Acara puncak ini dikemas meriah dengan parade budaya, bazar UMKM, pasar rakyat, hingga pengundian berbagai hadiah.

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.A.P. turut hadir bersama jajaran Forkopimka Tulangan. Ia mengapresiasi Pemerintah Desa Grabagan dan panitia yang konsisten menyelenggarakan acara setiap tahun dengan antusiasme tinggi dari warga.

“Desa Grabagan ini ternyata tiap tahun mengadakan acara yang penuh spektakuler dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya acara parade budaya. Warganya juga selalu disiplin dengan membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Desa Grabagan. Antusiasme masyarakat yang hadir sungguh luar biasa,” ujar Mimik.

Lebih dari sekadar perayaan, gebyar ini juga menjadi ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan produk. Menurut Wabup, kegiatan seperti ini penting untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat sekaligus melestarikan seni dan budaya.

“Kegiatan seperti ini juga memberikan ruang bagi UMKM untuk tumbuh sekaligus menjadi wadah melestarikan seni dan budaya masyarakat. Semoga ekonomi masyarakat semakin bergerak dan Desa Grabagan semakin maju serta warganya semakin guyub dan sejahtera,” ucapnya.

Al Fatah Remaja 14 Tahun Raih Hadiah Umrah

Momen paling dinanti adalah pengundian hadiah. Salah satu penerima hadiah utama adalah Ibu Made yang mendapatkan sepeda listrik.

Sementara itu, hadiah ibadah umrah jatuh kepada Al Fatah, remaja 14 tahun. Saat namanya diumumkan, suasana haru pecah. Sang ibu tak kuasa menahan tangis.

“Selamat kepada ananda Al Fatah. Semoga hadiah umrah ini menjadi berkah. Yang namanya panggilan, dengan cara apa pun, nek wayahe budal pasti budal. Sangat bersyukur sekali, karena umrah ini adalah salah satu panggilan Allah,” tutur Mimik.

Wabup menegaskan, semangat kemerdekaan harus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan menumbuhkan gotong royong dalam mengisi kemerdekaan.

Editor : Sutiawan

Artikel Wabup Mimik Apresiasi Gebyar HUT RI ke-81 di Grabagan: Warga Guyub, UMKM Tumbuh pertama kali tampil pada .

Hal tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi saat menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mushola Nurul Huda, Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Rabu (9/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Subandi menyampaikan bahwa keberadaan RSUD Sedati nantinya diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya warga Sedati dan wilayah sekitarnya.

“Rumah sakit Sedati ini nanti untuk melayani masyarakat di sekitar Kecamatan Sedati, Gedangan dan Buduran,” ujar Subandi.

Menurutnya, pembangunan RSUD Sedati masih berjalan. Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia agar ketika rumah sakit mulai beroperasi, pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Subandi berharap tenaga kesehatan, mulai dari perawat, bidan hingga dokter, nantinya dapat diisi oleh mayoritas warga Sedati.

“Nanti mayoritas warga Sedati kita dahulukan. Perawat, bidan, termasuk dokter. Baru yang lain kita ambilkan dari daerah lain,” katanya.

Betonisasi Jalan Jadi Prioritas
Selain sektor kesehatan, Pemkab Sidoarjo juga terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan. Betonisasi menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas akses antarwilayah.

Subandi menyebut Jalan Kalianyar menjadi salah satu ruas yang direncanakan mendapatkan pembangunan beton pada tahun mendatang. Sementara sebagian ruas Jalan Desa Kwangsan yang belum dibeton akan dilanjutkan secara bertahap.

Ia menjelaskan, pada 2027 sejumlah wilayah seperti Juanda dan Kalianyar juga masuk dalam agenda pembangunan jalan. Sedangkan beberapa pekerjaan betonisasi lainnya akan dilanjutkan pada 2028.
“Desa-desa yang jalannya belum betonisasi akan kita betonisasi,” tegasnya.

Bupati Subandi juga mengajak masyarakat dan pemerintah desa untuk bersama-sama mendukung percepatan pembangunan. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian tanpa dukungan masyarakat.

“Tugas saya dengan Pak Lurah sama. Bagaimana percepatan pembangunan yang ada di Kwangsan ini, mau nggak mau, harus kita sengkuyung bareng-bareng (kita dukung bersama),” ujarnya.

Pemkab Sidoarjo berharap sinergi pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pemerataan pembangunan, baik dalam sektor infrastruktur maupun pelayanan dasar seperti kesehatan.

Editor : Sutiawan

Artikel Bupati Subandi Ajak Warga Dukung Betonisasi Jalan hingga Pembangunan RSUD Sedati pertama kali tampil pada .

Dalam kunjungannya, Mimik mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di TPST tersebut yang dinilai bersih, tertata, dan minim dampak lingkungan.

“Baru kali ini saya menjumpai TPST yang bersih. Tidak ada lalat dan terbebas dari polusi udara,” ujar Mimik di lokasi.

Berbeda dengan lokasi pengelolaan sampah lain yang pernah ia datangi, TPST Desa Krembung dinilai tidak menimbulkan persoalan. Sampah dari rumah warga langsung dibawa ke TPST untuk dipilah dan diproses, tidak dibiarkan menumpuk dalam waktu lama.

“Alhamdulillah. Di sini, sampah datang langsung dikelola. Bahkan sekitar pukul 09.00 WIB sudah clear. Mudah-mudahan gebrakan Desa Krembung ini bisa ditularkan ke desa-desa lain,” katanya.

Mimik berharap pola yang diterapkan Desa Krembung bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah desa lain di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan persoalan sampah bisa ditangani dengan baik dari tingkat desa.

“Ini salah satu contoh, Desa Krembung berhasil. Desa lain juga harus bisa meniru. Kalau Desa Krembung bisa, kenapa desa lainnya tidak bisa,” tegasnya.

Meski mengapresiasi, Mimik mencatat masih ada sarana pendukung yang perlu diperkuat. Salah satunya kendaraan operasional untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga. Saat ini pengangkutan masih mengandalkan kendaraan sewaan.

Sementara itu, Kepala Desa Krembung Saimidi menjelaskan keberhasilan TPST tidak lepas dari kerja keras 7 personel yang setiap hari menangani sampah warga.

“Petugasnya sangat antusias, sangat greget. Akhirnya bersih seperti ini. Sampah yang baru diambil dari warga dibawa ke TPST, kemudian langsung dipilah dan dikelola,” jelas Saimidi.

Ia menambahkan, sampah yang masih memiliki nilai manfaat dipilah dulu untuk didaur ulang. Sisanya diproses sesuai mekanisme TPST. Dengan pola kerja itu, proses pengelolaan bisa selesai dalam waktu relatif singkat.

“Tidak sampai satu hari sudah habis dan selesai. Sekitar pukul 10.30 WIB sudah selesai, jadi kurang lebih tiga jam,” pungkasnya.

Editor : Sutiawan

Artikel Hanya 3 Jam Tuntas! TPST Desa Krembung Sidoarjo Dipuji Wabup Mimik Idayana pertama kali tampil pada .

Hal itu disampaikan Subandi saat menggelar rapat koordinasi bersama para kepala desa di Ops Room, Rabu (9/9/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo.

Dalam pertemuan itu, sejumlah kepala desa menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah daerah. Di antaranya normalisasi sungai dan saluran air, perbaikan jalan hingga perbaikan sejumlah jembatan.

Subandi menegaskan, masukan langsung dari kepala desa diperlukan agar pemerintah daerah memiliki gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.

“Tujuan kita mengumpulkan Bapak-Ibu semua untuk mendapatkan informasi mengenai perbaikan jalan dan normalisasi yang diperlukan. Karena, kita juga tidak tahu kondisi riil di masing-masing desa kalau tidak disampaikan langsung,” ujar Subandi.

Normalisasi Sungai Jadi Perhatian

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah genangan dan banjir. Subandi menyebut normalisasi sungai menjadi langkah yang perlu segera dilakukan, khususnya di wilayah yang selama ini memiliki persoalan banjir.

Pemkab Sidoarjo, kata dia, akan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki untuk mendukung kegiatan normalisasi tersebut.

“Yang penting pada hari ini, normalisasi dulu. Peralatan yang ada akan kita sambungkan dengan alat dari PU Pemda untuk segera bisa beroperasi,” katanya.

Menurut Subandi, pembenahan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan penanganan banjir, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.

“Jalan bagus, normalisasi bagus, saya yakin dampak ekonomi di sana juga akan ikut meningkat,” ujarnya.

Kades Diminta Sampaikan Titik Persoalan Secara Detail
Subandi juga meminta para kepala desa memberikan data secara rinci mengenai titik-titik jalan, sungai maupun saluran yang membutuhkan penanganan.

Data tersebut nantinya menjadi bahan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas intervensi.

“Yang penting di setiap ada kegiatan minimal ada pendampingan. Kalau ada kekurangan, segera disampaikan dan kita selesaikan bersama,” pesan Subandi.

Ia juga meminta koordinasi antara pemerintah desa dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terus dilakukan agar pelaksanaan pembangunan di lapangan berjalan lebih efektif.

Subandi berharap berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Ia meminta jajaran terkait berkoordinasi dengan Dinas PU maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar program yang telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Mudah-mudahan dalam waktu tiga bulan ini sudah bisa selesai,” harapnya.

Bupati Subandi menegaskan, penyelesaian persoalan di tingkat desa membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi dan komunikasi dinilai menjadi kunci agar setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani.

Editor : Sutiawan

Artikel Bupati Subandi Serap Keluhan Kades Candi-Tanggulangin, Infrastruktur dan Banjir Jadi Prioritas pertama kali tampil pada .

Paket pekerjaan tersebut tercatat sebagai Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 dengan Cover Gandar 10 Ton (Jl. Simorejo).

Berdasarkan informasi pengadaan yang diperoleh awak media, proyek dilaksanakan melalui metode E-Purchasing dengan penyedia jasa BUMINATA KONSTRUKSI.

Nilai kontraknya mencapai Rp2.493.160.665 atau sekitar Rp2,49 miliar.

Dengan nilai anggaran mendekati Rp2,5 miliar, pelaksanaan pekerjaan semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari sisi administrasi, metode pelaksanaan maupun kualitas konstruksi.

Namun, hasil pemantauan lapangan justru memunculkan sejumlah pertanyaan yang hingga kini memerlukan penjelasan dari pihak pelaksana dan instansi yang bertanggung jawab.

Papan Proyek Tak Terlihat, Transparansi Dipertanyakan

Pantauan awak media pada Senin, 31 Agustus 2026 sekitar pukul 11.00 WIB, menunjukkan aktivitas pekerjaan pemasangan saluran U-Ditch di kawasan Jalan Raya Simorejo, Kelurahan Simomulyo, Surabaya.

Namun, pada area pekerjaan yang dipantau, awak media tidak melihat keberadaan papan informasi proyek.

Kondisi tersebut menjadi pertanyaan karena masyarakat yang melintas maupun warga di sekitar lokasi seharusnya dapat mengetahui pekerjaan apa yang sedang dilakukan, siapa pelaksananya, berapa nilai anggarannya, dari mana sumber pembiayaan dan kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Dengan nilai proyek mencapai hampir Rp2,5 miliar, tidak terlihatnya papan informasi pada saat pemantauan bukan sekadar persoalan administratif.

Transparansi proyek menjadi bagian dari kepentingan publik.

Namun, awak media masih perlu mendapatkan klarifikasi apakah papan proyek memang belum dipasang, telah dipindahkan, berada di lokasi lain atau terdapat penjelasan lain dari pihak pelaksana.

Pertanyaan tersebut akan menjadi salah satu materi konfirmasi kepada BUMINATA KONSTRUKSI dan pihak Pemerintah Kota Surabaya.

Foto Terbaru Ungkap Genangan Air di Area Pekerjaan

Sorotan semakin menguat setelah awak media memperoleh dokumentasi terbaru dari lokasi pekerjaan.

Dalam dokumentasi bertanggal Sabtu, 5 September 2026 pukul 22.26 WIB, pada titik lokasi yang tercantum sebagai No. 64 Jalan Simorejo, Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, terlihat adanya genangan air di area pekerjaan saluran.

Air terlihat berada di sekitar struktur beton dan bagian area konstruksi yang masih terbuka.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting:

Bagaimana sistem pengendalian air dilakukan dalam pekerjaan tersebut?

Apakah genangan tersebut merupakan kondisi sementara?

Apakah air berasal dari hujan, rembesan tanah, saluran eksisting atau sumber lainnya?

Dan yang paling penting, apakah kondisi tersebut telah diperhitungkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan?

Dengan proyek konstruksi yang bernilai Rp2,49 miliar, pertanyaan mengenai kondisi air di area galian tidak dapat sekadar dikesampingkan.

Sebab, kondisi dasar pekerjaan dapat berkaitan dengan tahapan persiapan konstruksi, kestabilan tanah, elevasi pemasangan, lantai kerja hingga proses pemasangan elemen U-Ditch.

Dewatering Dipertanyakan: Sudah Dilaksanakan atau Tidak?

Keberadaan genangan air kemudian mengarah pada pertanyaan mengenai dewatering atau sistem pengendalian air selama pelaksanaan pekerjaan.

Awak media belum memperoleh dokumen metode pelaksanaan yang dapat memastikan apakah pekerjaan tersebut memang secara teknis diwajibkan menggunakan dewatering pada seluruh area atau hanya pada kondisi tertentu.

Namun, dokumentasi lapangan menunjukkan adanya air pada area pekerjaan.

Karena itu, pihak pelaksana dan pengawas perlu memberikan penjelasan terbuka.

Apakah kondisi tersebut memerlukan dewatering?

Apakah sistem pengendalian air telah diterapkan?

Jika telah diterapkan, bagaimana metode dan pelaksanaannya?

Jika tidak diterapkan, apa dasar pertimbangan teknisnya?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting karena pekerjaan saluran dilakukan di area galian dan berkaitan dengan kualitas konstruksi.

Awak media menegaskan bahwa keberadaan genangan air dalam dokumentasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran teknis.

Namun, kondisi tersebut merupakan fakta visual di lapangan yang cukup relevan untuk meminta klarifikasi mengenai metode pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Rp2,49 Miliar, Siapa Mengawasi?

Nilai pekerjaan yang mencapai hampir Rp2,5 miliar juga menempatkan fungsi pengawasan sebagai salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian.

Dalam proyek konstruksi, pengawasan tidak hanya dilakukan ketika pekerjaan telah selesai.

Pengawasan seharusnya berjalan selama proses pelaksanaan.

Mulai dari persiapan lokasi, penggalian, kondisi dasar pekerjaan, pemasangan konstruksi, pengendalian elevasi hingga pemeriksaan kualitas hasil pekerjaan.

Karena itu, muncul pertanyaan:

Siapa yang melakukan pengawasan di lapangan?

Seberapa rutin pemeriksaan pekerjaan dilakukan?

Apakah kondisi genangan air yang terlihat dalam dokumentasi telah menjadi perhatian pengawas?

Bagaimana pengawas memastikan pekerjaan tetap sesuai metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena proyek masih berstatus on process, sehingga setiap persoalan teknis yang ditemukan selama pelaksanaan seharusnya masih dapat diklarifikasi dan, apabila diperlukan, dievaluasi sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.

Kondisi Pemasangan U-Ditch Juga Perlu Diuji

Selain persoalan air, awak media sebelumnya juga mencermati sejumlah bagian pekerjaan pemasangan U-Ditch yang secara visual terlihat belum sepenuhnya rapi.

Namun, pekerjaan tersebut masih berlangsung sehingga kondisi visual tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya kesalahan pekerjaan.

Yang perlu diuji adalah apakah kondisi tersebut merupakan bagian dari tahapan konstruksi yang belum selesai atau terdapat persoalan teknis lain.

Untuk menjawabnya, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap:

• Gambar kerja;
• Spesifikasi teknis;
• Metode pelaksanaan;
• Shop drawing;
• Elevasi pekerjaan;
• Persiapan dasar galian;
• Laporan harian;
• Laporan pengawasan;
• Dokumen pengendalian mutu;
• Dokumentasi setiap tahapan pekerjaan.

Dokumen tersebut penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai perencanaan.

Pertanyaan untuk BUMINATA KONSTRUKSI dan Pemkot Surabaya

Awak media akan meminta klarifikasi resmi kepada BUMINATA KONSTRUKSI selaku penyedia jasa serta pihak yang berwenang dalam pengawasan dan pelaksanaan proyek.

Beberapa pertanyaan yang akan diajukan antara lain:

1. Mengapa papan informasi proyek tidak terlihat saat awak media melakukan pemantauan?
2. Apakah papan proyek dipasang di lokasi lain?
3. Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan pada area yang ditemukan adanya genangan air?
4. Apakah kondisi tersebut memerlukan dewatering?
5. Jika diperlukan, apakah dewatering telah dilakukan?
6. Bagaimana kondisi dasar galian dipersiapkan sebelum pemasangan U-Ditch?
7. Bagaimana pengawasan terhadap kualitas dan elevasi pemasangan dilakukan?
8. Siapa pihak yang menjalankan fungsi pengawasan pekerjaan?
9. Apakah terdapat pemeriksaan dan dokumentasi pengendalian mutu secara berkala?

Bukan Sekadar Proyek yang Harus Selesai

Pekerjaan senilai Rp2,49 miliar tidak cukup hanya dinilai dari apakah proyek tersebut selesai atau belum.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai metode dan spesifikasi?

Apakah pengawasan berjalan secara efektif?

Apakah masyarakat memperoleh informasi yang cukup mengenai proyek tersebut?

Dan apakah hasil pekerjaan nantinya benar-benar mampu menjalankan fungsi drainase dalam jangka panjang?

Papan informasi proyek yang tidak terlihat saat pemantauan serta dokumentasi adanya genangan air di area pekerjaan menjadi dua hal yang kini perlu dijawab secara terbuka.

Awak media tidak akan menarik kesimpulan sebelum memperoleh dokumen teknis dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.

Namun, dengan nilai pekerjaan mencapai hampir Rp2,5 miliar, setiap temuan lapangan yang berkaitan dengan transparansi, metode pelaksanaan dan kualitas konstruksi layak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hingga berita ini disusun, awak media masih melakukan upaya konfirmasi kepada BUMINATA KONSTRUKSI, pihak pengawas dan instansi Pemerintah Kota Surabaya yang bertanggung jawab terhadap paket pekerjaan tersebut.

Berita ini akan diperbarui setelah klarifikasi resmi dan dokumen pendukung diperoleh.

Editor : Tim

Artikel Proyek U-Ditch Rp2,49 Miliar di Jalan Simorejo Disorot, Papan Proyek Tak Terlihat hingga Genangan Air Picu Pertanyaan Dewatering pertama kali tampil pada .

Dalam kesempatan tersebut, Subandi hadir di hadapan ribuan jamaah Al Yasmin. Turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran, dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Abraham Pribadi.

Bupati Subandi menyampaikan apresiasi kepada jamaah yang telah mendoakan Kabupaten Sidoarjo. Ia menyebut, kegiatan keagamaan yang rutin digelar tidak hanya sebagai sarana meningkatkan keimanan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga.

“Terima kasih atas doa untuk Sidoarjo. Semoga seluruh jamaah yang hadir diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan,” ujar Subandi.

Ia menegaskan, Pendopo Delta Wibawa tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pemerintahan. Gedung kebanggaan Pemkab Sidoarjo itu kini juga terbuka untuk pengajian dan kegiatan keagamaan warga.

“Pendopo ini terbuka. Pemkab Sidoarjo membuka lebar untuk kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Subandi, sejumlah organisasi keagamaan sudah rutin memanfaatkan Pendopo Delta Wibawa, di antaranya Muslimat, Fatayat, dan Aisyiyah.

Bupati berharap keterbukaan ruang publik ini dapat terus mendorong tumbuhnya kegiatan positif di tengah masyarakat. Baginya, pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga penguatan kehidupan sosial dan keagamaan.

“Dengan kebersamaan dan doa masyarakat, kita berharap Sidoarjo semakin aman, kondusif dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkasnya.

Editor : Sutiawan

Artikel Pendopo Delta Wibawa Dibuka untuk Kegiatan Keagamaan, Bupati Subandi: Ini Ruang Bersama Masyarakat pertama kali tampil pada .

Imbauan tersebut disampaikan Pemkab Sidoarjo sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pohon tumbang yang dapat membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat di sekitarnya.

Masyarakat yang menemukan pohon dengan kondisi membahayakan dapat melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo. Layanan pengajuan penebangan atau penanganan pohon tersebut diberikan secara gratis.

Caranya, warga cukup mengajukan surat permohonan pengoperasan pohon kepada DLHK Sidoarjo. Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan pengecekan dan verifikasi sebelum tindakan pengoperasan dilakukan.

DLHK Sidoarjo juga rutin melakukan pemeliharaan pohon di sepanjang ruas jalan. Perantingan pohon-pohon besar menjadi salah satu agenda rutin untuk mengantisipasi pohon tumbang, khususnya di jalur protokol yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat tinggi.

Perantingan tersebut, antara lain dilakukan di Jalan Gading Fajar Sidoarjo dan Jalan Kalijaten Taman, Kamis (3/9/2026).

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau DLHK Sidoarjo, Vira Murti Krida Laksmi, mengatakan pemeliharaan pohon dilakukan secara rutin dan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Menurutnya, prioritas penanganan diberikan terhadap pohon yang berada di jalan protokol berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil pemantauan petugas.

“Kegiatan rutin pemeliharaan pohon ini sebagai antisipasi kejadian pohon tumbang yang dapat menimpa pengguna jalan,” ujar Vira.

Untuk mempercepat penanganan, DLHK Sidoarjo mengerahkan dua tim yang dilengkapi kendaraan skylift dan truk angkut. Masing-masing tim beranggotakan sekitar 10 orang.

“Dua tim kita terjunkan untuk menangani pemeliharaan pohon. Masing-masing tim berjumlah sepuluh orang yang dilengkapi kendaraan skylift dan truk angkut,” jelasnya.

Vira menambahkan, laporan mengenai pohon yang membutuhkan penanganan tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga berasal dari pihak desa maupun perangkat terkait.

Namun, tidak semua pohon dapat langsung dilakukan perantingan. Pohon yang berada berdekatan dengan jaringan kabel listrik, misalnya, membutuhkan penanganan khusus karena menyangkut keselamatan petugas dan masyarakat.

“Perantingan pohon memerlukan penanganan khusus, terutama yang berdekatan dengan kabel listrik. Penanganannya harus ekstra hati-hati,” katanya.

Karena faktor keselamatan, proses perantingan pohon di sekitar jaringan listrik membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan kondisi benar-benar aman sebelum petugas bekerja.

“Penanganan pohon satu dengan yang lainnya tidak sama, apalagi perantingan pohon-pohon yang berdekatan dengan kabel listrik. Keselamatan petugas dan pengguna jalan menjadi prioritas yang harus didahulukan,” tegas Vira.

Pemkab Sidoarjo berharap masyarakat tidak menunggu hingga pohon tumbang untuk menyampaikan laporan. Temuan pohon yang terlihat rapuh, miring, berukuran besar dan berpotensi membahayakan dapat segera dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti petugas.

Editor : Sutiawan

Artikel Warga Sidoarjo Diminta Segera Lapor Jika Temukan Pohon Berisiko Tumbang pertama kali tampil pada .

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Slamet Pujiono itu mengungkap sejumlah fakta dalam surat dakwaan, mulai dari cara kerja perjokian, nama sejumlah perguruan tinggi yang disebut dalam dakwaan, hingga nilai yang ditawarkan untuk masuk Fakultas Kedokteran tanpa mengikuti tes.

Enam terdakwa dalam perkara tersebut yakni Nehemia Raphael Susanto anak dari Sony Susanto (mahasiswa), I Komang Parama Panditha Putra bin I Nyoman Udayana (karyawan swasta), Praditya Irgy Fahrezy bin Dasuki (mahasiswa), Bayu Priagung Hamengku Wicaksono bin Juni (alm) (dokter), Darmawan Prasetyo (dokter), serta Drg. Moh. Ikhwanuddin, S.KG (dokter gigi).

Dalam dakwaan, jaksa mengungkap perkara bermula ketika Drg. Moh. Ikhwanuddin yang disebut bekerja sebagai dokter gigi di Puskesmas Bulu-Bulu, Sumenep, dimintai bantuan oleh seorang bernama Roni Zulkarnain.

Roni disebut meminta bantuan agar anaknya dapat masuk Fakultas Kedokteran melalui jalur belakang.

“Saksi Roni Zulkarnain menanyakan, ‘Dok, apakah bisa membantu memasukkan anak saya? Saya kuliah di Fakultas Kedokteran lewat jalur belakang’,” ujar Jaksa Dilla saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan, Rabu (2/9/2026).

Menurut jaksa, Ikhwanuddin kemudian menyampaikan kesanggupannya dan meminta pembicaraan dilanjutkan di rumahnya. Ia juga memberikan nomor telepon kepada Roni.

Pada 9 November 2025, pertemuan kembali dilakukan di rumah Ikhwanuddin. Saat itu, Roni disebut menanyakan kemungkinan memasukkan calon mahasiswa ke Fakultas Kedokteran.

Jaksa menyebut Ikhwanuddin kemudian menawarkan mekanisme melalui “jalur belakang”. Calon mahasiswa disebut tidak perlu mengikuti tes dan cukup menyiapkan sejumlah dokumen untuk diproses.

Pembicaraan kemudian mengarah pada sejumlah pilihan perguruan tinggi di Malang. Dalam dakwaan, jaksa menyebut nama Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Namun, pada pertemuan ketiga yang berlangsung 27 November 2025, pembicaraan disebut berkembang menjadi negosiasi mengenai biaya dan pilihan kampus.

Dalam dakwaan disebutkan, tarif untuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya mencapai Rp800 juta. Sementara Universitas Brawijaya Malang juga disebut sebesar Rp800 juta, sedangkan Universitas Negeri Malang sebesar Rp700 juta.

“Pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dengan biaya sebesar Rp800.000.000, untuk Universitas Brawijaya Malang dengan biaya sebesar Rp800.000.000, sedangkan untuk tarif Universitas Negeri Malang sebesar Rp700.000.000,” kata jaksa.

Dalam perkara tersebut, calon mahasiswa yang disebut dalam dakwaan, Hendi Karisma Nael Royan, akhirnya memilih Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.

Setelah dokumen calon mahasiswa disiapkan, Ikhwanuddin disebut meneruskannya kepada terdakwa Darmawan Prasetyo yang disebut sebagai dokter senior untuk diproses lebih lanjut.

Roni kemudian memastikan pilihan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dan melakukan pembayaran uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp300 juta kepada Ikhwanuddin melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) milik terdakwa.

Selanjutnya, Darmawan disebut mengirimkan formulir pendaftaran dan data calon mahasiswa kepada terdakwa Bayu Priagung Hamengku Wicaksono, yang juga berprofesi sebagai dokter.

Dalam dakwaan, Bayu kemudian menghubungi terdakwa I Komang Parama Panditha Putra untuk menanyakan kesanggupannya membantu meloloskan Hendi melalui jalur UTBK-SNBT 2026 tanpa mengikuti tes dengan menggunakan jasa joki.

Jaksa menyebut, dalam proses tersebut juga terjadi pembicaraan mengenai kesepakatan harga.

Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa dengan sejumlah alternatif pasal.

Dakwaan pertama menggunakan Pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dakwaan kedua menggunakan Pasal 392 huruf a juncto Pasal 20 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan dakwaan ketiga menggunakan Pasal 96 juncto Pasal 5 huruf f dan huruf g UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto Pasal 20 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perkara tersebut kini memasuki proses persidangan di PN Surabaya. Seluruh uraian mengenai peran dan perbuatan para terdakwa masih merupakan materi dakwaan jaksa dan akan diuji dalam persidangan.

editor : Tim

Artikel Dari Jalur Belakang hingga DP Rp300 Juta, Jaksa Beberkan Skema Joki Masuk Kedokteran pertama kali tampil pada .

Dalam kunjungan tersebut, Bupati disambut langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina bersama seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Sidoarjo. Hadir pula Plh. Sekda Mohammad Ainur Rahman, Inspektur Andjar Soerjadjanto, Asisten Ainun Amalia, Kepala BKD Ahmad Misbachul Munir, dan Kepala DPMPTSP Benny Airlangga.

Bupati Subandi menekankan bahwa Puskesmas merupakan wajah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Puskesmas harus dapat menampung keluhan masyarakat. Selain itu tidak membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para petugas kesehatan agar bersikap santun dan profesional dalam melayani.
“Kalau ada komplain, sikap kita melayani, bukan diajak bertengkar. Berikan jawaban yang santun karena kita sebagai birokrat, birokrasi itu tidak boleh emosi. Sifatnya melayani karena Puskesmas ini mewakili pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati meminta seluruh pegawai Dinkes menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kunci sukses pelayanan tidak hanya berada di pundak kepala dinas.
“Kunci kesuksesan itu tidak hanya di tangan Kadinkes, bukan di tangan sekretaris, bukan di tangan Kabid-Kabid, Kasubag, kuncinya ada pada kebersamaan,” katanya.

Bupati juga menyoroti masih banyak pekerjaan rumah di sektor kesehatan. Tidak hanya menangani pasien sakit hingga sembuh, tetapi juga pelayanan untuk warga yang sudah meninggal.

Untuk itu, Pemkab Sidoarjo akan memberikan dukungan anggaran guna perbaikan fasilitas di seluruh Puskesmas.
“Saya minta tolong, ya, Pak Plh Sekda, Bu Kadinkes, coba cek ulang. Dari 31 Puskesmas yang ada ini kurang apa saja, apa peralatannya atau yang lainnya silakan diselesaikan. Karena saya kepingin pelayanan Puskesmas di Sidoarjo nyaman bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Sutiawan

Artikel Bupati Subandi Kunjungi Dinkes Sidoarjo, Minta Petakan Kebutuhan Fasilitas Puskesmas pertama kali tampil pada .

Subandi mendatangi langsung sejumlah santri yang menjalani perawatan di rumah sakit. Ia didampingi Komandan Kodim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo Eri Sudewo.

Bupati terlebih dahulu mendatangi Ponpes Manbaul Hikam untuk melihat kondisi para santri. Setelah itu, rombongan melanjutkan pengecekan ke sejumlah rumah sakit, di antaranya RS Delta Siti Hajar, RS Delta Surya, dan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.

Subandi memastikan seluruh santri yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapatkan penanganan medis.

“Tidak ada yang meninggal. Semua pasien sudah tertangani dengan baik,” tegas Subandi.
Ia juga meminta masyarakat maupun para wali santri tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyebut adanya korban meninggal dalam kejadian tersebut.

“Kalau nanti ada berita yang menyebut ada yang meninggal, itu tidak benar. Kami sudah memastikan dan mengecek langsung kondisi para santri di rumah sakit,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara yang disampaikan Pemkab Sidoarjo, sekitar 200 santri menjalani perawatan di RSUD R.T. Notopuro. Sementara lebih dari 58 santri lainnya dirawat di RSI Siti Hajar. Sebagian pasien disebut mulai membaik dan berpeluang diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatannya dinyatakan baik oleh tim medis.

Pemkab Pastikan Penanganan Maksimal

Subandi meminta jajaran Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan rumah sakit yang menangani para santri. Pelayanan medis diminta diberikan secara maksimal hingga seluruh pasien dinyatakan pulih.

“Kami berkoordinasi dengan semua rumah sakit untuk melakukan penanganan dan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin,” katanya.

Ia juga mengimbau para wali santri tetap tenang dan tidak panik. Pemerintah daerah, kata Subandi, terus memantau perkembangan kondisi para santri sampai seluruhnya dinyatakan sembuh.

Dugaan keracunan tersebut terjadi setelah para santri mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah laporan menyebut keluhan kesehatan mulai muncul beberapa jam setelah makanan dikonsumsi, dengan gejala antara lain mual dan diare.

Dinas Kesehatan dan Perizinan Diminta Turun Tangan

Selain memastikan korban mendapat pelayanan medis, Subandi menyatakan Pemkab Sidoarjo akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap penyedia makanan MBG.

Ia meminta Dinas Kesehatan serta Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Sidoarjo segera melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kejadian.

“Besok kami panggil Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan. Jika nanti hasil pemeriksaan memastikan kejadian ini disebabkan oleh makanan dari program MBG, tentu akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemeriksaan nantinya tidak hanya menyangkut makanan, tetapi juga proses pengolahan hingga penyajiannya, termasuk aspek perizinan penyedia makanan.

Sementara itu, jumlah santri yang mendapat penanganan medis terus diperbarui. Laporan media pada malam kejadian mencatat jumlah pasien mencapai lebih dari 270 orang dan tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan.

Pemkab Sidoarjo menegaskan penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut masih harus dipastikan melalui pemeriksaan, sehingga dugaan keracunan akibat makanan MBG belum dapat dinyatakan sebagai kesimpulan final.

Editor : Dutiawan

Artikel Ratusan Santri Diduga Keracunan, Bupati Subandi Turun Langsung Pastikan Tak Ada Korban Meninggal pertama kali tampil pada .