Jika barang bukti sabu sebanyak 1.010,29 gram dikonversikan dengan asumsi harga Rp1,2 juta per gram, maka nilai barang bukti tersebut mencapai sekitar Rp1,212 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan kepolisian, apabila 1 gram narkotika dikonsumsi oleh 10 orang, maka pengungkapan tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 10.000 orang dari potensi penyalahgunaan narkotika.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Irwan Kurniawan Az, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa pemberantasan narkotika merupakan komitmen bersama yang membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Melalui semangat “Jogoh Perak”, Polres Pelabuhan Tanjung Perak berupaya menjaga wilayah sekaligus masyarakat dari ancaman peredaran narkoba.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan. Jangan sampai narkoba merusak generasi muda dan masa depan anak-anak kita. Apabila mengetahui adanya peredaran narkoba, segera informasikan kepada pihak kepolisian,” ungkap AKBP Irwan Kurniawan, Senin (24) 8/2026).
Ditempat yang sama, Kasat Narkoba AKP Adik Putrawan, mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan keuntungan dari bisnis narkotika. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak sekali-kali mencoba narkoba. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan dari bisnis narkotika karena konsekuensi hukumnya sangat berat.
“Peran keluarga sangat penting. Mari bersama-sama memberikan perhatian dan pengawasan kepada anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,”ungkapnya.
AKP Adik Putrawan menambahkan, informasi dari masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam upaya kepolisian mengungkap jaringan peredaran narkotika. Sekecil apa pun informasi terkait dugaan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing, silakan disampaikan kepada kepolisian. Dengan sinergi bersama, kita bisa mewujudkan wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang aman dan bersih dari narkoba.
“Polres Pelabuhan Tanjung Perak memastikan upaya pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan generasi penerus bangsa,” pungkasnya.

editor :Nank’s

Artikel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Ungkap Kasus Narkoba Amankan 27 Tersangka dalam Operasi Tumpas Semeru 2026 pertama kali tampil pada .

SURABAYA, Metrocakrawala.id – Polda Jawa Timur menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (1/7/2026).

Upacara berlangsung khidmat ini dipimpin Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce, dengan dihadiri unsur Forkopimda Jawa Timur, instansi terkait, purnawirawan Polri, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce membacakan amanat Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, menekankan pentingnya pengabdian Polri yang semakin profesional, humanis, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wakapolda Jatim, diawali dengan ungkapan syukur atas perjalanan pengabdian institusi Polri yang telah memasuki usia ke-80 tahun.

Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polda Jatim dan instansi lintas sektor, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur.

“Atas nama Kapolda Jawa Timur dan institusi, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat atas dedikasi dan kerja keras dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur,” ungkap Irjen Pol Nanang Avianto melalui Wakapolda Jatim.

Kapolda Jatim juga menyoroti berbagai capaian selama satu tahun terakhir yang menjadi bukti nyata hadirnya Polri di tengah masyarakat, mulai dari penanganan evakuasi tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga pengelolaan arus lalu lintas dalam Operasi Ketupat Semeru 2026 yang berjalan aman dan lancar.

Menurut Kapolda Jatim, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel di tingkat satuan kerja maupun satuan wilayah.

Kapolda Jatim dalam sambutan tertulisnya juga menyampaikan berbagai rangkaian kegiatan sosial telah dilaksanakan dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 seperti bakti sosial, bakti religi, bedah rumah, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain itu, Kapolda Jatim dalam amanatnya menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan survei Litbang Kompas April 2026, profesionalitas layanan Polri mencapai angka 8,37, dengan 80,6 persen masyarakat menyatakan kinerja Polri semakin baik.

“Kepercayaan publik tersebut menjadi amanah besar yang harus kita jawab dengan transformasi kinerja, menjadikan hukum sebagai panglima yang berkeadilan, proporsional, dan senantiasa berpijak pada perlindungan hak asasi manusia,” tegas Kapolda Jatim.

Tak hanya itu, Kapolda Jatim juga mengungkapkan rasa bangga atas penghargaan kehormatan tertinggi yang diterima Polda Jatim tahun ini, yakni Samkaryanugraha Nugraha Sakanti yang disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada puncak Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas, Bogor.

“Penghargaan ini bukan akhir dari pengabdian kita. Justru menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jangan biarkan api perjuangan ini padam, terus gelorakan semangat Jogo Jatim sebagai fondasi mendukung Indonesia Emas 2045,” lanjut Irjen Nanang.

Menutup amanatnya, Kapolda Jatim memberikan penekanan kepada seluruh personel agar terus menjaga kondusivitas kamtibmas, memberikan pelayanan terbaik dengan integritas, profesionalisme dan sikap humanis, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik.

“Mantapkan soliditas internal dan perkuat sinergitas eksternal dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama serta seluruh elemen bangsa. Dirgahayu Hari Bhayangkara ke-80, Polri untuk Masyarakat,” pungkas amanat Kapolda Jatim yang dibacakan Wakapolda Jatim.

Usai pelaksanaan Upacara, dilanjutkan dengan peragaan Polisi Cilik (Pocil), peragaan Kolone Senjata, peragaan K9, peragaan Penjinakan Bom, dan diakhiri dengan tasyakuran. (Hum/An)

Artikel Polda Jatim Gelar Upacara Hari Bhayangkara ke 80, Teguhkan Semangat Polri Untuk Masyarakat pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id |Surabaya ,26 Mei 2026— Komitmen memperjuangkan Keadilan dan Supremasi Hukum kembali ditunjukkan oleh Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., dalam mendampingi Masyarakat yang mencari Perlindungan Hukum atas dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh aparat Penegak Hukum.

Melalui pengaduan resmi yang diajukan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur, Advokat Rikha Permatasari mendampingi kliennya, Wartawan Amir Asnawi, terkait dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara di wilayah hukum Polres Mojokerto.

Berdasarkan surat resmi Bidpropam Polda Jawa Timur Nomor: B/Und-581/V/RES.7.4/2026/Bidpropam tertanggal 20 Mei 2026, pelapor diminta hadir untuk memberikan klarifikasi kepada Unit Subbidpaminal Bidpropam Polda Jatim.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk tindak lanjut institusi kepolisian terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui jalur hukum yang sah.
Advokat Rikha Permatasari menegaskan bahwa pendampingan hukum yang dilakukannya bukan semata membela kepentingan klien, tetapi juga bagian dari upaya menjaga Marwah Hukum dan mendorong Profesionalitas aparat penegak hukum di Indonesia.

“Negara hukum tidak boleh membiarkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan tanpa pengawasan. Semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan,” tegas Rikha Permatasari.

Menurutnya, Pengawasan terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ia juga Mengapresiasi langkah Bidpropam Polda Jawa Timur yang telah merespons laporan masyarakat secara Administratif dan Profesional.

Dasar hukum pengaduan masyarakat terhadap anggota Polri diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian terkait Kode Etik Profesi Polri;
3. Prinsip due process of law dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

Langkah Hukum yang ditempuh Advokat Rikha Permatasari ini menjadi perhatian Publik, terutama di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap Penegakan Hukum yang Transparan, Profesional, dan Berkeadilan.

Sebagai Praktisi Hukum nasional, Rikha Permatasari dikenal aktif memberikan Pendampingan Hukum kepada Rakyat Kecil yang tidak berdaya, Edukasi Masyarakat, serta Advokasi terhadap dugaan pelanggaran hak-hak warga negara. Pendekatan Hukum yang tegas namun berlandaskan Etika Profesi menjadi ciri khas dalam setiap Perjuangannya.

“Advokat bukan hanya Profesi, tetapi bagian dari Penjaga Konstitusi dan Suara Masyarakat Pencari Keadilan,” tutupnya. _red

Artikel Advokat Rikha Permatasari Konsisten Kawal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oknum Penyidik, Polda Jatim Terbitkan Undangan Klarifikasi pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || Advokat Rikha Permatasari menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, terkait pentingnya revisi Undang-Undang Peradilan Militer merupakan langkah yang tepat dan sudah sangat mendesak untuk direalisasikan.

Menurut Rikha Permatasari, kebutuhan revisi UU Peradilan Militer sejatinya telah menjadi amanat reformasi sejak lama, terutama untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan, independen, dan berkeadilan.

“Sudah terlalu lama reformasi peradilan militer tertunda. Negara harus berani memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya kesan perlakuan khusus dalam perkara pidana umum,” tegas Rikha Permatasari (25/5/2026).

Pernyataan tersebut mencuat setelah adanya sorotan publik terhadap perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang diproses melalui peradilan militer karena para terdakwa merupakan anggota TNI aktif. Menurut Rikha Permatasari, dalam perkara yang korbannya adalah warga sipil dan locus delicti terjadi di ruang sipil, maka prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik harus menjadi prioritas utama.

Dasar Hukum dan Amanat Reformasi

1. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

Menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

2. Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum.

3. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000

Mengamanatkan bahwa anggota TNI tunduk pada peradilan militer hanya dalam perkara pelanggaran militer, sedangkan untuk tindak pidana umum seharusnya diperiksa melalui peradilan umum.

Menurut Rikha Permatasari, hingga saat ini implementasi aturan tersebut belum berjalan maksimal karena belum adanya sinkronisasi dan revisi menyeluruh terhadap UU Peradilan Militer.

“Revisi UU Peradilan Militer bukan untuk melemahkan institusi TNI, tetapi justru memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI dalam negara demokrasi dan negara hukum,” ujarnya. _red

Artikel Tuntut Kesetaraan, Advokat Rikha Permatasari Desak Penghapusan Privilese Hukum Lewat Revisi UU Peradilan Militer pertama kali tampil pada .

Editor : Nank’s

Artikel Sinergitas Korlantas Polri Bersama PT Hutama Karya Dalam Mendukung Program Pemerintah Zero Over Dimensi dan Overload 2027 pertama kali tampil pada .