Subandi mendatangi langsung sejumlah santri yang menjalani perawatan di rumah sakit. Ia didampingi Komandan Kodim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Abraham Prihadi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo Eri Sudewo.

Bupati terlebih dahulu mendatangi Ponpes Manbaul Hikam untuk melihat kondisi para santri. Setelah itu, rombongan melanjutkan pengecekan ke sejumlah rumah sakit, di antaranya RS Delta Siti Hajar, RS Delta Surya, dan RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo.

Subandi memastikan seluruh santri yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapatkan penanganan medis.

“Tidak ada yang meninggal. Semua pasien sudah tertangani dengan baik,” tegas Subandi.
Ia juga meminta masyarakat maupun para wali santri tidak mudah percaya terhadap informasi yang menyebut adanya korban meninggal dalam kejadian tersebut.

“Kalau nanti ada berita yang menyebut ada yang meninggal, itu tidak benar. Kami sudah memastikan dan mengecek langsung kondisi para santri di rumah sakit,” ujarnya.

Berdasarkan data sementara yang disampaikan Pemkab Sidoarjo, sekitar 200 santri menjalani perawatan di RSUD R.T. Notopuro. Sementara lebih dari 58 santri lainnya dirawat di RSI Siti Hajar. Sebagian pasien disebut mulai membaik dan berpeluang diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatannya dinyatakan baik oleh tim medis.

Pemkab Pastikan Penanganan Maksimal

Subandi meminta jajaran Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan rumah sakit yang menangani para santri. Pelayanan medis diminta diberikan secara maksimal hingga seluruh pasien dinyatakan pulih.

“Kami berkoordinasi dengan semua rumah sakit untuk melakukan penanganan dan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin,” katanya.

Ia juga mengimbau para wali santri tetap tenang dan tidak panik. Pemerintah daerah, kata Subandi, terus memantau perkembangan kondisi para santri sampai seluruhnya dinyatakan sembuh.

Dugaan keracunan tersebut terjadi setelah para santri mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah laporan menyebut keluhan kesehatan mulai muncul beberapa jam setelah makanan dikonsumsi, dengan gejala antara lain mual dan diare.

Dinas Kesehatan dan Perizinan Diminta Turun Tangan

Selain memastikan korban mendapat pelayanan medis, Subandi menyatakan Pemkab Sidoarjo akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap penyedia makanan MBG.

Ia meminta Dinas Kesehatan serta Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Sidoarjo segera melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kejadian.

“Besok kami panggil Dinas Kesehatan dan Dinas Perizinan. Jika nanti hasil pemeriksaan memastikan kejadian ini disebabkan oleh makanan dari program MBG, tentu akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemeriksaan nantinya tidak hanya menyangkut makanan, tetapi juga proses pengolahan hingga penyajiannya, termasuk aspek perizinan penyedia makanan.

Sementara itu, jumlah santri yang mendapat penanganan medis terus diperbarui. Laporan media pada malam kejadian mencatat jumlah pasien mencapai lebih dari 270 orang dan tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan.

Pemkab Sidoarjo menegaskan penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut masih harus dipastikan melalui pemeriksaan, sehingga dugaan keracunan akibat makanan MBG belum dapat dinyatakan sebagai kesimpulan final.

Editor : Dutiawan

Artikel Ratusan Santri Diduga Keracunan, Bupati Subandi Turun Langsung Pastikan Tak Ada Korban Meninggal pertama kali tampil pada .

Gresik | Metrocakrawala.id — Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) tidak boleh berhenti pada pencapaian angka pemeriksaan maupun laporan administratif. Data yang dihimpun dari masyarakat harus diolah menjadi gambaran nyata kondisi kesehatan setiap wilayah dan selanjutnya menjadi pijakan dalam menentukan program serta intervensi kesehatan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, saat memimpin evaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik, Selasa (18/8/2026). Evaluasi diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala Puskesmas, penanggung jawab PKG, perangkat daerah, serta sejumlah instansi terkait.

Menurut Alif, evaluasi PKG harus diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar di lapangan. Bukan hanya berapa banyak masyarakat yang telah menjalani pemeriksaan, tetapi juga apa yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dan bagaimana pemerintah menindaklanjutinya.

“Evaluasi hari ini bukan sekedar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” tegasnya.

Berdasarkan evaluasi Dinas Kesehatan, hingga Agustus 2026 capaian PKG Kabupaten Gresik berada pada angka 28,8 persen, sedangkan target hingga Desember ditetapkan sebesar 46 persen. Sementara pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak usia sekolah telah mencapai sekitar 57 persen.

Capaian tersebut, kata Alif, perlu segera didorong melalui perbaikan sistem, penguatan koordinasi, serta penyederhanaan proses pendataan. Ia tidak ingin kendala teknis dalam proses entri data justru menghambat program yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Sistem input juga harus dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian dapat disinkronkan dengan Satu Sehat,” ujarnya

Bagi Alif, nilai strategis PKG justru terletak pada data hasil pemeriksaan. Karena itu, setiap Puskesmas diminta memiliki data dasar sasaran hingga tingkat desa yang tidak hanya mencatat jumlah warga yang telah diperiksa, tetapi juga jenis persoalan kesehatan yang ditemukan serta tindak lanjut terhadap pasien.

Ia memberikan gambaran sederhana. Jika sebuah desa memiliki 100 balita sebagai sasaran PKG, pemerintah harus mengetahui berapa yang telah diperiksa, berapa yang dinyatakan sehat, berapa yang mengalami stunting, serta berapa yang ditemukan memiliki persoalan kesehatan lainnya.

Lebih jauh, data tersebut harus mampu menunjukkan berapa warga yang kemudian mendapatkan penanganan lanjutan di Puskesmas.

“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” jelasnya.

Menurutnya, pola tersebut jauh lebih penting dibanding sekadar mengejar persentase capaian pemeriksaan. Sebab, dari data itulah pemerintah dapat mengetahui karakteristik persoalan kesehatan di masing-masing wilayah.

Data PKG nantinya diharapkan dapat menjadi semacam peta kesehatan masyarakat Gresik, sehingga pemerintah tidak lagi menyusun program hanya berdasarkan pola kegiatan tahun sebelumnya, tetapi berdasarkan kebutuhan riil yang ditemukan di lapangan.

“Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegas Alif.

Selain persoalan pendataan, Alif meminta Dinas Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pelayanan hingga kebutuhan anggaran.

Seluruh rekomendasi tersebut harus disusun berdasarkan data sehingga setiap kebutuhan memiliki argumentasi yang jelas dan dapat menjadi bahan dalam menentukan prioritas kebijakan maupun penganggaran.

Ia juga meminta pelayanan PKG dibuat lebih mudah dijangkau masyarakat. Sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan oleh Puskesmas, tetapi harus melibatkan seluruh jaringan pemerintahan dan masyarakat hingga tingkat desa.

“Jangan semuanya dibebankan kepada Puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” katanya.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah. Alif menilai deteksi dini menjadi penting sebelum generasi muda memasuki dunia kerja.

Ia mengungkapkan adanya temuan calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang mengalami persoalan kesehatan seperti diabetes dan hipertensi ketika mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan memasuki dunia kerja.

“Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah mengatakan seluruh Puskesmas telah menjalankan PKG. Pelaksanaan tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas, tetapi juga melalui pelayanan luar gedung, termasuk Posyandu dan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Khusnah, proses pencatatan masih menghadapi kendala teknis. Sistem terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan sehingga data yang telah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercermin dalam sistem. Kondisi tersebut membuat angka capaian dalam sistem belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan PKG di lapangan.

“Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” jelasnya.

Selain persoalan sistem, beban kerja tenaga kesehatan di Puskesmas juga menjadi perhatian. Para tenaga kesehatan tidak hanya menjalankan PKG, tetapi secara bersamaan menangani berbagai program pemerintah dan melakukan pelaporan melalui sejumlah aplikasi.

Karena itu, evaluasi PKG di Kabupaten Gresik tidak hanya berbicara mengenai pencapaian target pemeriksaan. Lebih jauh, evaluasi tersebut menjadi momentum untuk membenahi tata kelola data kesehatan agar hasil pemeriksaan benar-benar memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah.

Dengan demikian, PKG diharapkan tidak berhenti sebagai program pemeriksaan gratis, melainkan berkembang menjadi instrumen deteksi dini sekaligus basis perencanaan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan persoalan nyata masyarakat Gresik.

( Ibnu/Gresik )

Artikel Evaluasi PKG Gresik Wabup Alif Tekankan Data Pemeriksaan Harus Berujung pada Kebijakan Kesehatan pertama kali tampil pada .

metrocakrawala.id || Mojokerto – Persoalan kesehatan masyarakat kembali menjadi sorotan setelah seorang warga Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, berinisial IR, mengaku kesulitan mendapatkan kepastian bantuan biaya pengobatan bagi anaknya.

Di tengah gencarnya pembahasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), banyak pihak menilai kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, justru lebih mendesak untuk mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurut informasi yang dihimpun, IR telah berupaya mengajukan permohonan keringanan biaya pengobatan melalui Polindes setempat yang diteruskan ke Dinas Kesehatan. Namun, pengajuan tersebut sempat mendapat penolakan dengan berbagai alasan administratif maupun teknis.

Kondisi tersebut membuat keluarga pasien berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah agar anak mereka dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.

Menanggapi laporan tersebut, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra atau yang akrab disapa Gus Bara, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Mojokerto harus terbebas dari gizi buruk dan stunting,” tegas Gus Bara saat menerima laporan terkait persoalan tersebut.

Dukungan juga datang dari anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Kabupaten Mojokerto menyatakan siap mengawal proses bantuan dan pendampingan hingga pasien mendapatkan penanganan optimal dan dinyatakan sembuh.

Kasus ini menjadi perhatian berbagai pihak sebagai bentuk pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas terkait, serta lembaga legislatif dalam memastikan hak kesehatan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan birokrasi yang berlarut.

editor : Pim

Artikel Warga Tanjangrono Berjuang Cari Kepastian Bantuan Kesehatan : Bupati Gus Bara Respons Cepat, Pasien Miskin. pertama kali tampil pada .

Acara disambut langsung oleh Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Ir. Avando Bastari, M.Phil., M.Tr.Opsla., IPM., ASEAN Eng.. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan sosial ini menjadi bagian dari komitmen Universitas Hang Tuah untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

“Momentum Dies Natalis ke-39 ini tidak hanya menjadi ajang refleksi perjalanan Universitas Hang Tuah, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis,” ujar beliau.

Sebagai bentuk teladan dan dukungan terhadap kegiatan kemanusiaan tersebut, Rektor Universitas Hang Tuah juga turut serta mendonorkan darah bersama para peserta lainnya. Kehadiran dan partisipasi langsung dari pimpinan universitas tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat dan civitas akademika yang hadir.

Kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan ini juga diikuti oleh para dekan fakultas serta kepala satuan kerja di lingkungan Universitas Hang Tuah. Suasana kebersamaan dan semangat gotong royong tampak mewarnai jalannya kegiatan sejak pagi hari.

Selain donor darah, masyarakat yang hadir juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, serta konsultasi kesehatan secara gratis. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya peserta yang hadir dan memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan.

Melalui kegiatan ini, Universitas Hang Tuah berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial di lingkungan kampus. Dies Natalis ke-39 menjadi momentum untuk terus bergerak maju, memberikan kontribusi positif, dan memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

Artikel Dies Natalis ke-39, Universitas Hang Tuah Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat pertama kali tampil pada .