Metrocakrawala.id || SURABAYA — Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat Jawa Timur (GEMPAR JATIM) menyoroti pengelolaan air bersih oleh pihak swasta di Kota Surabaya. Salah satunya terkait pasokan air bersih yang masih dikelola pengembang di kawasan perumahan elit. ​Padahal, sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

​Ketua Gempar Jatim, Zahdi, S.H., menegaskan bahwa demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, Pemerintah Kota (Pemkot) seharusnya mampu mengelola secara keseluruhan pasokan air bersih bagi seluruh warga Kota Pahlawan. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan ketegasan dari elemen trias politika yang ada.

“Surabaya ini Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, harus mampu. Pihak Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada atau PDAM juga telah menyatakan siap mengalirkan air bersih ke seluruh masyarakat. Nah, sekarang tinggal kemauan eksekutif dalam hal ini Pemkot Surabaya, legislatif atau DPRD Surabaya, serta jajaran yudikatif untuk mewujudkannya,” ujar Zahdi di Jalan Sumatra, Surabaya, Sabtu (5/9/2026). ​Dia menjelaskan, sebagai BUMD, PAM Surya Sembada bertugas menjalankan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Eksekutif dinilai harus berani membuat terobosan agar pengelolaan air bersih sepenuhnya dipegang PDAM setempat. Tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan pelayanan antara masyarakat kecil (wong alit) dengan warga kawasan perumahan elit (wong elit).

​“Apabila diperlukan, guna mengamankan PAD kota ini, DPRD bisa membuat perda terkait yang mengatur pengelolaan air bersih wajib melalui PAM Surya Sembada. Tidak boleh ada pihak swasta,” tegas Zahdi.
​Tak hanya persoalan monopoli swasta di kawasan perumahan elit, Zahdi juga menyoroti bobroknya kualitas pelayanan teknis dan manajemen direksi PDAM.

Hingga saat ini, masalah ketidaklancaran hingga tersendatnya aliran air bersih masih terus dikeluhkan warga di wilayah Surabaya Utara.
​Mirisnya, keluhan tersebut seolah bertepuk sebelah tangan. Gempar Jatim mengaku telah melayangkan surat resmi sebanyak tiga kali kepada pihak PDAM untuk meminta klarifikasi, namun tidak pernah mendapat respons.
​”Laporan dan surat dari masyarakat sama sekali tidak digubris. Pihak PDAM terkesan tutup mata dan telinga. Hal ini menjadi bukti nyata bobroknya manajemen serta kepemimpinan direksi PDAM saat ini dalam merespons aduan warga,” cetus Zahdi.

​Atas rentetan persoalan tersebut, Gempar Jatim berencana menggelar aksi demonstrasi di tiga titik vital, yakni Kantor PAM Surya Sembada, Pemkot Surabaya, dan DPRD Kota Surabaya. Aksi ini digelar demi menyelamatkan PAD serta menuntut hak air bersih bagi warga Surabaya.

​Selain menuntut kewenangan penuh pengelolaan air bersih kepada PAM Surya Sembada dan evaluasi total kinerja direksi, Gempar Jatim juga menyoal alur dana retribusi dari PAM Surya Sembada sebesar Rp11.000 per sambungan rumah. Menurut Zahdi, dana tersebut seharusnya disetor langsung ke kas daerah terlebih dahulu sebelum didistribusikan sesuai peruntukan, bukan disetor langsung ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
​Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini terdapat sekitar 656.000 sambungan rumah aktif di Surabaya. Dalam kalkulasinya, potensi dana retribusi yang terkumpul mencapai Rp7,2 miliar (656.000 dikali Rp11.000).
​“Anehnya, selama ini tidak ada publikasi atau transparansi penggunaan dana tersebut oleh DLH Kota Surabaya. Kalau mau dibilang untuk pengelolaan sampah, harus jelas alurnya. Dari TPS ke TPA atau dari TPA ke mana?” pungkas Zahdi.
(Redho)

Artikel Diskriminatif layanan air bersih Wong Elit VS Wong Alit pertama kali tampil pada .

Lamongan | Metrocakrawala.id — Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan didorong tidak berhenti sebagai wadah berkumpul atau menyampaikan aspirasi. Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, ormas dituntut mampu membaca gejala konflik sejak dini dan menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas daerah.
Pesan itu mengemuka dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lamongan di Gedung Handayani Dinas Pendidikan Lamongan, Kamis, (3 /9/2026. Sebanyak 160 perwakilan pengurus ormas dan lembaga kemasyarakatan dari berbagai wilayah di Lamongan hadir dalam kegiatan tersebut.

Forum itu mempertemukan unsur pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan organisasi masyarakat. Pembekalan diberikan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai regulasi organisasi, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta aspek hukum.

Hadir sebagai narasumber antara lain Kasi Intel Kejari Lamongan Irfan Nurcahyo, S.H.; Kasubsi Hamkam, Sosbud, dan Kemasyarakatan Kejari Lamongan Nugroho Satya Basuki, S.H.; Pasintel Kodim 0812 Lamongan Kapten Inf. Sofiul; serta Kanit II Sat Intelkam Polres Lamongan Ipda Daniar Vigit Rayanda, S.H.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lamongan Johny Indrianto Firmansyah mengatakan keberadaan ormas mempunyai posisi strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah, kata dia, membutuhkan masyarakat sipil sebagai mitra untuk membaca persoalan sekaligus menyampaikan aspirasi warga.

“Sinergitas antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi[ kemasyarakatan harus terus dipupuk,” ujar Johny.

Ia menyebut ormas sebagai salah satu motor penggerak masyarakat yang mempunyai tanggung jawab menjaga situasi daerah tetap aman, damai, dan kondusif. Bagi pemerintah daerah, peran tersebut menjadi penting karena persoalan sosial kerap muncul dari tingkat paling bawah. Gesekan antarwarga, persoalan sosial, hingga potensi konflik dapat berkembang apabila tidak dikenali dan ditangani sejak awal. Karena itu, pembinaan ormas diarahkan tidak hanya pada kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah juga ingin meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.

Ormas diharapkan mampu menjadi mata dan telinga masyarakat tanpa mengambil alih kewenangan aparat. Informasi mengenai persoalan di lapangan dapat disampaikan melalui jalur komunikasi yang tepat sehingga penyelesaian masalah bisa dilakukan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Peran lain yang tak kalah penting adalah menjaga kerukunan. Ormas diminta menjadi kekuatan sosial yang mempertemukan perbedaan, bukan memperlebar jarak di antara kelompok masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, organisasi masyarakat juga didorong ikut melakukan pengawasan sosial. Program pemerintah perlu dikawal secara transparan dan konstruktif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan ormas tidak berhenti pada agenda seremonial atau pertemuan formal. Hubungan itu diharapkan berkembang menjadi kerja bersama dalam menjaga ketahanan sosial Lamongan.

Bakesbangpol Lamongan menempatkan pembinaan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan masyarakat sipil.Sebab, menjaga keamanan daerah bukan semata pekerjaan aparat. Stabilitas juga dibangun dari kemampuan masyarakat mengenali persoalan, mengelola perbedaan, serta menyelesaikan masalah sebelum berubah menjadi konflik.

Di titik itulah ormas memiliki peran yang lebih besar: bukan hanya menyuarakan kepentingan kelompok, tetapi ikut merawat ruang sosial tempat seluruh warga Lamongan hidup dan beraktivitas.

( Ibnu/Lamongan )

Artikel Bakesbangpol Lamongan Perkuat Sinergi Ormas dan Aparat, Dorong Deteksi Dini Konflik Sosial pertama kali tampil pada .

GRESIK metrocakrawla.id – DPD LDII Kabupaten Gresik terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik. Salah satunya melalui audiensi dengan Komandan Kodim (Dandim) 0817 Gresik, Letkol. Inf. Fadly Subur Karamaha, S.Sos., di Kantor Kodim 0817 Gresik, Kamis (3/9/2026).

Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik KH. Khusnul Hamidi, S.Pd.I., M.Pd.I. hadir didampingi Sekretaris Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., CTL dan Wakil Sekretaris Heryawan Achmad Ardiansyah, S.Pi.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya DPD LDII Gresik membangun komunikasi dan silaturahmi dengan unsur TNI di wilayah Kabupaten Gresik. Selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan ini juga menjadi momentum untuk bertukar pandangan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, termasuk pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Ketua DPD LDII Gresik, KH. Khusnul Hamidi, menyampaikan bahwa komunikasi dan silaturahim dengan berbagai elemen merupakan bagian penting dalam membangun kebersamaan serta menjaga kondusivitas wilayah.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendorong masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, persatuan, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga sepakat memperkuat wawasan kebangsaan sebagai kompas yang mempersatukan berbagai komponen bangsa dengan keanekaragaman perbedaannya.

Sementara itu, Dandim 0817 Gresik Letkol. Inf. Fadly Subur Karamaha menyambut baik audiensi tersebut. Ia berharap komunikasi dan sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Audiensi dengan Dandim 0817 Gresik tersebut sekaligus menunjukkan komitmen DPD LDII Gresik untuk terus membangun sinergi dengan berbagai pihak. Kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan unsur TNI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Gresik.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. DPD LDII Gresik berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan dan sinergi positif ke depannya, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
(Redho)

Artikel Perkuat Sinergi, DPD LDII Gresik Audiensi dengan Dandim 0817 pertama kali tampil pada .

Kegiatan yang mengusung tema kepedulian sosial dan syiar keagamaan ini dipimpin langsung oleh jajaran pengurus Surapati Surabaya, dengan Ketua Umum dan Ketua Panitia pelaksana yang turut berkoordinasi memastikan acara berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekadar perayaan, melainkan momen untuk meneladani akhlak mulia, kasih sayang, dan kepedulian yang dicontohkan Rasulullah SAW. Melalui program santunan ini, Surapati Surabaya berharap dapat meringankan beban anak-anak yatim dan kaum dhuafa, sekaligus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sesama umat beragama.

“Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, serta amal ibadah dan kepedulian kita menjadi bekal kebaikan di dunia dan akhirat,” ujar jajaran pengurus Surapati Surabaya.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga masyarakat Surabaya, serta memperkuat komitmen bersama untuk saling mendukung, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Surapati Surabaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menyebarkan kebaikan dan memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diperoleh melalui pengurus Surapati Surabaya di lokasi acara. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan, kedamaian, dan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat Surabaya.

Artikel SURAPATI Surabaya Gelar Santunan Yatim dan Dhuafa Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali tampil pada .

JOMBANG | Metrocakrawala.id – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, diharapkan tidak berhenti sebagai forum konsolidasi organisasi. Perhelatan akbar tersebut didorong menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran NU dalam mengawal pembangunan dan mempercepat kemajuan bangsa. Harapan itu disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat menghadiri pembukaan Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jumat (28/8/2026).

Menurut Mardiono, Muktamar NU memiliki posisi penting karena menjadi ruang bagi warga Nahdliyin untuk melakukan evaluasi, konsolidasi sekaligus menentukan arah organisasi ke depan. Dengan besarnya basis massa dan sejarah panjang NU dalam perjalanan Indonesia, hasil muktamar dinilai akan memiliki dampak lebih luas dari sekadar kepentingan internal organisasi. “Semoga Muktamar ke-35 ini menjadi bagian dari tonggak sejarah untuk mendorong kebangkitan Indonesia lebih cepat lagi dan dapat segera menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sesuai cita-cita founding fathers kita,” kata Mardiono.

Puluhan Ribu Nahdliyin Hadiri Pembukaan

Pembukaan Muktamar NU ke-35 berlangsung dalam suasana khidmat sekaligus semarak. Puluhan ribu warga Nahdliyin dari berbagai daerah memadati kawasan Tambakberas untuk mengikuti rangkaian perhelatan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Mardiono menyebut antusiasme warga NU menjadi gambaran kuatnya soliditas organisasi serta besarnya perhatian masyarakat terhadap perjalanan NU.

“Alhamdulillah saya dapat menghadiri pembukaan Muktamar NU ke-35 di Jombang. Berlangsung khidmat dan dimeriahkan oleh seluruh warga NU yang jumlahnya lebih dari 50 ribu orang,” ujarnya.

Kehadiran massa dalam jumlah besar tersebut sekaligus menunjukkan bahwa NU masih memiliki pengaruh sosial yang kuat di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Muktamar bukan hanya menjadi ruang pertemuan para pengurus dan peserta, tetapi juga menjadi bagian dari peristiwa sosial-keagamaan yang melibatkan masyarakat secara luas.

Ulama dan Umara Harus Berjalan Seiring

Dalam kesempatan tersebut, Mardiono juga menyoroti pentingnya hubungan antara ulama dan pemerintah atau umara. Menurut dia, pembangunan bangsa membutuhkan kolaborasi antara kekuatan moral-keagamaan dengan kebijakan pemerintahan. Ulama dinilai memiliki peran penting dalam memberikan panduan moral kepada masyarakat, sementara pemerintah mempunyai tanggung jawab menjalankan tata kelola negara dan memastikan pembangunan berjalan untuk kepentingan rakyat.

Karena itu, keselarasan antara ulama dan umara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional.

“Tentu ulama dan umara harus menyatu dan sejalan untuk melanjutkan perjuangan Indonesia,” tegas Mardiono.

Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan Muktamar NU ke-35 dalam konteks yang lebih luas. Selain menentukan arah organisasi, forum tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan yang relevan dengan persoalan bangsa, mulai dari penguatan ekonomi umat, pendidikan, kesejahteraan sosial hingga pembangunan sumber daya manusia.

Harapan Lahirkan Kepemimpinan yang Amanah

Mardiono juga berharap proses Muktamar NU ke-35 menghasilkan kepengurusan yang mampu menjalankan amanah organisasi dan menjawab tantangan zaman. Menurutnya, kepemimpinan NU ke depan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nilai-nilai organisasi sekaligus memperluas kontribusi NU bagi masyarakat, umat, dan negara.

“Semoga menghasilkan kepengurusan yang amanah dan dapat memajukan umat, bangsa, dan negara. Sukses Muktamar NU ke-35,” ujarnya.

Harapan tersebut menjadi bagian penting dari dinamika Muktamar ke-35. Kepemimpinan yang lahir dari forum tersebut nantinya akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kehidupan kebangsaan. Dengan basis warga yang besar dan jaringan organisasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, NU dinilai memiliki kapasitas untuk ikut mendorong penyelesaian berbagai persoalan nasional.

( Ibnu/Jombang )

Artikel Ketum PPP Berharap Muktamar ke-35 NU Dorong Kebangkitan Bangsa pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || SURABAYA – Ratusan anggota BGR Perjuangan Surabaya turut hadir memberikan dukungan sekaligus menyaksikan laga final Soekarno Cup 2026 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), yang mempertemukan Banteng Jawa Barat dan Banteng Bali. BGR Perjuangan Surabaya hadir dengan penuh antusias. Mereka datang bersama-sama membawa semangat kebersamaan dan dukungan terhadap kegiatan olah raga yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola Senin, (24/8/2026).

Rombongan BGR Perjuangan Surabaya dipimpin langsung oleh Kongko Windani. menunjukkan antusiasme tinggi selama rangkaian acara berlangsung. Dukungan tersebut menjadi bagian dari semangat organisasi untuk ikut menyukseskan kegiatan yang menggabungkan olahraga, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan. Kehadiran ratusan anggota tersebut menambah semarak suasana Stadion GBT yang sejak awal acara sudah dipenuhi masyarakat dan para pendukung dari berbagai daerah.

Kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya sejumlah tokoh dari PDI Perjuangan, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Hj. Prof. Dr. Megawati Soekarno Putri, yang turut hadir dalam rangkaian acara. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi para peserta dan pendukung yang memadati Stadion GBT. Kurang lebih 30.000 Anggota simpasisan PDI Perjuangan yang ikut hadir dan menunjukkan bahwa sepak bola mampu menjadi ruang kebersamaan sekaligus memperkuat kecintaan terhadap olahraga dan budaya Indonesia.

Kongko Windani dan jajaran BGR Perjuangan Surabaya berharap kegiatan seperti Soekarno Cup dapat terus dikembangkan sebagai wadah positif bagi generasi muda, khususnya melalui olahraga sepak bola. Menurutnya, kompetisi olahraga tidak hanya berbicara mengenai kemenangan dan kekalahan, tetapi juga tentang sportivitas, disiplin, persaudaraan, dan semangat membangun bangsa. Dengan ciri khas BGR Perjuangan yang mengunakan atribut ikat kepala (udeng) dan yel yel khas BGR yang dibuat langsung oleh Ketua BGR P kongko Windani “ BERJUANG TANPA BATAS, SOLID BERGERAK “

Selain pertandingan dan pertunjukan budaya, penutupan Soekarno Cup juga dimeriahkan penampilan musisi ternama Once Mekel dan Denny Caknan ikut menghibur para penonton melalui penampilan musik mereka, sehingga suasana stadion semakin meriah hingga penghujung acara.

Langit malam seolah berubah menjadi panggung raksasa yang menyatukan teknologi, olahraga, sejarah, dan semangat kebangsaan dalam satu pertunjukan dengan hadirnya hiburan drone show spektakuler yang menghiasi langit malam dan menjadi salah satu atraksi yang paling mencuri perhatian penonton. Cahaya drone bergerak secara presisi, berpindah dari satu pola ke pola lainnya hingga menghasilkan tampilan visual yang seolah-olah melayang di udara berpindah dari satu pola ke pola lainnya hingga menghasilkan tampilan visual Peta Negara Indonesia.

Tak berhenti di situ, pertunjukan juga menampilkan sosok Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang menjadi figur sentral dalam perhelatan tersebut, sekaligus moto ” WARISI APINYA “. Figur Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga turut ditampilkan dalam rangkaian visual drone show. Kehadiran gambar tersebut menjadi bagian dari pertunjukan yang menggabungkan teknologi modern dengan simbol-simbol sejarah dan kebangsaan.

red_ Pim

Artikel BGR Perjuangan Surabaya Hadiri Final Soekarno Cup di GBT, Kobarkan Semangat Banteng dalam Pesta Sepak Bola pertama kali tampil pada .

BANGKALAN || Metrocakrawala.id — Forum Pemuda Bangkalan FPB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya roda pemerintahan serta berbagai program pembangunan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Komitmen tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemuda terhadap arah pembangunan daerah, khususnya dalam menyikapi berbagai program pemerintah yang dinilai memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan.

Ketua Forum Pemuda Bangkalan bersama jajaran pengurus dan anggotanya menyatakan akan terus melakukan pemantauan, koordinasi, serta komunikasi dengan berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Bangkalan. FPB juga mendorong agar setiap program pembangunan dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian FPB adalah rencana masuknya investasi dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Bangkalan. Program tersebut disebut telah memasuki tahap tindak lanjut setelah adanya penandatanganan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan saat ini masyarakat masih menunggu perkembangan serta realisasi selanjutnya.

Menurut FPB, posisi strategis Bangkalan sebagai salah satu pintu utama Madura dan wilayah yang berdekatan langsung dengan Kota Surabaya menjadi peluang besar dalam pengembangan sektor industri, investasi, infrastruktur, serta lapangan pekerjaan di Bangkalan.

“Bangkalan memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi salah satu akses utama menuju wilayah Madura dan berdekatan dengan Surabaya. Karena itu, setiap program pembangunan dan investasi yang masuk harus kita kawal bersama agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ketua Forum Pemuda Bangkalan, M. Mukri.

FPB menilai masuknya industri ke Bangkalan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun, proses pembangunan tersebut tetap harus memperhatikan aspek lingkungan, kepentingan masyarakat, transparansi, serta aturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi pengawalan, Forum Pemuda Bangkalan menyatakan akan mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait.

FPB berharap sinergi antara pemerintah, pemuda, masyarakat, dan pelaku usaha dapat menciptakan iklim pembangunan yang sehat serta berkelanjutan.

“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton. Forum Pemuda Bangkalan akan terus melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh instansi terkait. Kalau ada program pemerintah yang baik dan berpihak kepada masyarakat, tentu kami dukung. Tetapi apabila ada persoalan, kami juga akan menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif,” tegas M. Mukri.

FPB juga menekankan bahwa pengawalan terhadap program pemerintahan bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, pengawasan dilakukan agar setiap kebijakan dan program yang berjalan dapat dilaksanakan secara terbuka, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dengan posisi strategis Bangkalan yang semakin berkembang, Forum Pemuda Bangkalan berharap pemerintah daerah dapat mempersiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, lingkungan, hingga pemberdayaan tenaga kerja lokal.(25/08/2026)

FPB memastikan akan terus mengikuti perkembangan berbagai program strategis Pemerintah Kabupaten Bangkalan, termasuk rencana masuknya industri, sembari membuka ruang komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat.

Pewarta: MK

Artikel Forum Pemuda Bangkalan Kawal Roda Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada .

BANGKALAN || — Forum Pemuda Bangkalan FPB menyoroti perbedaan data terkait panjang ruas jalan dan nilai anggaran proyek pengaspalan Jalan Pasar Tonaan, Desa Binoh, Kabupaten Bangkalan.

Ketua FPB, M. Mukri, mendesak pihak terkait memberikan klarifikasi terbuka guna mencegah simpang siur informasi dan spekulasi liar di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bangkalan, Rizal Mardiyansyah, ST., MT., menyatakan bahwa pengaspalan jalan tersebut mencakup panjang sekitar 400 meter dengan alokasi APBD senilai Rp750 juta yang ditargetkan rampung pada September 2026.

Namun, keterangan warga lokal menunjukkan perbedaan data. Berdasarkan hasil pengukuran awal yang melibatkan pihak Dinas PUPR, Sekcam Burneh, dan Kepala Desa Binoh pada 25 Agustus 2026, panjang ruas jalan yang direncanakan mencapai sekitar 500 meter dengan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) sebesar Rp1 miliar.

Merespons perbedaan angka tersebut, M. Mukri menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dokumen perencanaan proyek.

“Kami meminta keterbukaan informasi agar masyarakat paham betul perencanaan proyek ini. Jika ada penyesuaian panjang jalan maupun perubahan anggaran, harus dijelaskan secara transparan berdasarkan aturan dan dokumen resmi,” lugas M. Mukri.

FPB mendorong Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan pihak terkait segera memberikan klarifikasi resmi guna memastikan pelaksanaan anggaran negara berjalan sesuai tata kelola yang benar.”

Pewarta: Hs.

Artikel Beda Data Panjang Jalan dan Anggaran di Desa Binoh, FPB Desak Dinas PUPR Bangkalan Transparan pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || Sidoarjo-Semangat memperkuat integritas, pengabdian, dan kepedulian terhadap masyarakat terus digaungkan LSM LIRA Kabupaten Sidoarjo. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada sosok yang dinilai memiliki dedikasi terhadap organisasi dan masyarakat.

Bupati LSM LIRA Kabupaten Sidoarjo, Winarno H.D., S.H., M.Hum, memberikan penghargaan kepada Dr. dr. Andre Yulius, M.H sebagai Pakar Kesehatan LSM LIRA Sidoarjo. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusinya dalam mendukung kiprah organisasi di tengah masyarakat.

Menurut Winarno, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk seremonial, tetapi merupakan wujud penghormatan kepada mereka yang selama ini ikut mengambil peran dalam membangun organisasi agar semakin hadir dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Penghargaan ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Dr. dr. Andre Yulius kepada LSM LIRA Sidoarjo. Semangatnya sejalan dengan prinsip kami, yakni mendengar, melihat dan berbuat,” ujar Winarno.

Ia menegaskan, LSM LIRA Sidoarjo berkomitmen untuk terus membangun integritas organisasi. Menurutnya, keberadaan organisasi masyarakat harus mampu menjadi jembatan antara persoalan yang dihadapi masyarakat dengan upaya mencari solusi secara nyata.

“Bagi kami, integritas bukan hanya slogan. Integritas harus diwujudkan melalui kerja nyata, kepedulian dan keberanian untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan. Karena itu, kami memberikan penghargaan ini sebagai motivasi agar semangat pengabdian terus tumbuh,” imbuhnya.

Sementara itu, Dr. dr. Andre Yulius, M.H menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan LSM LIRA Kabupaten Sidoarjo. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi sebuah amanah sekaligus dorongan untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada LSM LIRA Kabupaten Sidoarjo, khususnya kepada Bupati LSM LIRA Sidoarjo Bapak Winarno H.D., S.H., M.Hum, atas penghargaan yang diberikan kepada saya sebagai Pakar Kesehatan LSM LIRA Sidoarjo. Bagi saya, penghargaan ini bukan sekadar kebanggaan pribadi, tetapi sebuah amanah untuk terus mengabdi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Andre.

Menurutnya, semangat kemerdekaan harus dimaknai lebih luas, tidak hanya dengan mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga dengan mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan kepedulian terhadap sesama.

“Kemerdekaan harus kita isi dengan pengabdian. Mendengar keluhan masyarakat, melihat kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian berbuat sesuai kemampuan kita. Itulah bentuk kecil dari rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu kita,” tuturnya.

Andre juga menegaskan bahwa bidang kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan persoalan sosial masyarakat. Karena itu, dirinya berharap peran LSM LIRA dapat semakin dirasakan masyarakat, khususnya dalam menyuarakan kepentingan masyarakat dan membantu menghadirkan solusi.

“Saya berharap ke depan kita bisa terus bersinergi. Tidak hanya berbicara tentang kesehatan, tetapi juga bagaimana membangun kepedulian, memperkuat integritas dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Pengabdian yang sesungguhnya adalah ketika kehadiran kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain,” pungkasnya.

Pemberian penghargaan tersebut sekaligus menjadi bagian dari semangat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Momentum kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada perayaan, tetapi menjadi energi bersama untuk memperkuat persatuan, kepedulian, integritas, dan pengabdian demi masyarakat Sidoarjo yang lebih baik.

Mendengar, melihat dan berbuat menjadi pesan penting bahwa organisasi akan memiliki arti ketika mampu hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan membuktikannya melalui tindakan nyata.

(Redho)

Artikel Bupati LSM LIRA Sidoarjo Berikan Penghargaan kepada Dr. dr. Andre Yulius sebagai Pakar Kesehatan pertama kali tampil pada .

GRESIK, Metrocakrawala.id — Upaya memperkuat persatuan, keberagaman, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat terus dibangun melalui kolaborasi berbagai elemen organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Gresik.
Ketua Forum Masyarakat Cinta Keberagaman (Formagam) Gresik), Joko Pratomo, menggandeng organisasi masyarakat Passer Wong Bodho DPC Gresik yang dipimpin Sugito, S.H., bersama Iswandi, serta jajaran Passer Wong Bodho DPAC Duduksampeyan, di antaranya Eko Nurhadiyanto dan Hilmi.
Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat komunikasi, kepedulian sosial, serta semangat hidup berdampingan dalam keberagaman masyarakat Kabupaten Gresik.

Kolaborasi lintas organisasi ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk membangun hubungan kemasyarakatan yang harmonis, saling menghormati perbedaan, serta mendorong kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Joko Pratomo selaku Ketua Formagam Gresik selama ini dikenal terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan dan keberagaman di Gresik. Sejumlah pemberitaan sebelumnya juga mencatat keterlibatan Formagam dalam upaya membangun kerukunan lintas kelompok dan agama di Kabupaten Gresik.
Sementara itu, keterlibatan Passer Wong Bodho di tingkat DPC Gresik dan DPAC Duduksampeyan menjadi bagian dari semangat membangun jejaring sosial kemasyarakatan hingga tingkat wilayah.

BERLANDASKAN KONSTITUSI
Semangat membangun keberagaman dan kebersamaan tersebut sejalan dengan prinsip konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28I juga menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut.
Namun, kebebasan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan menghormati hak asasi orang lain serta ketertiban kehidupan bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.
Dengan landasan tersebut, sinergi antara Formagam dan Passer Wong Bodho diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang mengedepankan persatuan, toleransi, gotong royong dan kepedulian sosial.

RAWAT KEBERAGAMAN, PERKUAT PERSATUAN
Keberagaman merupakan bagian dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, komunikasi dan kerja sama antarorganisasi masyarakat menjadi penting untuk menciptakan suasana yang kondusif serta memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, Formagam Gresik bersama Passer Wong Bodho berkomitmen untuk terus membangun komunikasi positif dan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan tetap menghormati perbedaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
Semangat tersebut diharapkan dapat terus berkembang dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa, sehingga keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun Gresik yang rukun, damai, dan saling menghargai.
Keterangan: Naskah ini disusun berdasarkan informasi yang diberikan dan sumber terbuka mengenai Formagam. Untuk publikasi media, nama, jabatan, waktu, lokasi kegiatan, serta kutipan narasumber sebaiknya diverifikasi kembali oleh redaksi sebelum diterbitkan.

( Ibnu/Gresik )

Artikel FORAGAM GRESIK GANDENG PASSER WONG BODHO, PERKUAT SINERGI KEBERAGAMAN DAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN pertama kali tampil pada .