Wisata edukasi tersebut diresmikan Bupati Sidoarjo Subandi, Sabtu (5/9/2026). Konsep yang ditawarkan tidak sekadar menghadirkan aktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.

Di dalam greenhouse, sekitar 1.030 bibit melon varietas Intanon dan Gakata dibudidayakan secara intensif. Pengelola memanfaatkan teknologi hidroponik dan sistem pertanian modern untuk mengontrol pertumbuhan tanaman mulai dari fase perakaran, batang hingga pembentukan buah.

Bupati Sidoarjo Subandi mengapresiasi langkah BUMDes Gapura Candi Negoro yang dinilai mampu mengubah keterbatasan lahan menjadi sumber ekonomi produktif.
Menurutnya, inovasi desa tidak hanya menjadi simbol penguatan ketahanan pangan, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen melakukan pengawalan dan siap mengucurkan bantuan bagi perkembangan BUMDes. Sebab, setiap desa di Sidoarjo memiliki keunikan dan potensi ekonomi yang berbeda-beda,” kata Subandi.

Ia juga mendorong desa-desa lain agar tidak terpaku pada satu sektor. Potensi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan hingga sektor kuliner dinilai dapat dikembangkan melalui BUMDes sehingga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Saat meninjau greenhouse, Subandi bahkan mencicipi langsung melon varietas Intanon yang baru dipanen.

“Rasanya manis banget, beda dan lebih lezat dari melon pada umumnya,” ujarnya.

Pertanian Modern Sekaligus Wisata Edukasi
Ketua BUMDes Gapura Candi Negoro, Ahmad Wildani Arifana, menjelaskan, konsep greenhouse yang dikembangkan menggabungkan pertanian modern dengan wisata edukasi.

Penggunaan sistem hidroponik memungkinkan tanaman memperoleh pasokan nutrisi secara lebih terukur. Kondisi fisik tanaman juga dapat dipantau melalui sistem yang telah terintegrasi.

“Melalui sistem ini, pengelola tidak perlu lagi mengecek kondisi fisik tanaman secara manual setiap pagi dan sore. Pemantauan parameter krusial seperti suhu, pH, air, dan kecukupan nutrisi dapat terpantau efisien melalui layar monitor,” jelas Wildani.

Menurutnya, metode tersebut juga menjadi solusi menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu. Berbeda dengan pertanian konvensional yang sangat bergantung pada kondisi alam, budidaya dalam greenhouse memungkinkan suhu dan kelembapan lebih terkendali.

“Kalau di sawah hujan sering gagal. Di sini lebih aman. Sekali tanam butuh waktu 70 hari untuk panen. Pendapatannya juga bagus, sekali panen bisa sampai Rp35 juta,” ungkapnya.

Tidak hanya mengejar hasil produksi, BUMDes Gapura Candi Negoro juga mengembangkan konsep wisata petik langsung. Pengunjung dapat datang ke lokasi sekaligus memperoleh pengalaman mengenal proses budidaya melon secara modern.

Hasil panen dipasarkan dengan harga sekitar Rp30.000 per kilogram. Bobot buah yang dipanen bervariasi, mulai sekitar 1,2 kilogram hingga 2,6 kilogram per buah.

Wildani berharap model tersebut dapat menjadi contoh bagi desa lain di Sidoarjo untuk berani mengembangkan potensi lokal melalui BUMDes.
“Desa-desa lain yang punya lahan kosong harus meniru langkah inovatif BUMDes ini,” tegasnya.

Dengan menggabungkan pertanian, teknologi, edukasi dan wisata, BUMDes Gapura Candi Negoro menunjukkan bahwa lahan terbatas pun dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus ruang edukasi bagi masyarakat.

Editor : Sutiawan

Artikel BUMDes Gapura Candi Negoro Sulap Lahan 400 Meter Jadi Wisata Petik Melon Hidroponik pertama kali tampil pada .

Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono memastikan kondisi 748 korban keracunan makanan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, berangsur membaik. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah kembali ke pondok, sementara 22 santri masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Trenggono bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi serta Bupati Sidoarjo Subandi meninjau langsung kondisi para korban, Jumat (4/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Trenggono juga mendatangi Pondok Pesantren Al-Amanah Junwangi, Krian, untuk melihat perkembangan kondisi santri yang turut terdampak.

“Sebagian besar sudah kembali ke pondok setelah menjalani perawatan. Tinggal 22 orang yang masih menjalani perawatan di sembilan rumah sakit. Kondisinya saat ini sudah berangsur-angsur membaik dan siap pulang,” kata Trenggono.

Ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani kejadian tersebut. Namun, BGN menegaskan akan melakukan investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti keracunan.

Dapur SPGG Kalitengah Disetop Sementara
Sebagai langkah evaluasi, BGN memutuskan mensuspend atau menghentikan sementara operasional SPGG Kalitengah Tanggulangin, dapur yang diduga berkaitan dengan penyediaan makanan dalam program MBG tersebut.

“Dapur SPGG Kalitengah Tanggulangin tidak diperbolehkan beroperasional lagi untuk melayani program MBG. BGN juga mencopot kepala dapur SPGG Kalitengah,” tegas Trenggono.

Menurutnya, penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi dan investigasi. BGN akan memastikan apakah seluruh prosedur operasional dan standar keamanan pangan telah dijalankan sesuai ketentuan.

BGN juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut kepada para korban dan masyarakat, sekaligus meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas mungkin kelalaian ataupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur, sehingga adanya kejadian fatal ini,” ujarnya.

Trenggono menambahkan, pihaknya akan melakukan investigasi untuk memastikan penyebab kejadian, termasuk mengecek apakah SOP telah dijalankan atau terdapat pelanggaran dalam proses pengolahan dan penyajian makanan.

Sementara itu, BGN juga disebut telah melakukan pengawasan terhadap dapur-dapur SPGG di seluruh wilayah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui rapat bersama para penanggung jawab SPGG di seluruh provinsi.

Kasus keracunan massal ini kini menjadi bahan evaluasi serius BGN untuk memastikan pelaksanaan program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat.

Editor : Sutiawan

Artikel 748 Santri Keracunan MBG di Sidoarjo, BGN Hentikan Operasional Dapur SPGG Kalitengah pertama kali tampil pada .

Pada Kamis (3/9/2026), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo bersama Tim Kesehatan Jiwa (Keswa) Puskesmas Tanggulangin dan Puskesmas Jabon melakukan rapid asesmen serta pendampingan kesehatan jiwa terhadap 59 santri.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memantau kondisi psikologis santri pascainsiden yang menyebabkan sejumlah santri harus mendapatkan perawatan di rumah sakit setelah mengonsumsi menu MBG yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes, mengatakan asesmen awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa para santri sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lebih lanjut.

“Rapid asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan jiwa 59 santri. Sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pendampingan pascainsiden,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi psikologis para santri perlu menjadi perhatian setelah mereka mengalami situasi yang berpotensi menimbulkan kecemasan maupun trauma.

“Kami ingin memastikan kesehatan jiwa para santri juga mendapatkan perhatian. Melalui rapid asesmen ini, kami mendeteksi awal untuk mendampingi mereka apabila ada santri yang membutuhkan dukungan lebih lanjut,” jelasnya.

Pendekatan Humanis
Pendampingan dilakukan dengan pendekatan humanis. Para santri diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi, pengalaman, serta perasaan yang mereka alami setelah kejadian tersebut.

Tim kesehatan tidak hanya melihat kondisi fisik santri, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis.

“Kami tidak hanya melihat kondisi fisiknya, tetapi juga psikologisnya. Anak-anak perlu mendapatkan rasa aman dan dukungan setelah mengalami situasi seperti ini. Jika dari hasil asesmen ditemukan santri yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, tentu akan dilakukan penanganan sesuai kebutuhannya,” kata Lakhsmie.

Asesmen dilakukan di dua lokasi, yakni di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, serta Desa Balongdowo, Kecamatan Candi. Kedua lokasi tersebut merupakan tempat tinggal santri yang juga bersekolah di Pondok Pesantren Manba’ul Hikam Putat, Kecamatan Tanggulangin.

“Jadi, kami memberikan pendampingan di kedua tempat itu agar asesmen dan perhatian terhadap kondisi kesehatan jiwa santri dapat dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.

Pemkab Sidoarjo menegaskan asesmen tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan dampak insiden tidak berhenti pada persoalan kesehatan fisik.

Pemerintah juga berupaya memastikan para santri memperoleh pelayanan kesehatan secara maksimal, termasuk dukungan psikologis apabila dibutuhkan.

Hasil asesmen diharapkan dapat menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam menentukan langkah pendampingan berikutnya.

Dengan demikian, para santri diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan dan keagamaan di lingkungan pesantren dengan rasa aman dan nyaman.

Editor : Sutiawan

Artikel Usai Kasus Keracunan MBG, Pemkab Sidoarjo Gerak Cepat Asesmen Kesehatan Jiwa 59 Santri pertama kali tampil pada .

Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebagai bentuk komitmen jajaran direksi dalam memenuhi target perusahaan selama lima tahun ke depan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah tingginya tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW).

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rohman, mengatakan kontrak kinerja yang telah ditandatangani harus menjadi komitmen untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Menurutnya, berbagai kekurangan yang selama ini masih terjadi harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti, termasuk persoalan tingkat kehilangan air.

“Yang paling penting adalah kualitas pelayanan. Apa yang menjadi kekurangan harus bisa diperbaiki, termasuk bagaimana tingkat kehilangan airnya. Harapannya target yang sudah ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (3/9/2026).

Ainur menilai tingkat kehilangan air menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan kinerja Perumda Delta Tirta. Semakin mampu ditekan, semakin besar pula peluang perusahaan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

“Kalau tingkat kehilangan air bisa ditekan, itu menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja. Semua tentu kembali pada bagaimana pelaksanaan kontrak kinerja tersebut,” katanya.

Tekan Kebocoran Air

Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Luhur Bambudi Mulyono, mengatakan seluruh target yang dituangkan dalam kontrak kinerja telah disusun untuk menjadi arah kerja perusahaan selama lima tahun.

Target tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan pelayanan masyarakat.

“Target yang ada sudah kita persiapkan untuk lima tahun ke depan dan harus kita laksanakan untuk mencapai target tersebut. Kontrak sudah jelas dan tentu ada konsekuensinya terhadap capaian kinerja,” ujarnya.

Salah satu fokus utama perusahaan adalah menekan kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW). Berbagai langkah teknis disiapkan, salah satunya melalui pengaturan tekanan air atau pressure pada jaringan distribusi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kebocoran sehingga air yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

“Contohnya, untuk kebocoran, kita harus mengatur pressure. Ini salah satu upaya untuk menekan kehilangan air sehingga air yang sudah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan masyarakat,” jelas Luhur.

Bidik 90 Ribu Pelanggan

Selain menekan kehilangan air, Perumda Delta Tirta juga memasang target peningkatan cakupan pelayanan air bersih.

Saat ini cakupan pelayanan masyarakat masih berada di kisaran 30 persen. Dalam lima tahun mendatang, perusahaan menargetkan cakupan tersebut dapat meningkat hingga lebih dari 50 persen.

Tak hanya cakupan pelayanan, jumlah pelanggan juga ditargetkan meningkat signifikan. Perumda Delta Tirta menargetkan jumlah pelanggan mencapai sekitar 90 ribu sambungan dalam lima tahun ke depan.

“Untuk cakupan pelayanan, targetnya 90 ribu sampai lima tahun ke depan. Saat ini masih sekitar 21 ribu target hingga tahun ini, sehingga ini menjadi pekerjaan besar yang harus kami lakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Dengan kontrak kinerja lima tahun tersebut, jajaran Direksi baru Delta Tirta kini dihadapkan pada pekerjaan besar: menekan kebocoran air, meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memperluas akses air bersih bagi masyarakat Sidoarjo.

Editor : Sutiawan

Artikel Direksi Baru Delta Tirta Sidoarjo Ditantang Tekan Kebocoran Air, Bidik 90 Ribu Pelanggan dalam 5 Tahun pertama kali tampil pada .

Peninjauan langsung dilakukan Bupati ke SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu 2/9/2026. Subandi datang didampingi Wakil Bupati Mimik Idayana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ridho Prasetyo, Sekda Mohammad Ainur Rahman, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing.

“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Subandi dalam keterangan pers.

Berdasarkan data Dinkes, DPMPTSP, dan Diskopindag Sidoarjo, saat ini terdapat 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah itu, 153 SPPG sudah operasional dan 21 lainnya belum mengantongi izin.

Untuk SPPG Kalitengah, Subandi memastikan unit tersebut sudah memiliki izin operasional. Namun terkait sanksi dan penghentian operasional, kewenangannya berada di Badan Gizi Nasional (BGN).

“SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” katanya.

Bupati menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program pemerintah pusat. Namun ia menekankan dukungan itu harus disertai tata kelola yang baik dan pengawasan memadai.

“Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tegasnya.

457 Santri Sudah Pulang

Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat sebanyak 567 santri telah mendapat penanganan medis. Per 2 September 2026 pukul 13.00 WIB, sebanyak 457 santri sudah dipulangkan. Sementara 80 santri masih menjalani perawatan jalan di sejumlah rumah sakit, dan 30 santri masih observasi.

Rinciannya: RS Siti Hajar merawat 35 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah 9 pasien, RS Fatimah 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RSUD Noto Puro 31 pasien, RS Anwar Medika 1 pasien, dan RS Arafah Anwar Medika 1 pasien.

Pemkab Sidoarjo menyatakan akan terus berkoordinasi dengan BGN untuk mekanisme evaluasi dan evaluasi program MBG di daerah.

Editor : Sutiawan

Artikel Bupati Sidoarjo Minta Pengawasan SPPG Diperketat Usai 567 Santri Diduga Keracunan pertama kali tampil pada .

Metrocakrawla.id ||SURABAYA – Khofifah Indar parawansa Gubernur Jawa Timur menghadiri acara pembukaan Musda VII DPD Demokrat Jawa Timur. Dalam sambutannya, Khofifah mendoakan Emil Elestianto Dardak bisa menjadi nahkoda Jawa Timur ke depan.

Khofifah menyatakan dirinya bersama Emil telah tujuh tahun memimpin Jawa Timur. Banyak hal yang telah dilalui keduanya untuk membawa Jawa Timur menjadi provinsi yang makmur, adil, dan sejahtera.

Gubernur Khofifah mendoakan agar Emil bisa menjadi pemimpin di Jawa Timur di masa yang akan mendatang. Doa itu disampaikan Khofifah saat membuka Musda Demokrat Jawa Timur.

“Hari ini kita bersama-sama menguatkan, dan mengantarkan Pak Emil Elestianto Dardak pada saatnya dari Musda ke-7, tujuh ini pitulungan, Allah menurunkan pertolongan untuk bisa menjadi komandan nomor satu di Provinsi Jawa Timur ini,” kata Khofifah di Novotel Samator Surabaya, Sabtu (29/8/2026).

Menyikapi pernyataan Gubernur Khofifah Indar parawansa, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur menyatakan bahwa Emil Elestianto Dardak belum layak nahkodai Pemprov Jatim karena masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi olehnya,” kata Pegiat Antikorupsi,” Rabu (02/09/2026).

Hosen KAKI Jatim menegaskan, selama Kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Emil Dardak kerap menjadi sorotan publik dengan berbagai catatan evaluasi, tantangan, serta kritik dari berbagai kalangan, termasuk DPRD Jatim maupun catatan penegakan hukum,” papar Ketua KAKI Jatim.

Pemprov Jatim butuh pemimpin yang tegas berintegritas bukan hanya sekedar pencitraan untuk mencari perhatian masyarakat supaya dianggap bekerja dengan baik. Namun indikasinya itu merupakan modus untuk menghabiskan anggaran negara yang dianggap sebagai perjalanan dinas maupun kunjungan kerja,” tegas Hosen KAKI Jatim.

Pasalnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp327,77 miliar dalam APBD Tahun 2026. Dengan Rincian Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp322,64 miliar (98%) dan Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp5,13 miliar (2%),” ungkapnya.

Diantara berbagai hal yang sering disorot sebagai tantangan berat atau catatan kritis selama masa kepemimpinan Khofifah Indar parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai berikut:

• Pengelolaan Anggaran dan Keterlambatan Pembahasan APBD

Stagnasi Roda Pemerintahan: Kritik sempat dilayangkan oleh DPRD Jatim terkait lambatnya tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan.

Tertundanya Perhitungan Anggaran: Proses penghitungan anggaran dan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sempat dinilai tidak tepat waktu sehingga dikhawatirkan berdampak pada pelayanan publik.

• Kasus Korupsi Dana Hibah

Pemeriksaan Aliran Dana: Muncul sorotan tajam terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jatim.

Pemanggilan oleh Penegak Hukum: Pihak berwenang dan lembaga antikorupsi turut mendalami kebijakan serta penggunaan anggaran hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada masa kepemimpinannya.

• Persoalan Birokrasi dan Penanganan Kemiskinan

Kesenjangan Wilayah: Meskipun angka kemiskinan secara makro menunjukkan penurunan, ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa Timur bagian timur/selatan dengan perkotaan (seperti Gerbangkertosusila) masih menjadi PR besar.

Efektivitas Birokrasi: Sebagian pengamat menilai reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim masih berjalan lambat dan belum sepenuhnya transparan dalam pelayanan publik tingkat akar rumput.

Penanganan Stunting yang Belum Optimal: Angka stunting di Jawa Timur dinilai masih cukup tinggi dan dikritik kurang masif penanganannya hingga ke tingkat pelosok desa.

Rapor Merah BUMD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim sempat memberikan catatan dan rapor merah kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah karena kinerjanya yang dinilai kurang produktif dalam mendongkrak pendapatan daerah.

Pekerjaan Rumah Kemiskinan dan Pendidikan: Masalah ketimpangan, tingkat kemiskinan daerah, serta rata-rata lama sekolah di beberapa wilayah Jawa Timur sering kali dikritik oleh fraksi-fraksi di DPRD agar ditangani lebih serius.

Dengan demikian Emil Elestianto Dardak yang mendampingi Gubernur Khofifah Indar parawansa memimpin Pemprov Jatim selama hampir 2 Periode belum layak nahkodai Jawa Timur yang akan datang, karena dianggap belum mampu mengatasi masalah yang bertubi-tubi tak kunjung padam,” pungkas Ketua KAKI Jatim. (Syaiful)

#Presiden Prabowo Subianto
#Mendagri Tito Karnavian
#Masyarakat Jawa Timur

Artikel KAKI Jatim Menilai Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawangsa Belum Layak Pimpin Pemprov Jawa Timur pertama kali tampil pada .

Kolaborasi tersebut diarahkan pada pemanfaatan jaringan dan layanan digital BRI untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai pembayaran kepada pemerintah daerah, termasuk pajak dan retribusi.

Dengan dukungan kanal pembayaran digital, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

Peluang kerja sama itu dibahas saat Bupati Sidoarjo Subandi menerima jajaran pimpinan BRI di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Selasa (1/9/2026). Dalam pertemuan tersebut hadir Senior Vice President BRI Danang Andi Wianarko.

Danang menyebut kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tuntutan efisiensi membutuhkan dukungan inovasi dan kolaborasi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kondisi fiskal daerah yang sedang efisien, BRI bisa membantu pemerintah daerah. Kami memiliki jaringan yang luas dan aplikasi mobile yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Danang.

Menurutnya, BRI siap mengintegrasikan kanal pembayaran digital yang dimiliki dengan sistem pemerintahan daerah. Salah satu fokusnya adalah memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah.

“Kami akan integrasikan channel yang kami punya, termasuk mobile banking, untuk pembayaran pajak. Ini akan membantu masyarakat melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan murah,” jelasnya.

Komunikasi antara BRI dengan sejumlah perangkat daerah teknis, lanjut Danang, juga telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan integrasi sistem.

BRI menyatakan siap mendukung Pemkab Sidoarjo dalam menghadirkan layanan digital yang lebih terintegrasi. Integrasi tersebut diharapkan tidak hanya memangkas proses pembayaran secara manual, tetapi juga meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Selain sektor pelayanan digital, sinergi Pemkab Sidoarjo dan BRI juga diarahkan pada sektor pemberdayaan UMKM.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses pelaku usaha terhadap layanan dan dukungan perbankan.

Bagi Pemkab Sidoarjo, penguatan kerja sama dengan sektor perbankan menjadi salah satu langkah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih adaptif di tengah tuntutan efisiensi anggaran.

Digitalisasi pembayaran sekaligus diharapkan mampu memperkuat pengelolaan penerimaan daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan upaya optimalisasi PAD.

Editor : Sutiawan

Artikel Tekan Beban Fiskal, Pemkab Sidoarjo Gandeng BRI Perkuat Layanan Digital dan PAD pertama kali tampil pada .

Pesan tersebut disampaikan Subandi saat memberikan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo, Selasa (1/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Subandi menyoroti masih adanya sejumlah pekerjaan yang belum terselesaikan. Ia meminta seluruh jajaran tidak hanya bekerja secara sektoral, tetapi membangun koordinasi dan komunikasi yang lebih kuat agar target pekerjaan dapat dicapai tepat waktu.

“Karena banyak PR yang masih harus kita lakukan, kita mengingatkan kembali bahwa kekompakan dan kerja sama ini yang kita dorong. Saya tidak mau dengan banyaknya PR di PUBM SDA masih ada kegiatan-kegiatan yang tertinggal,” tegas Subandi.

Menurutnya, berbagai catatan pekerjaan pada 2025 harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi pada 2026. Memasuki triwulan III, koordinasi dan percepatan pekerjaan dinilai perlu semakin diperkuat.

Subandi juga meminta seluruh jajaran, mulai dari sekretaris, kepala bagian, hingga kepala bidang, memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program. Ia menekankan agar pekerjaan PUBM SDA berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan menghasilkan kualitas yang baik.

“Saran-saran ini kita berikan semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran rombongan kita, mulai dari Pak Plh. Sekda, Pak Bappeda, para asisten, ini memberikan vitamin dan masukan kepada Dinas PUBM SDA,” ujarnya.

Flyover Gedangan Masuk Tahap Pengukuran Lahan
Selain mengevaluasi pekerjaan Dinas PUBM SDA, Subandi juga menyampaikan perkembangan pembangunan Flyover Gedangan.

Ia menjelaskan, proses pengukuran lahan masih terus dilakukan, termasuk pemetaan bidang untuk sisi utara maupun selatan. Setelah proses tersebut selesai, Pemkab Sidoarjo akan segera melakukan appraisal atau penilaian terhadap lahan yang dibutuhkan.

“Mulai besok Pak Mahmud, Kepala Dinas PUBM SDA, akan segera melakukan appraisal karena membutuhkan waktu dua minggu,” jelasnya.

Subandi menargetkan tahapan tersebut dapat segera diselesaikan sehingga proses berikutnya bisa berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, Kepala Dinas PUBM SDA Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Makhmud, mengatakan seluruh masukan yang disampaikan Bupati bersama jajaran akan menjadi bahan perbaikan tata kelola di lingkungan dinas yang dipimpinnya.

“Kami sampaikan kepada Pak Bupati beserta jajaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini sebagai perbaikan tata kelola di PUBM SDA. Sehingga ke depan harapan kami tata kelola ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Untuk sejumlah bidang pekerjaan yang masih belum terselesaikan, Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan. Dari sisi anggaran, pemerintah daerah memastikan kebutuhan pembebasan lahan telah dipersiapkan.

Pada 2026, disebutkan tersedia anggaran sekitar Rp225 miliar, sementara kebutuhan anggaran lainnya akan dialokasikan pada 2027.

“2026 kita ada Rp225 miliar, yang sisanya untuk 2027,” pungkas Subandi.

Editor : Sutiawan

Artikel Bupati Sidoarjo Tekankan Kekompakan dan Percepatan Pekerjaan di Dinas PUBM SDA pertama kali tampil pada .

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kini memperkuat peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri sebagai bagian dari upaya mempercepat deteksi berbagai persoalan perempuan dan anak di tengah masyarakat.

Penguatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jejaring yang telah terbentuk hingga tingkat desa. Salah satunya melalui 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang tersebar di 15 kecamatan.

Hal itu mengemuka dalam audiensi Forum PUSPA bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8/2026).

Mimik menegaskan, keberadaan jejaring hingga tingkat desa sangat penting karena masyarakat membutuhkan tempat yang dekat untuk menyampaikan maupun mendeteksi persoalan yang terjadi di lingkungannya.

“Deteksi dini ini penting. Jangan sampai persoalan perempuan dan anak baru ditangani setelah menjadi masalah besar,” tegas Mimik.
Menurutnya, indikasi persoalan yang muncul di masyarakat harus bisa segera diketahui, kemudian dikomunikasikan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan.

Dengan pola tersebut, pemerintah tidak hanya bergerak ketika kasus sudah terjadi, tetapi dapat membangun sistem pencegahan yang dimulai dari lingkungan masyarakat paling dekat.

Bukan Menambah Forum, tetapi Memperkuat Koordinasi
Mimik menegaskan penguatan Forum PUSPA tidak dimaksudkan untuk membentuk semakin banyak kelembagaan baru di tingkat desa.

Sebaliknya, jejaring dan kelembagaan yang sudah ada akan diperkuat melalui koordinasi dan pendampingan agar mampu menjalankan fungsi masing-masing secara lebih efektif.

“Yang kita bangun adalah kolaborasinya. Forum PUSPA dapat menjadi bagian dari pendampingan dan membantu melihat kebutuhan di lapangan, kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait agar penanganannya tepat,” jelasnya.

Kolaborasi tersebut nantinya juga dapat diintegrasikan dengan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sehingga berbagai potensi di masyarakat dapat saling terhubung dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus Sunarno menilai desa memiliki posisi strategis karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Karena itu, koordinasi dengan pemerintah desa menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan perempuan dan anak tidak luput dari perhatian.

“Desa memiliki posisi yang sangat strategis karena paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan desa perlu diperkuat agar ketika ada indikator atau persoalan yang belum terpenuhi, dapat segera diketahui dan dicarikan tindak lanjut bersama,” ujar Probo.

Ia memastikan penguatan jejaring tersebut bukan untuk memperbanyak kelembagaan di desa. Forum yang sudah terbentuk justru diharapkan dapat saling melengkapi melalui koordinasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

“Prinsipnya bukan memperbanyak forum, tetapi memperkuat fungsi dan koordinasi yang sudah ada,” tegasnya.

Dengan 76 DRPPA yang tersebar di 15 kecamatan, Pemkab Sidoarjo kini memiliki jejaring yang cukup luas untuk menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam mendeteksi persoalan perempuan dan anak sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Editor : Sutiawan

Artikel Persoalan Perempuan dan Anak Tak Boleh Menunggu, Sidoarjo Perkuat Deteksi Dini hingga Tingkat Desa pertama kali tampil pada .

Lamongan, Metrocakrawala.id – Sengketa dokumen pertanahan di Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan, mencuat setelah pihak yang mengaku sebagai ahli waris almarhum Sodikin mempersoalkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses peningkatan status tanah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Persoalan tersebut diklarifikasi dalam pertemuan di Balai Desa Plosowahyu, Jumat (21/8/2026), yang dihadiri Kepala Desa Plosowahyu Agus Susanto, kuasa hukum kedua pihak, serta sejumlah wartawan.

Tanah yang disengketakan disebut seluas sekitar 676 meter persegi dan berasal dari transaksi jual beli pada sekitar 1980-an antara almarhum Sodikin bersama istrinya, Nasichah, dengan almarhum Ruslan.

Kepala Desa Plosowahyu Agus Susanto menegaskan, pemerintah desa tidak pernah mempersulit pemberian dokumen. Namun, pihak yang mengajukan harus terlebih dahulu membuktikan kapasitas dan hubungan hukumnya dengan pemilik tanah.

“Desa tidak pernah mempersulit. Dokumen yang diminta sudah kami berikan hari ini karena surat keterangan ahli waris baru diserahkan hari ini,” ujar Agus.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemdes, Nihrul Bahi Alhaidar atau Gus Irul, menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak berarti seluruh dokumen pertanahan dapat diberikan tanpa prosedur.

“Pemerintah desa harus memastikan pemohon memiliki kapasitas yang jelas. Kalau ada permintaan dokumen lain, akan kami lihat jenis dokumennya dan mengikuti aturan, termasuk apabila diperlukan uji konsekuensi sesuai Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya.

Gus Irul juga membantah anggapan bahwa desa sengaja mempersulit. Menurutnya, sejak awal pihak desa meminta surat keterangan ahli waris sebagai dasar pemberian dokumen, dan surat tersebut baru diserahkan pada hari yang sama.

Di sisi lain, kuasa hukum ahli waris, Eko Fariz Fahyudiono dan Nanda Setiyawan, menyatakan masih akan berdiskusi dengan tim terkait langkah hukum selanjutnya.

“Kami berharap persoalan ini tidak berlarut-larut dan tidak ada pihak yang dirugikan,” kata Fariz.

Pemerintah Desa Plosowahyu menyatakan tetap membuka ruang mediasi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

( Ibnu/Lamongan )

Artikel Sengketa Dokumen Tanah, Pemdes Plosowahyu Tegaskan Pentingnya Kejelasan Ahli Waris pertama kali tampil pada .