OJK dan Bareskrim Polri Amankan Pelaku pertama kali tampil pada .

mertrocakrawala.id || Kerawang – Momen di Hari Raya Idhul Fitri telah dihebohkan oleh perilaku seorang ustadz, pasalnya warga di wilayah Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diguncang sebuah skandal besar yang melibatkan sesosok yang dikenal sebagai ustadz atau yang ditokohkan oleh warga.

Peristiwa dugaan perselingkuhan ini menjadi perbincangan hangat dan viral di media sosial setelah momen penggerebekannya terekam kamera dan menyebar luas didunia maya.

Pria berinisial RS, yang akrab disapa Ustadz FT, diketahui merupakan sosok yang dikenal di masyarakat karena aktif mengajar mengaji di Dusun Jamantri, Desa Sabajaya. Namun, di balik aktivitas keagamaannya itu, ia diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan berinisial EE.

Perempuan ini diketahui masih berstatus sebagai istri sah orang lain dan berdomisili di Dusun Legok Cenang, Desa Gempolkarya. Kasus ini akhirnya terbongkar pada Kamis (26/3/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.

Menantu dari pihak perempuan diketahui telah memergoki langsung kedua orang tersebut saat sedang berada bersama di satu tempat. Momen yang mengejutkan itu sempat direkam oleh pihak menantu, yang kemudian menjadi bukti dan memicu aksi penggerebekan di lokasi kejadian.

Suasana di lokasi penggerebekan pun langsung memanas. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut berbondong-bondong datang, sehingga menimbulkan kerumunan massa.

Amarah warga terlihat sangat tinggi, meskipun sebagian besar kemarahan tersebut hanya diluapkan secara verbal kepada kedua terduga pelaku perselingkuhan tersebut.

Setelah peristiwa penggerebekan, kasus ini kemudian dibawa ke ranah hukum. Ustadz FT bersama perempuan yang bersamanya sempat diamankan di Polsek Tirtajaya untuk pemeriksaan awal.

Selanjutnya, kedua orang tersebut dilimpahkan ke Polres Karawang guna menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman materi terkait dugaan perzinahan tersebut.

Kasus ini tentu menjadi sorotan tajam bagi publik, mengingat sosok terduga pelaku yang notabene dikenal sebagai tokoh agama dan panutan di lingkungan masyarakat setempat. (Red)

Artikel Diduga Oknum Ustad, Digrebek dan Dimassa Ketahuan Bersama Istri Orang pertama kali tampil pada .