LAMONGAN | Metrocakrawala.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem Kecamatan Lamongan menggelar rapat konsolidasi dan koordinasi bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Lamongan di Sekretariat DPC Partai NasDem Kecamatan Lamongan, Minggu pukul 10.00 WIB. Pertemuan strategis ini berfokus pada penguatan struktur partai hingga ke tingkat akar rumput.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pengurus teras DPD Partai NasDem Kabupaten Lamongan, meliputi Ketua DPD H. Kaharudin, S.H., Sekretaris DPD Sugiono, Ketua Bapilu Anang Singgih, dan Ketua OKK Didik Purnomo, serta tuan rumah Ketua DPC Partai NasDem Lamongan Sutopo.

Dalam sambutannya, Ketua DPC Partai NasDem Lamongan, Sutopo, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur organisasi demi kesiapan optimal menghadapi berbagai agenda politik.

“Untuk memperkuat infrastruktur partai, pondasi dasarnya adalah ketersediaan struktur hingga tingkat desa. Kolaborasi antar-kader dan pengurus harus terjalin untuk saling mengisi kekurangan. Setiap pengurus wajib memiliki semangat berkontribusi demi kemajuan partai,” ujar Sutopo.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Lamongan, H. Kaharudin, S.H., menyampaikan bahwa agenda ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi yang konstruktif antara pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan.

“Penguatan struktur hingga tingkat bawah harus berjalan baik. Jika masih ada kepengurusan yang kosong, segera diisi dan dilengkapi sesuai nomenklatur yang ditentukan. Jajaran DPD siap memberikan dukungan penuh dan menyelesaikan kendala yang ada secara bersama-sama,” tegas Kaharudin.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Lamongan, Sugiono, mengingatkan peran vital pengurus di tingkat desa sebagai garda terdepan dalam mendulang suara.

“Pengurus tingkat desa adalah ujung tombak pertarungan elektoral. Sebagai partai empat besar di tingkat nasional, Partai NasDem di Lamongan sudah sepatutnya memasang target tinggi dan menjadi kompetitor utama bagi partai-partai lain,” pungkas Sugiono.

Berlangsung dalam suasana yang santai namun penuh kekeluargaan, rapat konsolidasi ini tetap berjalan serius dan berhasil merumuskan sejumlah poin strategis guna membenahi serta memajukan Partai NasDem Lamongan ke depan.

( Ibnu/Lamongan )

Artikel Siap Hadapi Agenda Politik, DPD dan DPC Partai NasDem Lamongan Perkuat Struktur hingga Desa pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || JAKARTA – Komisi III DPR RI memastikan kembali bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Menurut Ketua Komisi III, Habiburokhman, bahwa jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR di tahun ini, termasuk setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini hanya membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi.

Dalam waktu delapan minggu masa sidang tersebut, Komisi III akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna di bulan Desember 2026,” kata Ketua Komisi III Habiburokhman dalam keterangan kepada publik, Selasa (25/8/2026).

Hosen KAKI Jatim menegaskan bahwa Rancangan Undang-undang Perampasan Aset tidak perlu diundangkan karena tiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Kortas Tipidkor Polri dan Kejaksaan menangani perkara korupsi omatis menyita aset koruptor, jadi buat apalagi mau membahas RUU Perampasan Aset dimaksud,” katanya, Ahad (06/09/2026).

KAKI Jatim menduga Rapat paripurna di gedung Dewan perwakilan rakyat (DPR) Ri dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset hanya menghabiskan anggaran negara untuk makan minum dan lain sebagainya, dari situlah sebenarnya dimulai Korupsi anggaran negara yang mengorbankan atas nama rakyat republik Indonesia,” papa Hosen KAKI Jatim.

Pasalnya batas akhir Pengesahan perampasan aset Pimpinan Komisi III DPR RI berkomitmen penuh untuk mengesahkan RUU ini pada rapat paripurna selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Bahkan, pimpinan DPR menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan jika target tersebut gagal terealisasi.

Tahapan yang Sedang Berjalan: Komisi III DPR RI terus mengebut pembahasan dengan melakukan harmonisasi, menyerap aspirasi melalui puluhan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melakukan kunjungan kerja, serta menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah,” tandasnya.

   Menanggapi Pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang disampaikan pimpinan Komisi III DPR RI, Hosen KAKI Jatim menyarankan tidak Perlu berjanji mengundurkan diri dari jabatannya jika tidak terealisasi. Dalam Artian jangan memaksakan menetapkan undang-undang kalau sekiranya belum pas untuk diundangkan karena pekerjaan secara terpaksa tidak akan berbuah manis," tutur Ketua KAKI Jatim.

Seyogyanya pejabat pemerintah harus paham Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dari tindakan penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.

Bukan kami mendukung Koruptor merajalela di Indonesia, namun tanpa koruptor Aparat penegak hukum (APH) mau kerja apa kalau korupsi diberantas totalitas. Pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kortas Tipidkor Polri dan Kejaksaan tindak pidana khusus pasti bubar, sebab pelaku penyalahgunaan wewenang telah musnah, jadi biasa saja menyikapi masalah,” pungkas Hosen KAKI Jatim.

Penulis: Moh Syaiful
Editor: Redaksi

Artikel KAKI Jatim: Jangan Paksakan RUU Perampasan Aset, Utamakan Kepastian Hukum pertama kali tampil pada .

GRESIK-Desakan dari berbagai elemen masyarakat agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus menguat. Desakan ini sebagai bentuk kegelisahan publik terhadap praktik korupsi dan kejahatan ekonomi yang masih merajalela di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur YLBH Fajar Trilaksana, Andi Fajar Yulianto, S.H., M.H., pada awak media Sabtu (29/8/2026). Menurutnya, Undang-undang adalah tanggung jawab politisi sebagai wakil rakyat. Karena itu, sudah seharusnya aspirasi rakyat untuk mengesahkan UU Perampasan Aset segera dipenuhi.

Ia menegaskan, pengesahan berlarut-larut tidak boleh lagi menjadi ajang tarik-ulur kepentingan dan sandera politik tanpa kepastian. Sehingga, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari DPR untuk membersihkan korupsi di negeri ini.

Dalam praktik pemberantasan korupsi selama ini, pelaku memang dijatuhi hukuman pidana. Namun, lanjut Fajar, pemulihan aset hasil kejahatan tidak berjalan optimal. Padahal secara filosofis, korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak rakyat.

Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. “Negara harus mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan, agar tidak dinikmati oleh keluarga koruptor maupun pihak-pihak lain,” ungkapnya.

Ada 5 poin krusial yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan UU Perampasan Aset, sebagai berikut:

1. Transparansi Naskah Akademik. Naskah akademik RUU Perampasan Aset harus dipermudah aksesnya bagi masyarakat. Tujuannya agar publik benar-benar memahami filosofi, latar belakang historis, sosiologis, politis, dan yuridis dari UU ini. Naskah akademik merupakan instrumen uji kelayakan sebuah produk hukum.
2. Harus berlandaskan prinsip negara hukum. Semangat memberantas korupsi tidak boleh membuka ruang bagi perampasan aset secara sewenang-wenang. Harus ada parameter yang jelas mengenai asal-usul aset, standar pembuktian, mekanisme keberatan dan pembelaan bagi pemilik aset, serta batasan kewenangan aparat penegak hukum. Termasuk di dalamnya penguatan mekanisme pengawasan dan tata cara pengembalian aset kepada negara.
3. Transparansi pengelolaan barang rampasan. Selama ini publik belum mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai barang bukti, berupa uang dan barang rampasan. Apakah sudah benar-benar disetorkan ke kas negara dan bagaimana penggunaannya, masih membutuhkan transparansi.
4. Efektivitas mengejar aset koruptor. UU ini harus mampu menjangkau aset yang secara hukum terbukti berkaitan dengan tindak pidana, serta menempatkan asset recovery sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi. Kejahatan tidak boleh menjadi sesuatu yang menguntungkan hanya karena pelakunya lihai menyembunyikan, memindahkan, menyamarkan, atau menitipkan hasil kejahatannya melalui pihak lain. Di sisi lain, negara juga wajib memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat yang beritikad baik, agar mereka yang memperoleh aset secara sah tidak menjadi korban akibat penerapan UU tanpa batasan dan kontrol yang jelas.
5. Konflik kepentingan politik. Persoalan fundamental mengapa pengesahan UU Perampasan Aset terus tarik-ulur adalah adanya potensi saling sandera dan tukar-guling kepentingan partai politik. Fakta bahwa sebagian besar pelaku korupsi berasal dari kader partai politik yang mendapat amanat sebagai pejabat publik tidak bisa diabaikan.

Maka, tambah Fajar, akar persoalan ini harus diselesaikan dari hulu. Anggota dan kader partai politik tidak cukup hanya dibekali pendidikan politik, tetapi juga harus mendapatkan pendidikan moral untuk mempertebal integritas, kejujuran, dan amanah sebagai wakil rakyat. “Ketika integritas terjamin, maka kader partai yang menjadi pejabat publik dalam profesi apapun tidak akan melakukan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

(redho)

Artikel Direktur YLBH Fajar Trilaksana: UU Itu Produk Politik Maka Tanggung jawab Politikus Sebagai Wakil Rakyat Penuhi Permintaan Rakyat Segera Sahkan UU Perampasan Aset pertama kali tampil pada .

Surabaya – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar kegiatan senam massal diikuti oleh ribuan warga pada Jum ‘at . 21 Agustus 2026 . Sekaligus melakukan giat tanam pohon , kerja bakti , dan pemberian bantuan bak sampah di Fasum RW 01 . kelurahan Kandangan . kecamatan Benowo . kota Surabaya . Yang diikuti oleh kader demokrat bersama muspika Benowo dengan tema langit biru Indonesia asri

Agenda ini dilaksanakan di Fasum RW 01 . Kelurahan Benowo . Kota Surabaya . sebagai langkah nyata untuk untuk mengampanyekan gaya hidup aktif dan menjaga kebugaran jasmani masyarakat

Sejak pukul 06.00 WIB .warga dari berbagai kalangan usia , mulai dari anak – anak hingga lansia , sudah memadati lokasi dengan menggunakan pakaian olahraga Waena biru sesuai dengan temanya langit biru Indonesia asri . suasana semakin meriah saat intrukstur senam mulai memandu gerakan aerobik yang energik

Dalam sambutannya Luci Kurniasari Anggota Dewan RI menyampaikan bahwa kegiatan senam bersama ini bukan sekedar olahraga fisik , kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antara wakil rakyat dan konstituennya .

,” kami mengajak seluruh warga untuk rutin berolahraga , senam adalah opsi yang murah , mudah , dan bisa diikuti oleh siapa saja melalui tubuh yang bugar , kita dapat membangun masyarakat yang lebih produktif dan bahagia ,” ujarnya di sela-sela acara

Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini akan diupayakan untuk menjadi agenda berkala diberbagai wilayah kecamatan . Hal tersebut bertujuan agar kesadaran akan pentingnya kesehatan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat desa terlihat antusias warga untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai

(Redho)

Artikel Gelorakan Hidup Sehat Anggota Dewan DPR RI Lucy Kurniasari Ajak Ribuan Warga Senam Bersama pertama kali tampil pada .

JAKARTA – Pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mengenai pentingnya meritokrasi dan netralitas TNI mendapat dukungan dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur.

Ketua KAKI Jatim, Moh. Hosen, menilai kepemimpinan di tubuh TNI harus dibangun berdasarkan prestasi, kemampuan, integritas, pengalaman dan profesionalisme, bukan kedekatan politik atau kepentingan tertentu.

“Kami mendukung apa yang disampaikan Jenderal Gatot. TNI harus tetap profesional dan netral. Jabatan harus diberikan kepada prajurit berdasarkan kemampuan, prestasi dan pengabdian,” ujar Hosen,” Kamis (20/08/2026).

Gatot sebelumnya menyampaikan pandangan tersebut dalam webinar “Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Rabu (19/8/2026).

Menurut Gatot, rusaknya sistem merit dapat menimbulkan frustrasi di kalangan prajurit yang telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas.

“Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon,” ujar Gatot.

Ia juga mengingatkan agar prajurit tidak mengejar jabatan melalui kedekatan dengan kekuatan politik.

“Orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan,” tegasnya.

KAKI Jatim: TNI Harus Tetap Netral

Hosen menilai meritokrasi bukan sekadar persoalan karier prajurit, tetapi berkaitan langsung dengan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap TNI.

“TNI merupakan institusi strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu, kepemimpinan TNI harus diisi prajurit yang memiliki kemampuan, pengalaman, integritas dan rekam jejak pengabdian yang jelas,” kata Hosen.

Ia mengingatkan agar kepentingan politik praktis tidak memengaruhi proses pembinaan karier maupun penempatan jabatan di tubuh TNI.

“Jangan sampai kedekatan politik mengalahkan prestasi. Kalau meritokrasi dijaga, profesionalisme dan netralitas TNI juga akan semakin kuat,” tegasnya.

Selain meritokrasi, KAKI Jatim juga mendukung perhatian Gatot terhadap ancaman perang informasi di era digital dan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Hosen, disinformasi, manipulasi narasi dan konten sintetis dapat mengikis kepercayaan masyarakat serta memicu polarisasi.

“Perang informasi harus dihadapi dengan ketahanan informasi. Masyarakat harus cerdas memilah informasi agar tidak mudah terprovokasi dan diadu domba,” ujarnya.

KAKI Jatim berharap TNI tetap menjadi institusi yang profesional, solid dan netral serta tidak terseret kepentingan politik praktis.

“Kekuatan TNI bukan hanya pada alutsista, tetapi juga pada kualitas prajurit, kepemimpinan yang berintegritas dan kepercayaan rakyat,” pungkas Hosen. (Syaif)

#Presiden Prabowo Subianto
#Panglima TNI Agus Subiyanto
#Seskab Letkol Taddy

Artikel Ketua KAKI Jatim Dukung Pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo, Meritokrasi dan Netralitas TNI Sangat Penting pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || Kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada upacara, pengibaran bendera, atau seremoni kenegaraan. Bagi mahasiswa, kemerdekaan juga berarti memastikan negara hadir melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Karena itu, aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026), menjadi bagian dari suara kritis generasi muda terhadap arah kebijakan pemerintah.

BEM UI menyerukan aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan. Mahasiswa berkumpul di Lapangan FISIP UI sebelum bergerak menuju Bundaran HI. Mereka mengajak berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan keresahan yang selama ini muncul di ruang publik.

Bagi mahasiswa, kemerdekaan bukan sekadar perayaan. Ketika suara rakyat dianggap belum sepenuhnya didengar, harga kebutuhan pokok meningkat, ruang sipil dipersoalkan, dan kebijakan pemerintah menimbulkan perdebatan, maka kemerdekaan harus dimaknai sebagai proses yang terus diperjuangkan.

Sikap kritis tersebut menemukan relevansinya ketika masyarakat mencermati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan negara diproyeksikan mencapai sekitar Rp3.426 triliun. Dari angka itu, sekitar Rp2.908 triliun atau 84,88 persen berasal dari penerimaan perpajakan. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sekitar Rp517,4 triliun.

Artinya, sebagian besar uang yang dikelola negara berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak. Itulah keringat rakyat.

Dari sini muncul pertanyaan sederhana tetapi mendasar, ketika rakyat terus diminta membayar pajak, sejauh mana uang tersebut kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan?

Pertanyaan tersebut semakin penting ketika struktur belanja negara juga dibayangi beban pembayaran utang. Bunga utang yang diperkirakan mencapai sekitar Rp620 triliun menunjukkan besarnya ruang fiskal yang harus digunakan untuk memenuhi kewajiban negara.

Pada saat yang sama, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 dipatok sekitar Rp820,9 triliun. Sekitar Rp240 triliun di antaranya dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) guna membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Faisal Lohy, doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, struktur tersebut perlu dicermati secara kritis. Persoalannya bukan semata-mata apakah MBG merupakan program penting, melainkan bagaimana negara memastikan anggaran pendidikan tetap mampu membiayai kebutuhan pendidikan yang bersifat jangka panjang.

Pendidikan tidak hanya berbicara tentang makan bergizi. Ada sekolah yang membutuhkan perbaikan, guru yang harus ditingkatkan kualitasnya, fasilitas pembelajaran yang perlu diperkuat, serta akses pendidikan yang masih harus diperluas.

Dalam konteks inilah mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change atau agen perubahan.

Mahasiswa bukan hanya kelompok yang turun ke jalan. Mereka juga memiliki tanggung jawab intelektual untuk membaca kebijakan, menguji data, menyampaikan kritik, dan menawarkan alternatif.

Mereka dapat menjadi penggerak sosial melalui pengabdian kepada masyarakat, menjadi jembatan aspirasi rakyat kepada pengambil kebijakan, menjadi inovator melalui gagasan dan teknologi, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

Aksi BEM UI dengan demikian dapat dibaca lebih luas. Demonstrasi bukan sekadar kerumunan di jalan, tetapi bagian dari tradisi demokrasi ketika kritik disampaikan secara damai, argumentatif, dan bertanggung jawab.

Di tengah peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, pertanyaan mahasiswa menjadi relevan, untuk siapa sebenarnya anggaran negara disusun dan kepada siapa hasil pembangunan harus kembali?

Sebab kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan bangsa lain. Kemerdekaan juga berarti rakyat memiliki kesempatan hidup layak, memperoleh pendidikan berkualitas, mendapatkan pelayanan publik yang baik, serta memiliki ruang untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut.

Di titik itulah suara mahasiswa menjadi penting. Bukan untuk menggantikan pemerintah, melainkan untuk terus mengingatkan bahwa negara dibangun dari uang, tenaga, dan harapan rakyat.

Oleh: Rokimdakas

Artikel Gelar Aksi Demo kembali turun ke jalan untuk mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || SURABAYA — Calon Ketua DPW PNI Merdeka Provinsi Jawa Timur, Slamet Pramono, akrab disapa Cak Bram, menyampaikan sikap tegas menyikapi informasi mengenai perubahan pelaksanaan Kongres Jilid I PNI Merdeka yang sebelumnya dijadwalkan pada 16–18 Agustus 2026 di Hotel Jayakarta Bandung, Jawa Barat.

Informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa agenda tersebut berpotensi diubah menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) atau dilaksanakan secara tertutup. Cak Bram meminta agar setiap perubahan agenda forum organisasi tersebut memiliki dasar hukum dan dasar organisasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Cak Bram saat diwawancarai wartawan pada Sabtu (15/8/2026).

Menurut Cak Bram, informasi mengenai perubahan tersebut disampaikan oleh Ketua CC DPP/Sekretaris Jenderal DPP PNI Merdeka, Budiman, SKM., MM.Kes., melalui Iwan selaku Bendahara Umum DPP PNI Merdeka.

“Saya mempertanyakan secara tegas, apa dasar perubahan Kongres Jilid I menjadi Kongres Luar Biasa atau kongres tertutup? Apakah mekanisme tersebut benar-benar diperbolehkan dalam AD/ART dan aturan organisasi PNI Merdeka? Kalau memang ada dasar dan ketentuannya, silakan dibuka secara terang kepada seluruh kader,” tegas Cak Bram.

Ia menilai kongres merupakan forum penting yang menentukan arah perjalanan organisasi dan kepemimpinan partai. Karena itu, pelaksanaannya menurut dia harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keterbukaan, musyawarah, serta kepatuhan terhadap AD/ART dan ketentuan organisasi.

“Jangan sampai atas nama kepentingan organisasi kemudian aturan organisasi justru diabaikan. Kalau sebuah keputusan menyangkut forum tertinggi partai, maka prosesnya juga harus mengikuti aturan tertinggi yang berlaku di internal organisasi,” ujarnya.

Cak Bram juga meminta DPP memberikan penjelasan resmi mengenai status Kongres Jilid I, dasar perubahan agenda, kewenangan pihak yang mengambil keputusan, serta mekanisme penetapan peserta apabila benar akan dilaksanakan KLB atau forum tertutup.

Ia menegaskan, sikap tersebut bukan untuk mempertentangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Sebagai kader dan calon Ketua DPW PNI Merdeka Jawa Timur, dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memastikan proses organisasi berjalan secara demokratis, transparan, konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami menghormati DPP, tetapi penghormatan kepada pimpinan tidak berarti membenarkan setiap keputusan tanpa dasar. Dalam organisasi, semua pihak harus tunduk pada aturan. Bukan aturan yang tunduk pada kepentingan pihak tertentu,” kata Cak Bram.

Lebih lanjut, Cak Bram menyatakan akan mempelajari seluruh ketentuan organisasi dan meminta penjelasan resmi sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Kami akan mengambil langkah-langkah secara terukur, tegas, dan tetap dalam koridor aturan organisasi. Bila diperlukan, kami akan menyampaikan sikap secara resmi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Yang kami perjuangkan bukan jabatan pribadi, tetapi marwah organisasi dan hak kader untuk mendapatkan proses yang adil dan terbuka,” tegasnya.

Cak Bram juga mengimbau seluruh kader PNI Merdeka agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum memperoleh kejelasan resmi.

Menurutnya, PNI Merdeka harus menjadi rumah politik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, demokrasi internal, serta kepastian aturan.

“Jangan jadikan kongres sebagai ruang tertutup untuk mengambil keputusan yang menyangkut masa depan seluruh kader. Kalau semuanya sudah sesuai aturan, tidak ada alasan untuk takut terbuka. Kami siap berdialog, siap bermusyawarah, tetapi kami juga siap berdiri tegak mempertahankan aturan organisasi,” pungkasnya.

_red

Artikel KLB atau Tertutup, Cak Bram “Kami Akan Ambil Langkah” pertama kali tampil pada .

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengajak jajaran anggota DPRD Sidoarjo bermain sepak bola dalam pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jumat (7/8/2026) sore.

Pertandingan tersebut menjadi momentum untuk mencairkan suasana sekaligus mempererat komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Bupati Subandi turun langsung memimpin tim Pemkab Sidoarjo dengan membawa sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sementara dari kubu legislatif, Ketua DPRD Sidoarjo Abdul Nasih turut membawa anggota dewan untuk meramaikan laga persahabatan tersebut.

Pertandingan berlangsung cukup sengit. Tim DPRD Sidoarjo berhasil mencetak tiga gol ke gawang Pemkab Sidoarjo yang dijaga Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo. Pemkab kemudian membalas melalui satu gol yang dicetak Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tidak berubah. Tim DPRD Sidoarjo akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1.

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan, olahraga bersama menjadi salah satu cara efektif untuk mencairkan suasana komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD.

Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi modal penting dalam membangun sinergi untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Olahraga bersama seperti ini menjadi simbol kekompakan dan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan DPRD Sidoarjo,” ujar Subandi.

Ia menegaskan, DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam membangun Sidoarjo. Pemkab menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, sedangkan DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Karena itu, menurut Subandi, seluruh unsur pemerintahan harus berjalan beriringan agar berbagai program pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Sinergi dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penyelarasan program kerja, serta saling menghargai fungsi dan wewenang masing-masing dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah,” tegasnya.

Pertandingan persahabatan tersebut pun menjadi gambaran bahwa hubungan eksekutif dan legislatif tidak hanya dibangun di ruang rapat, tetapi juga melalui interaksi informal yang mampu memperkuat kebersamaan dan komunikasi antarlembaga.

Editor : Sutiawan

Artikel Bupati Subandi Ajak Anggota DPRD Sidoarjo Main Bola, Perkuat Sinergi Eksekutif-Legislatif pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || SIDOARJO -Viking Sidoarjo mengucapkan selamat untuk seluruh Bonek Mania atas keberhasilan Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026. Gelar ini pantas diraih berkat perjuangan, kerja keras, dan dukungan yang tidak pernah berhenti dari tribun.

Ketua Viking Sidoarjo Alfi Arya saat ditemui media mengutarakan, rivalitas akan selalu ada saat 90 menit pertandingan dimulai. Tapi di luar lapangan, sepak bola tetap tentang saling menghargai.

“Hari ini adalah momen kalian untuk merayakan, maka nikmatilah dengan bangga”ucapnya dengan bangga

Ia berharap semoga prestasi ini menjadi motivasi agar sepak bola Indonesia semakin berkembang, semakin kompetitif, dan semakin dewasa. Sampai bertemu di pertandingan berikutnya.

“Saat peluit dibunyikan, kita bertarung habis-habisan demi warna kebanggaan masing-masing. Setelah itu, tetap saling menghormati sebagai sesama pencinta sepak bola, sekali lagi, selamat kepada Persebaya dan seluruh Bonek Mania. Salam hormat dari Viking Sidoarjo”tutupnya

(Redho)

Artikel Viking Sidoarjo Ucapkan Selamat Untuk Bonek Mania Atas Persebaya Juara Piala Presiden 2026 pertama kali tampil pada .

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas kerja keras, disiplin, dan perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo.

Selain memberikan reward, Pemkab Sidoarjo juga berencana meningkatkan bonus bagi atlet peraih medali emas pada ajang Porprov Jawa Timur mendatang dari sekitar Rp45 juta menjadi sekitar Rp50 juta sebagai bentuk motivasi agar prestasi olahraga di Sidoarjo terus meningkat.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan atlet melalui perluasan layanan BPJS Kesehatan serta kemudahan melanjutkan pendidikan melalui jalur prestasi bagi atlet yang berhasil meraih juara.

Sementara itu, Plt. Ketua Umum KONI Sidoarjo, Imam Purwanto, menyebut keberhasilan para atlet merupakan hasil sinergi antara atlet, pelatih, orang tua, dan seluruh cabang olahraga yang selama ini konsisten melakukan pembinaan.

Dengan penghargaan tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap semangat kompetisi dan budaya berprestasi di kalangan generasi muda semakin tumbuh, sekaligus menjadi bekal menghadapi Porprov Jawa Timur 2027.

Editor : Sutiawan

Artikel 1.940 Atlet Peraih Juara Porkab Terima Reward dari Pemkab Sidoarjo” pertama kali tampil pada .