BANGKALAN || Metrocakrawala.id — Ketua Forum Pemuda Bangkalan (FPB) M. Mukri mendorong semua pihak untuk menyelesaikan polemik pemberitaan yang melibatkan Hanif, yang mengaku sebagai wartawan BNewsNasional, melalui jalur klarifikasi. Ia menilai dialog terbuka lebih efektif daripada langsung menempuh jalur hukum.

Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya ajakan klarifikasi dari pihak yang merasa dirugikan, namun Hanif disebut tidak menghadiri agenda tersebut. Ketidakhadiran itu kemudian memicu wacana rencana somasi.

Menurut M. Mukri, ruang klarifikasi adalah cara paling tepat untuk meluruskan informasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Seharusnya persoalan ini dapat diklarifikasi secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar M. Mukri di Bangkalan, Senin (31/08/2026).

Ia menambahkan, ketidakhadiran dalam forum klarifikasi justru berpotensi menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Padahal, keterbukaan adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap media.

M. Mukri juga menyoroti pentingnya transparansi dari pihak media terkait status dan kapasitas wartawan yang bertugas.

“Kami meminta agar Hanif maupun pihak redaksi BNewsNasional memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status dan kapasitas dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Jika pemberitaan tidak didukung data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, maka wajar jika ada pihak yang keberatan,” jelasnya.

Namun ia mengingatkan, keberatan tersebut sebaiknya direspons dengan komunikasi, bukan dengan sikap tertutup. Terkait rencana somasi yang akan ditempuh pihak yang merasa dirugikan, M. Mukri menghormati hal tersebut sebagai hak hukum.

“Persoalan ini akan kami tempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kami meminta agar pihak yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan mempertanggungjawabkan informasi yang telah disampaikan kepada publik,” tegas pihak yang meminta klarifikasi sebelumnya.

Menanggapi itu, M. Mukri berharap somasi bisa dihindari jika komunikasi sudah dibangun lebih dulu.”Somasi itu hak. Tapi alangkah baiknya kita selesaikan dulu dengan kepala dingin dan dialog. Bangkalan ini kecil. Jangan sampai persoalan media justru memecah persatuan dan merusak iklim demokrasi di daerah kita,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Ketua FPB mengajak media, narasumber, dan masyarakat untuk bersama menjaga iklim pers yang sehat dan beretika.

“Redaksi sudah menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan klarifikasi sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik. Mari kita gunakan kesempatan itu. Jangan sampai perbedaan informasi membuat kita saling curiga,” pungkas M. Mukri.”

Red_

Artikel Ketua FPB M. Mukri Dorong Klarifikasi Selesaikan Polemik Pemberitaan di Bangkalan pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || SURABAYA — Upaya merajut kembali tali persaudaraan sekaligus memperkuat persatuan insan pers yang memiliki akar kelahiran dari Desa Rabasan Kedundung, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Madura, mulai diwujudkan melalui gagasan pembentukan Persatuan Wartawan Rabasan Kedundung (PWRK) Lintas Nusantara.

Pembentukan wadah tersebut digagas atas inisiatif dan arahan Sesepuh Desa Rabasan Kedundung, Faisol Majid, sebagai ruang silaturahmi dan persaudaraan bagi putra-putri Desa Rabasan Kedundung yang kini menekuni profesi jurnalistik dan tersebar menjalankan tugas di berbagai daerah.

PWRK Lintas Nusantara diharapkan tidak sekadar menjadi wadah berkumpulnya para wartawan asal Rabasan Kedundung, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, menjaga silaturahmi, serta membangun solidaritas dan kepedulian antar sesama insan pers.

Melalui wadah tersebut, para anggota diharapkan dapat saling menguatkan, berbagi pengalaman, serta saling mengingatkan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Semangat persaudaraan juga diharapkan mampu mencegah munculnya perselisihan, persaingan tidak sehat, maupun sikap saling menjatuhkan di antara sesama rekan seprofesi.

Dalam pesannya, Faisol Majid mengajak seluruh putra-putri Rabasan Kedundung yang berkiprah di dunia jurnalistik untuk bersama-sama memperkuat persatuan dan mencatatkan diri sebagai bagian dari wadah tersebut.

“Kita harus sadar bahwa hampir 99 persen warga Desa Rabasan saling bersaudara. Bahkan kerabat yang jauh pun masih memiliki hubungan keluarga hingga sepupu keempat. Ikatan darah dan ikatan iman ini harus senantiasa kita pelihara dengan baik,” ujar Faisol Majid, Minggu (23/08/2026).

Ia juga menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dan etika dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, keberanian menyampaikan informasi kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Dalam menjalankan liputan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, saya berpesan: tetaplah tegas dan berani menyuarakan kebenaran. Namun, jangan pernah melanggar batas etika profesi jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Pers yang berlaku,” tegasnya.

Faisol juga mengingatkan bahwa profesi maupun jabatan bukanlah ukuran utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, integritas, akhlak, dan sikap saling menghormati harus menjadi landasan utama bagi setiap insan pers.

“Ingatlah selalu, akhlak mulia jauh lebih tinggi dan lebih mulia nilainya dibandingkan jabatan atau profesi apa pun yang kita sandang,” pesannya.

Kehadiran PWRK Lintas Nusantara diharapkan menjadi momentum untuk membangun kekompakan yang semakin kokoh di antara wartawan asal Rabasan Kedundung. Selain menjadi ruang silaturahmi, wadah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan profesi yang harmonis, saling mendukung, serta mendorong kemajuan dan profesionalitas masing-masing anggota.

Lebih dari itu, para insan pers yang tergabung di dalamnya diharapkan dapat membawa nama baik kampung halaman melalui karya jurnalistik yang jujur, berimbang, santun, bermanfaat, dan bertanggung jawab.

Dengan semangat “bersatu dalam persaudaraan, profesional dalam pemberitaan, dan teguh dalam etika”, PWRK Lintas Nusantara diharapkan menjadi wadah yang mampu mempererat hubungan kekeluargaan sekaligus meningkatkan marwah profesi jurnalistik di tengah masyarakat.

Red_

Artikel Bentuk PWRK Nusantara, Tokoh Pemuda Rabasan Kedundung Serukan Eratkan Ukhuwah dan Teguh Beretika Profesi Jurnalis pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || SURABAYA,Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke 81 tahun dirayakan oleh jajaran pegawai Biro Administrasi Pembangunan (AP) Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) seremonial pembukaan dipimpin langsung oleh Kabiro AP R. Henggar Sulistiarto, S.H., M.M., M. MRS.

Aneka lomba dilaksanakan setiap hari Rabu mulai tanggal 5 pembukaan lanjut lomba Goyang Bola, Makan Krupuk, Estaret. Untuk tanggal 12 lomba Sukat, Clash of AP dan tanggal 19 Agustus Drama Musikal serta Parikan sekaligus pembagian hadiah.

Kepada awak media Kabiro AP R. Henggar Sulistiarto menggunakan,

“Saat ini seluruh pegawai Biro AP merayakan Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke 81 Tahun, dengan semangat spirit perjuangan termasuk semangat berkompetisi seperti para pejuang terdahulu. Sifatnya adalah berlomba supaya semangat itu tetap ada dan lomba-lomba ini kita kemas dengan gaya yang isinya adalah tentang kultur budaya Nusantara seperti lomba parikan. Tujuannya mengingatkan bahwa budaya itu harus tetap eksis tidak hanya lomba makan kerupuk terus bertahun-tahun seperti biasanya tapi harus diselipkan kompetisi lomba budaya siapa lagi yang menjaga budaya kalau bukan kita sendiri”.

“Momentum yang sangat pas dan baik 17 Agustus untuk kembali memperat persatuan Bangsa Indonesia melalui spirit semangat ikutan lomba serta menjaga kerukunan gotong royong guyup kompak agar tidak ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun modelnya,” ujarnya.

Dalam pantauan awak media diruang kerja Biro AP Jatim suasana begitu meriah dengan teriakan saling memberikan semangat
“hidup Pakde”
“hidup Pakde”
sapaan akrab Kabiro AP Pakde Henggar.

“Setiap tahun kami selalu merayakan Kemerdekaan Bangsa Indonesia dengan berkompetisi ikutan lomba,” kata Nanang salah satu Pegawai Biro AP.

Selain diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya juga seremonial penyematan pita merah putih, secara keseluruhan rangkaian acara lomba di Biro AP berjalan lancar dan sukses.

red_(An)

Artikel Bukan Sekadar Seremonial, Kabiro AP Jatim Jadikan Momen 17-an Penguat Gotong Royong dan Kelestarian Budaya pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id , JAKARTA — Pro Jurnalismedia Siber (PJS) memasuki tahun 2026 dengan arah perjuangan yang semakin tegas. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba dan Sekretaris Jenderal DPP PJS Rikky Fermana, penguatan kompetensi wartawan ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis organisasi untuk membangun pers siber yang profesional, berintegritas dan memiliki marwah.

DPP PJS secara resmi menetapkan tema nasional PJS Tahun 2026 sebagai pijakan bersama seluruh jajaran organisasi di Indonesia.

Tema tersebut adalah:

“Penguatan Kompetensi Wartawan untuk Mewujudkan Pers Siber yang Profesional dan Berintegritas Menuju PJS sebagai Konstituen Dewan Pers.”

Tema ini bukan sekadar slogan organisasi yang dipasang dalam spanduk, backdrop kegiatan maupun materi publikasi. Lebih dari itu, tema nasional tersebut menjadi garis perjuangan PJS sepanjang 2026 sekaligus penegasan bahwa organisasi ingin membangun kekuatan pers siber melalui kualitas sumber daya manusia.

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana menegaskan bahwa perjalanan PJS menuju Konstituen Dewan Pers harus dibangun dengan kerja nyata, konsolidasi yang kuat dan peningkatan kompetensi wartawan secara berkelanjutan.

Sebab, organisasi pers yang ingin memiliki posisi strategis dalam ekosistem pers nasional tidak cukup hanya mengandalkan jumlah anggota atau banyaknya struktur kepengurusan. Kualitas wartawan, profesionalisme media, kepatuhan terhadap kode etik serta integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar.

Karena itu, DPP PJS mendorong seluruh pengurus PJS se-Indonesia menjadikan tahun 2026 sebagai momentum untuk melakukan lompatan kualitas.

Salah satu instrumen penting yang akan terus diperkuat adalah pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PJS di berbagai daerah.

UKW tidak dipandang semata sebagai agenda organisasi, tetapi menjadi bagian dari proses membangun wartawan yang memahami tugas, fungsi, etika dan tanggung jawab profesinya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan wartawan semakin kompleks. Kecepatan publikasi tidak boleh mengorbankan akurasi. Persaingan media tidak boleh menghilangkan independensi. Sementara kebebasan pers harus tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional.

Dalam konteks itulah PJS ingin hadir sebagai organisasi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan secara kuantitas, tetapi membangun kualitas secara serius.

Menuju Konstituen Dewan Pers bukan pekerjaan instan. Ada proses panjang yang membutuhkan pembenahan organisasi, peningkatan kompetensi, konsolidasi nasional dan kesungguhan seluruh jajaran PJS dalam menjalankan amanat profesi jurnalistik.

Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana mengajak seluruh pengurus dan anggota PJS menjadikan tema nasional 2026 sebagai komitmen bersama.

Setiap kegiatan PJS di seluruh tingkatan diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas wartawan dan penguatan organisasi.

Keseragaman penggunaan tema nasional juga diharapkan mampu memperkuat identitas serta menyatukan langkah seluruh jajaran PJS dari pusat hingga daerah.

“Tema ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi menjadi arah perjuangan PJS dalam memperkuat kompetensi, profesionalisme dan integritas wartawan sekaligus mempersiapkan PJS menuju Konstituen Dewan Pers,” tegas DPP PJS.

Pesan tersebut menjadi penting karena PJS sedang membangun fondasi organisasi untuk menghadapi tahapan yang lebih besar. Seluruh pengurus daerah dituntut bergerak seirama, membangun komunikasi, memperkuat konsolidasi dan memastikan setiap program organisasi berjalan secara terukur.

PJS tidak ingin sekadar menjadi organisasi yang ramai dalam struktur, tetapi harus menjadi organisasi yang nyata dalam kerja, kuat dalam kompetensi dan konsisten menjaga integritas profesi.

Dengan semangat “PJS Rumah Kita, PJS Pasti Bisa”, Mahmud Marhaba dan Rikky Fermana menyerukan kepada seluruh keluarga besar PJS agar menjadikan 2026 sebagai tahun penguatan kualitas.

Sebab, jalan menuju Konstituen Dewan Pers tidak cukup ditempuh dengan klaim dan retorika.

Jalan itu harus dibuktikan dengan kompetensi, profesionalisme, integritas dan kerja nyata.

Dan dari sanalah PJS ingin membuktikan bahwa pers siber Indonesia mampu tumbuh menjadi pers yang profesional, beretika dan dipercaya publik. (DPP PJS) _red

Artikel Mahmud Marhaba–Rikky Fermana Tegaskan Arah PJS 2026: Perkuat Kompetensi Wartawan Menuju Konstituen Dewan Pers pertama kali tampil pada .

​Melalui proses seleksi yang komprehensif, berikut adalah susunan kepemimpinan baru Direksi Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya periode 2026–2029:
​Direktur Utama: Tias Alvin Papatria, S.T., M.M.
​Direktur Pelayanan: Sayid Mochamad Iqbal, S.Kom., CISA
​Direktur Operasi: Bagus Andi Puspito, S.T.

​Perpaduan keahlian dari ketiga figur ini—yang mencakup bidang manajemen strategis, sistem informasi dan audit layanan, hingga teknik operasional—diharapkan saling melengkapi dalam menjawab tantangan operasional BUMD ke depan. Saat ini, Perumda Air Minum Surya Sembada melayani +/- 642.737 Sambungan Rumah (SR) di seluruh cakupan wilayah Kota Surabaya.

​Menyikapi penetapan ini, Direktur Utama terpilih, Tias Alvin Papatria, menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi kinerja perusahaan melalui pendekatan yang lebih modern dan terukur. “Perumda Air Minum Surya Sembada sejatinya sudah memiliki fondasi yang sangat baik. Ke depan, fokus kami bukan mengubah arah perusahaan, melainkan menyempurnakan pelaksanaannya,” tegas Tias Alvin.

​Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi sistem dalam melayani masyarakat. “Inovasi utama yang akan kami bangun adalah budaya kerja berbasis data, integrasi antar unit, pengambilan keputusan yang cepat, serta disiplin eksekusi. Tujuannya jelas, agar pelayanan kepada masyarakat semakin tanggap, efisiensi operasional meningkat, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata serta berkelanjutan bagi pelanggan maupun perusahaan,” tambahnya.
​
Segenap manajemen dan karyawan menyambut baik penetapan susunan direksi periode 2026–2029. Transisi kepemimpinan ini diyakini akan berjalan lancar dan berfokus penuh pada upaya menghadirkan layanan air minum yang prima dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Surabaya.

Editor : Nank’s

Artikel Susunan Direksi Baru Perumda Air Minum Surya Sembada 2026–2029 Resmi Diumumkan, Bawa Visi Budaya Kerja Berbasis Data dan Disiplin Eksekusi pertama kali tampil pada .

Bangkalan || metrocakrawala.id – Kepala Biro Kabupaten Bangkalan, Mukri, menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya ibunda dari Ketua PEJALAN, Bung Anam. Kegiatan takziah tersebut dilaksanakan di rumah duka yang berlokasi di Desa Jengkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.(31/07/2026)

Kedatangan Kabiro wartapers.com ini merupakan bentuk empati dan solidaritas kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam kesempatan tersebut, Mukri mendoakan agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Nya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisi Allah SWT. Amin,” ujar Mukri di sela-sela kunjungannya Mukri, Melakukan takziah melayat dan menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya ibunda Ketua PEJALAN Bung Anam di Desa Jengkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Sebagai bentuk wujud kepedulian, solidaritas, serta dukungan moral kepada keluarga yang sedang berduka Cita Kabiro wartapers.com hadir secara langsung ke rumah duka untuk mendoakan almarhumah sekaligus memberikan penguatan mental kepada keluarga Bung Anam agar senantiasa sabar dan tabah,”

_red: HS.

Artikel Kepala Biro Wartapers Bangkalan Melayat ke Rumah Duka Ibu Ketua PEJALAN Bung Anam pertama kali tampil pada .

Bangkalan || metrocakrawala.id — Pejabat Pj Kepala Desa Patemon menyampaikan permohonan maaf terbuka sekaligus membantah tegas isu yang menyebutkan bahwa wartawan diduga meminta sejumlah uang 5jt. kepadanya. Bantahan dan klarifikasi tersebut disampaikan langsung saat ditemui awak media di Kantor Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan.

Langkah klarifikasi ini diambil setelah sejumlah jajaran wartawan mendatangi Pj Kades Patemon guna meminta penjelasan resmi. Isu yang beredar luas di tengah masyarakat tersebut dinilai berpotensi mencederai marwah dan integritas profesi wartawan atau jurnalistik.

Dalam keterangannya, Pj Kades Patemon menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan statement atau tuduhan bahwa insan pers meminta uang. Menurutnya, informasi yang beredar merupakan bentuk kesalahpahaman akibat narasi media lain yang melintir ucapannya kades.

“Saya tidak pernah mengatakan atau memberikan statement bahwa wartawan meminta uang. Isu itu hoaks dan tidak benar. Ada pihak lain yang melintir ucapan saya. Namun, jika ada yang merasa keberatan atau dirugikan atas kesalahpahaman ini, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf,” tegas Pj Kades Patemon.

Di sisi lain, perwakilan awak media Aliwafa menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dan kehormatan profesi wartawan. Mereka menyampaikan bahwa jika tidak ada klarifikasi dan permohonan maaf terbuka, persoalan ini berpotensi dibawa ke ranah hukum atas dugaan pencemaran nama baik. (29/07/2026)

Dengan adanya permohonan maaf dan pembersihan nama baik ini, hubungan kemitraan antara Pemerintah Desa Patemon dan insan pers diharapkan dapat kembali kondusif, transparan, serta saling menghormati peran masing masing Pj Kades Patemon menyampaikan permohonan maaf dan mengklarifikasi bahwa isu wartawan meminta uang adalah hoaks di Kantor Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

Para wartawan mendatangi Pj Kades secara langsung untuk konfirmasi, yang kemudian ditanggapi dengan bantahan tegas dan penyampaian permohonan maaf secara terbuka oleh Pj Kades Patemon.”

Editor: MK

Artikel Sampaikan Permohonan Maaf, Pj Kades Patemon Tegaskan Isu Wartawan Minta Uang Adalah Hoaks pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || DENPASAR, BALI – Solidaritas Jurnalis Bali (SJB), menyatakan siap menghadapi gugatan perdata senilai Rp 25 miliar yang diajukan pengacara Dr. Togar Situmorang SH MH MAP C.Med CLA terhadap empat perusahaan media di wilayah Bali. Gugatan yang terindikasi berkaitan dengan produk jurnalistik itu, dinilai semestinya diselesaikan melalui mekanisme sengketa pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Diketahui, gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register perkara 958/Pdt.G/2026/PN Dps atas dugaan perbuatan melawan hukum. Empat media yang menjadi pihak tergugat adalah Radar Buleleng, Fajar Bali, Balipolitika.com, serta MangupuraNews.com.

Koordinator SJB I Made “Ariel” Suardana SH MH atau yang akrab disapa IMAS mengungkapkan pihaknya telah mempelajari secara mendalam materi gugatan yang diajukan penggugat. Menurutnya, objek yang dipersoalkan merupakan produk pers yang lahir dari kerja jurnalistik dan disusun berdasarkan fakta serta rangkaian peristiwa hukum yang tengah terjadi.

“Dari gugatan yang telah kami pelajari, objek sengketa adalah produk pers. Jurnalis menulis berdasarkan fakta-fakta yang ada terkait perkara tersebut. Bahkan, pihak penggugat juga telah diberikan hak jawab, sehingga pemberitaan yang terbit telah memenuhi prinsip keberimbangan,” ujar IMAS yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPC Peradi SAI Denpasar. Senin, (13/7/2026).

Dalam pernyataan selanjutnya, pengacara yang dikenal kerap menangani berbagai perkara besar itu menegaskan sengketa yang berkaitan dengan pemberitaan, sejatinya berada dalam kewenangan Dewan Pers. Karena itu, gugatan yang ditempuh melalui pengadilan umum dinilai tidak tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Pandangan para pengacara yang hadir dalam pertemuan kemarin disebut sangat jelas, persoalan pemberitaan bukan ranah pengadilan umum melainkan sengketa pers yang mekanisme penyelesaiannya melalui Dewan Pers. “Meski demikian, kami tetap menghormati langkah hukum yang ditempuh saudara Togar Situmorang,” tegasnya.

Lebih lanjut, untuk menghadapi gugatan tersebut, SJB memastikan tidak akan berjalan sendiri dalam proses persidangan nanti. Sedikitnya, ada 30 advokat lintas organisasi profesi hukum telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan kepada media yang digugat.

Jumlah itu diperkirakan masih akan terus bertambah seiring derasnya dukungan yang mengalir ke pihak SJB. “Sejauh ini sudah ada sekitar 30 advokat dari berbagai organisasi yang menyatakan siap membela pers. Bahkan, banyak rekan-rekan pengacara yang menghubungi saya dan ingin bergabung dalam perkara ini,” ungkap IMAS.

Pada hakikat nya, keterlibatan para advokat tersebut bukan semata untuk mendampingi para tergugat melainkan juga untuk menegaskan batas tegas antara sengketa pers dan perkara perdata umum. Ia menilai fondasi hukum terkait penyelesaian sengketa pers telah diatur secara jelas dan tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh pihak mana pun.

“Tujuan kami adalah meletakkan fondasi hukum yang tepat bahwa sengketa pers merupakan kewenangan Dewan Pers. Hukum tidak boleh dibiaskan dengan dalih apapun,” katanya. IMAS juga menegaskan seluruh pemberitaan terkait Togar Situmorang dibuat berdasarkan fakta hukum dan perkembangan perkara yang sedang berlangsung.

Bahkan, perkara pidana yang menjadi dasar pemberitaan disebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan diperkuat melalui putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. “Kasus yang diberitakan bukan isu yang dibuat-buat. Itu adalah fakta hukum. Sampai saat ini sudah ada putusan tingkat banding dan informasinya sedang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, apalagi yang hendak dipersoalkan?” ujarnya.

Sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Denpasar. SJB memastikan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan sekaligus menghormati proses hukum yang berjalan dengan sebaik-baiknya. “Untuk sidang pertama pada 22 Juli nanti, kami siap menghadapi gugatan tersebut dan menghormati proses hukum yang berlangsung,” cetus lelaki yang dikenal murah senyum itu.

Dalam kesempatan tersebut, IMAS juga menyinggung sejumlah putusan yang dinilai memperkuat posisi hukum pers di Indonesia. Contohnya, perkara gugatan terhadap Majalah Tempo yang diajukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 disebut semakin mempertegas perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya. “Landasan hukumnya sudah sangat jelas. Ada Undang-Undang Pers, putusan Mahkamah Konstitusi, hingga berbagai yurisprudensi yang menegaskan kedudukan hukum pers. Karena itu, kami meyakini langkah yang dilakukan media sudah sesuai koridor hukum,” tandasnya.

Sementara itu, menurut IMAS perbedaan pandangan terhadap sebuah pemberitaan merupakan hal yang lumrah dan bersifat subjektif bagi setiap orang. Namun, ketidakpuasan terhadap isi pemberitaan tidak serta-merta menghapus perlindungan hukum yang dimiliki insan pers dalam menjalankan tugasnya.

“Apakah seseorang puas atau tidak puas terhadap pemberitaan, itu hal yang relatif. Tidak mungkin media mampu menyenangkan semua pihak, terlebih ketika yang diberitakan adalah perkara pidana dugaan penipuan dan penggelapan yang telah diputus pengadilan,” katanya.

Gelombang dukungan terhadap kebebasan pers pun terus menguat dari berbagai kalangan di Bali. Sejumlah kantor hukum dan lembaga bantuan hukum di wilayah itu menyatakan sikap tegas untuk membela kemerdekaan pers di tengah adanya gugatan dan dugaan intimidasi terhadap insan media.

Dukungan tersebut datang dari LABHI Bali, Benjamin Seran Jr & Partner, The Somya International Law Office, ATA Law Office, YLBLI-LBH Bali, Wiguna and Partners Law Office, LBH Pena NTT Bali, Gurat Law Office, Central Bali Law Office, Tirta Dewata Law Office, hingga Art Law Firm.

Mereka mengaku terpanggil untuk memberikan pendampingan hukum kepada wartawan dan perusahaan pers yang menghadapi tekanan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dalam rapat yang digelar di Kantor Radar Bali, para advokat menegaskan pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan tidak boleh dibungkam ataupun dikendalikan demi kepentingan pihak tertentu.

“Pers dijaga oleh Undang-Undang Pers dan tidak boleh dibungkam atau dikendalikan sesuai keinginan sendiri. Kami terpanggil untuk membela media dan siap menghadapi gugatan apapun yang ditujukan kepada insan pers sepanjang karya jurnalistik tersebut dibuat sesuai koridor hukum dan kode etik,” tegas I Made Somya Putra SH MH yang masuk dalam tim kuasa hukum.

Sedangkan para advokat lainnya, menilai pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan seharusnya menempuh mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers seperti penggunaan hak jawab dan hak koreksi. Dewan Pers juga telah menyediakan ruang penyelesaian sengketa tanpa harus mengedepankan langkah hukum yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi.

Mereka berpendapat gugatan maupun tekanan terhadap media, tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam kritik dan fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers. Sebab, keberadaan media yang independen merupakan salah satu pilar utama demokrasi. “Upaya hukum adalah hak setiap warga negara, tetapi jangan sampai gugatan dijadikan instrumen untuk menekan atau membatasi kerja-kerja jurnalistik,” tutupnya.

Sementara itu, Benyamin Seran SH MH menambahkan pers memiliki perlindungan hukum yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur negara. Pihaknya menegaskan komitmen untuk mendampingi wartawan dan perusahaan pers yang menjalankan tugas secara profesional, berimbang, serta sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk menghormati kerja jurnalistik dan menyelesaikan keberatan terhadap pemberitaan melalui jalur yang telah ditetapkan undang-undang. Menurut para pengacara ini, kebebasan pers bukan hanya hak media melainkan juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pers bukan musuh. Pers adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga bersama,” terang para pengacara. Oleh sebab itu, setiap upaya pembungkaman terhadap media termasuk melalui gugatan wajib dihadapi melalui koridor hukum yang benar. Pers adalah mitra masyarakat dalam menyampaikan kebenaran dan mengawasi berbagai persoalan publik. Kebebasan pers harus dijaga bersama dan tidak boleh dibungkam oleh kepentingan apapun,” pungkas mereka.

Sebagai kesimpulan, kasus ini mengingatkan kembali pada peristiwa beberapa tahun silam di mana sejumlah media daerah juga menghadapi gugatan bernilai besar setelah memberitakan perkara hukum yang sedang berlangsung. Akibatnya, banyak pihak khawatir kondisi tersebut dapat menurunkan semangat media dalam menjalankan fungsi pengawasan demi kepentingan publik.

_red (Agung Ch)

Artikel Tak Terima Pemberitaan, Pengacara Ajukan Gugatan Fantastis Tuntut Rp 25 M , Puluhan Advokat Bela Empat Media pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || (5/07/2026) Kami segenap keluarga besar Media Metro Cakrawala mengucapkan selamat atas Anniversary ke-2 Media Suara Rakyat Indonesia.
Secara khusus, kami menyampaikan apresiasi kepada Bpk. Slamet Pramono (Bram) selaku pimpinan Redaksi yang telah membawa Media Suara Rakyat Indonesia (MSRI), terus berkembang sebagai media yang mengedepankan profesionalisme, independensi, dan penyampaian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Semoga di usia yang ke-2 ini, Media Suara Rakyat Indonesia semakin maju, dipercaya publik, terus menjadi penyambung suara rakyat, serta senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Semoga hubungan baik dan sinergi antarsesama insan pers semakin erat demi kemajuan dunia jurnalistik Indonesia

Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan inspiratif dari penasihat hukum, ADV. Edi Sumarno, S.H., M.M. yang akrab disapa Mbah Gantol. Dalam penyampaiannya, ia mengajak seluruh peserta untuk menjadi pejuang sejati yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan maupun dunia usaha.

Menurutnya, keberhasilan hanya dapat diraih melalui proses panjang yang penuh perjuangan, kerja keras, dan ketekunan. Pengalaman jatuh bangun dalam membangun usaha menjadi pelajaran berharga agar setiap individu memiliki mental yang kuat dan pantang menyerah.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa profesi jurnalis memiliki peran penting sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Seorang wartawan dituntut untuk mengedepankan integritas, profesionalisme, serta menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya sehingga mampu memberikan manfaat bagi publik.

Perayaan Anniversary ke-2 Media Suara Rakyat Indonesia menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan antarinsan media, memperkuat semangat kolaborasi, serta meningkatkan komitmen dalam menghadirkan informasi yang berkualitas bagi masyarakat luas.

Artikel Pimpinan Redaksi Metro Cakrawala Hadiri Anniversary ke-2 Media Suara Rakyat Indonesia di Pacet Mojokerto pertama kali tampil pada .

“Bahasa Asing Penting, Namun Moral dan Konstitusi Harus Tetap Menjadi Panglima”

Metrocakrawala.id || Jakarta 3 Juni 2026

Potret Suram kembali terjadi menggambarkan keprihatinan terhadap Anak Anak Negeri yang ingin berangkat ke Sekolah saja harus menggadaikan Nyawa dengan melewati Jembatan Rusak. “Advokat Rikha Permatasari menegaskan: Setiap Kebijakan Pendidikan Harus Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat dan Tuhan”, “Pendidikan Bukan Proyek Coba-Coba: Takut Tuhan, Taat Konstitusi, Selamatkan Masa Depan Generasi Bangsa”.

“Jangan Abaikan Amanat Konstitusi: Pendidikan Harus Membentuk Karakter, Bukan Sekadar Mengejar Tren Global” Tegas Advokat Rikha Permatasari. “”Takutlah Kepada Tuhan Sebelum Membuat Kebijakan: Pendidikan Nasional Bukan Ajang Eksperimen Politik”.

Menanggapi wacana masuknya Bahasa Prancis ke dalam kurikulum sekolah nasional, saya mengingatkan seluruh pemangku kebijakan agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung terhadap jutaan peserta didik di Indonesia.

Pendidikan bukanlah laboratorium percobaan kebijakan. Setiap perubahan kurikulum harus dilakukan berdasarkan kebutuhan nasional, kajian akademik yang komprehensif, kesiapan tenaga pendidik, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Sebagai negara hukum, setiap kebijakan pendidikan wajib berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Artinya, orientasi utama pendidikan nasional bukan semata-mata penguasaan bahasa asing, melainkan pembentukan karakter, moral, akhlak, dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia.

Saya juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang wajib dijaga, dikembangkan, dan diutamakan.

Tidak ada larangan mempelajari bahasa asing. Namun negara harus memastikan bahwa penguatan Bahasa Indonesia, pendidikan karakter, literasi dasar, serta kualitas pendidikan yang masih menghadapi berbagai tantangan di daerah-daerah tidak menjadi terabaikan.

Lebih dari itu, saya mengajak seluruh pemimpin negeri untuk takut kepada Tuhan dalam menjalankan amanah rakyat. Jabatan bukan sekadar kewenangan, melainkan tanggung jawab moral, hukum, dan spiritual.

Setiap kebijakan yang dibuat akan dicatat oleh sejarah, dinilai oleh rakyat, dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Karena itu, jangan sampai keputusan strategis di bidang pendidikan lahir karena kepentingan sesaat, tekanan politik, atau pencitraan, melainkan benar-benar demi masa depan generasi penerus bangsa.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang bijaksana, berintegritas, berakhlak, serta memiliki keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat dan masa depan anak-anak Indonesia di atas segala kepentingan lainnya._red

Artikel Advokat Rikha Permatasari Prihatin: “Sebelum Menambah Bahasa Asing, Benahi Dulu Kualitas Pendidikan Nasional” pertama kali tampil pada .