Ditintelkam Polda Jatim menyatakan, “Kami secara tegas tidak dapat menerbitkan rekomendasi atau izin keramaian untuk kegiatan Parapatan Luhur PSHT 2026 demi mengutamakan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, karena adanya surat keberatan dari Polres Madiun Kota Nomor B/5/IX/YAN.2.1/2026/Satintelkam, potensi kerawanan konflik internal yang tinggi, serta belum terpenuhinya syarat administrasi sesuai Perpol Nomor 7 Tahun 2023.”

Merespons pembatalan tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat PSHT, Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc., langsung melayangkan surat sanggahan resmi Nomor 036/B/PP-PSHT/IX/2026 kepada Kapolri dan Kapolda Jatim.
Dalam suratnya, Muhammad Taufiq menegaskan, “Kami mengajukan sanggahan dan keberatan resmi karena penolakan izin dengan alasan potensi konflik adalah tindakan keliru dan tidak adil bagi organisasi kami yang legal sesuai SK Kemenkumham RI. Tugas aparat adalah mengamankan kegiatan, bukan melarang hak berkumpul. Kami menegaskan siap untuk segera melengkapi seluruh kekurangan berkas administrasi agar keputusan tersebut ditinjau kembali demi kepastian hukum.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Madiun juga telah bergerak cepat mengantisipasi situasi dengan menggelar rapat koordinasi eksternal.

Sekretariat Daerah Kota Madiun menyatakan, “Kami mengundang Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. melalui Surat Undangan Nomor 300/601/401.205/2026 untuk menghadiri rapat koordinasi eksternal mendadak demi menjaga ketentraman, ketertiban umum, serta memastikan situasi di wilayah Kota Madiun tetap aman dan kondusif sepanjang bulan September 2026.”

Artikel Polda Jatim Tolak Izin Parluh PSHT!MADIUN pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || GRESIK — Lahan bersertifikat milik almarhum H. Abdul Majid (dikuasai oleh ahli waris pihak Lutfi Afandi Cs/Keluarga) di wilayah Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, diduga menjadi sasaran klaim sepihak oleh pihak ahli waris almarhum Iksan (Huda cs.). Klaim yang diduga tanpa dasar dokumen sah tersebut memicu sengketa tanah yang kini dalam penanganan pihak berwenang.

Berdasarkan peninjauan lapangan yang dilakukan pada Rabu (16/9/2026) pukul 10.43 WIB di lokasi sengketa — Jl. Awikoen, Gunung Putri Cempo, Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik — pihak keluarga almarhum H. Abdul Majid menunjukkan iktikad baik dengan hadir secara sportif untuk saling membuktikan keabsahan hak atas tanah.

Pihak keluarga almarhum H. Abdul Majid menegaskan bahwa kepemilikan lahan tersebut sah secara hukum dan diperkuat dengan dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) resmi yang dipegang oleh pihak keluarga.

Sebaliknya, pihak Huda dkk. yang diduga mengklaim tanah tersebut sebagai milik mereka justru tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat-surat kepemilikan yang sah saat diminta oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik. Selain gagal menyerahkan bukti kepemilikan, pihak pengklaim juga dinilai tidak menunjukkan sikap kooperatif terhadap keluarga almarhum H. Abdul Majid maupun proses penyelesaian yang ditengahi oleh pihak berwenang.

Keluarga almarhum H. Abdul Majid mengharapkan proses hukum dan penanganan di BPN Gresik berjalan transparan serta adil demi kepastian hukum atas tanah hak milik mereka.

Red.tiem

Artikel Pihak Lawan Diduga Lakukan Klaim Sepihak, Sengketa Lahan di Kebomas Gresik Makin Memanas: Pihak Pengklaim Dinilai Tidak Kooperatif pertama kali tampil pada .

Meetrocakrawala.id SITUBONDO — Belasan calon jemaah umrah asal Kabupaten Situbondo menyatakan kecewa dan keberatan setelah gagal berangkat ke Tanah Suci. Mereka justru dipulangkan dari Surabaya setelah sebelumnya dijadwalkan berangkat melalui PT Kiswah Haramain Travelindo, sebuah perusahaan biro perjalanan yang beralamat di Perumahan Taman Surya Kencana, Cluster Merkurius Blok A Nomor 28–29, Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Sebelumnya beredar informasi bahwa sekitar 30 calon jemaah umrah gagal diberangkatkan. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi para calon jemaah yang sudah menabung dan menyiapkan diri untuk beribadah ke Tanah Suci.

Kepada awak media, para calon jemaah mengaku sudah membayar biaya paket umrah sejak lama dan sudah melengkapi seluruh persyaratan, termasuk paspor dan dokumen perjalanan. Namun hingga hari keberangkatan yang dijanjikan, keberangkatan terus ditunda dan akhirnya dibatalkan sepihak tanpa kejelasan pengembalian dana.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Kiswah Haramain Travelindo belum memberikan pernyataan resmi terkait pembatalan tersebut. Para calon jemaah berharap pihak penyelenggara segera memberikan kejelasan, baik terkait keberangkatan maupun pengembalian dana secara utuh. Jika tidak ada solusi, para jemaah mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib karena diduga adanya unsur penipuan.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan ibadah umrah dan haji, memastikan izin operasional serta legalitas perusahaan sebelum menyerahkan sejumlah besar uang.

(Redho)

Artikel Belasan Calon Jemaah Umrah Asal Situbondo Gagal Berangkat — PT Kiswah Haramain Travelindo Dituduh Lakukan Penipuan pertama kali tampil pada .

BANGKALAN | Metrocakrawala.id — Kuasa hukum Dian Rasyanti dan Silahul Faidah, Imron, S.H., mengapresiasi langkah Unit Reskrim Polres Bangkalan bersama pihak pertanahan yang melakukan peninjauan langsung terhadap titik koordinat lokasi yang berkaitan dengan persoalan perumahan PT Aqso Residence di Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Madura.

Peninjauan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan posisi dan titik koordinat objek yang dipersoalkan sekaligus mencocokkannya dengan data serta dokumen pertanahan yang berkaitan dengan lokasi tersebut.

Adapun lokasi yang menjadi objek peninjauan berada di kawasan Jalan Halim Perdanakusuma, Ring Road, Kabupaten Bangkalan.

Imron, S.H., selaku kuasa hukum Dian Rasyanti dan Silahul Faidah, menyampaikan bahwa pengecekan langsung ke lapangan merupakan bagian penting dalam proses pendalaman perkara. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dapat membantu penyidik memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi objek di lapangan.

“Kami mengapresiasi kinerja Unit Reskrim Polres Bangkalan bersama pihak pertanahan yang telah turun langsung ke lokasi untuk memastikan titik koordinat. Bagi kami, langkah ini penting agar persoalan dapat ditangani berdasarkan fakta dan data di lapangan,” ujar Imron, S.H.(10/09/2026)

Ia berharap hasil pengecekan tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai kesesuaian antara data, dokumen, titik koordinat, dan kondisi fisik tanah yang berkaitan dengan perkara.

Sementara itu, PT Aqso Residence merupakan pengembang perumahan yang menawarkan konsep hunian subsidi dengan desain yang memadukan unsur klasik dan modern.

Dalam perkembangannya, Dian Rasyanti dan Silahul Faidah telah melaporkan pihak developer atau pengelola perumahan tersebut ke Polres Bangkalan. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan dana pembelian rumah subsidi.

Perkara tersebut saat ini masih dalam proses penanganan dan pendalaman oleh aparat penegak hukum. Pihak pelapor berharap proses hukum berjalan secara profesional, transparan, serta berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak yang berkaitan dengan perkara.

Peninjauan titik koordinat di lokasi perumahan diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pengumpulan fakta dan data lapangan yang diperlukan penyidik dalam mendalami perkara tersebut.

Kuasa hukum Dian Rasyanti dan Silahul Faidah menegaskan akan terus mengawal proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga menyerahkan proses penyelidikan dan penyidikan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

(Tim: red)

Artikel Kuasa Hukum Dian Rasyanti dan Silahul Faidah Apresiasi Kinerja Unit Reskrim Polres Bangkalan, Tinjau Titik Koordinat PT Aqso Residence pertama kali tampil pada .

MALANG Metrocakrawala.id || Sungguh ironis ,miris dan mengerikan penegakkan hukum diSatreskrim Unit PPA Polresta Malang, bagaimana tidak, pelaku TPKS ( Tindak Pidana Kekerasan Seksual ) yang melakukan pelecehan keji,tidak menghormati harkat martabat seorang wanita , malah dilepas dengan dalih kurang cukup bukti.

Dr Didi Sungkono .S.H.,M.H., Pengamat Kepolisian dari Surabaya angkat bicara ,” ini tidak bisa dibenarkan ,jelas dalam UU No 12 Tahun 2022 Tentang TPKS diatur jelas dalam Pasal 6.A,6B,6 C , ancaman hukuman 12 tahun Penjara dan denda 300 juta ,karena ini tergolong pelanggaran hukum berat ,bukan malah disangka Pasal 6A yang ancaman hanya 4 Tahun Penjara .

Apalagi dalam LP nya bukan Model B tapi LPM ( laporan pengaduan masyarakat ) TERLAPOR statusnya dalam proses Lidik , ini kan sangat aneh, hukum yang sudah jelas ,terang benderang seakan akan dibuat remang remang, jangan seperti itu, KUHAP jangan diartikan kasih uang habis perkara atau KUHAP diartikan kurang uang harus penjara ,” Urai Didi Sungkono yang juga direktur lembaga bantuan hukum rastra Justitia ini

Berdasarkan pengakuan korban kepada kulitinta ,” Saya baru kenal 1 Minggu, melalui chat tik tok, karena dia anggota BEM ( Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang ) saya takut karena saya adalah mahasiswa baru, ” Ungkap Korban.

Lebih lanjut korban menuturkan ,” Setelah saya dijemput naik mobil bersama 3 orang temannya ( pelaku bersama dua teman , satu laki laki , satu wanita ) saya diajak ke oleh pelaku ke kedai coffe, karena sudah malam, sekira pukul 9 saya minta dianterkan pulang ke kost, namun tidak dianterkan ke tempat kost tapi dibelokkan ke kost harian , dan motor langsung dimasukkan ke garasi dengan alasan pelaku kos disitu,” Ujarnya

Perlu masyarakat ketahui
Tindak pidana kekerasan seksual kembali terjadi di Kota Malang. Seorang mahasiswi baru perguruan tinggi universitas Negeri Malang UM asal Mojokerto menjadi korban pemerkosaan di sebuah kamar indekos atau penginapan di kawasan Jalan Sigura-Gura Barat Raya, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (25/8/2026). Aksi dugaan kekerasan seksual itu berhasil digagalkan setelah korban secara diam-diam meminta pertolongan melalui pesan suara yang dikirim kepada rekan-rekannya.

Pelaku disebut bernama Ayup Rahman, mahasiswa Universitas Negeri Malang yang aktif di BEM ( Badan Eksekutif Mahasiswa ) Pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat yang saat itu sedang ngopi diwarung ,karena pelaku melarikan diri dari kamar , akhirnya teman korban bersama warga selanjutnya pelaku diserahkan ke pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum, namun hingga berita ini ditayangkan ,pelaku sudah dilepas oleh pihak kepolisian unit PPA Satreskrim Polresta Malang

Korban, sebut saja Mawar, 18 tahun dipaksa masuk kamar,kost harian , korban diseret tangannya hingga masuk kamar dilantai dua kost tersebut .

Menurut keterangan Mat, nama samaran rekan korban, situasi sempat membuat korban tidak berdaya karena alat komunikasi miliknya diduga dikuasai oleh terduga pelaku.

Dalam kondisi tertekan, korban kemudian memperoleh kesempatan mengambil telepon selulernya. Korban selanjutnya mengirimkan rekaman suara melalui grup WhatsApp sambil menangis dan meminta pertolongan.

“Saat ada kesempatan, korban berhasil mengambil ponselnya dan mengirimkan rekaman suara sambil menangis ke grup WhatsApp untuk meminta bantuan,” ujar Mat.

Mendapatkan pesan darurat tersebut, Mat bersama empat rekannya langsung menuju lokasi. Mereka kemudian berkoordinasi dengan penjaga penginapan sebelum membuka paksa pintu kamar.

Di dalam kamar, korban ditemukan dalam kondisi tidak mengenakan pakaian. Sementara terduga pelaku disebut berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh warga dan rekan-rekan korban.Setelah diamankan, Ayup Rahman kemudian ditangani aparat kepolisian. Tim Satreskrim Polresta Malang Kota melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta membawa korban ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis dan visum dan dikenakan biaya sebesar 700 ribuan diRSSA Malang

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengungkap secara terang rangkaian peristiwa, termasuk ada atau tidaknya unsur kekerasan, ancaman, paksaan, atau perbuatan seksual sebagaimana yang dilaporkan.

Tindak pidana kekerasan seksual juga tidak boleh dianggap sepele, ancamannya berat karena korban akan trauma sepanjang hidupnya ,” Ujar Dr Didi Sungkono .S.H.,M.H.,

Aparat penegak hukum memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, transparan, serta memberikan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung.

Kepolisian harus mengusut perkara ini secara serius hingga memperoleh kepastian hukum, TPKS tidak bisa dilakukan restorative justice ,ini harus ditahan pelakunya ,penyidik harus profesional ,” Ujar Didi Sungkono

Apabila setelah proses hukum dan pemeriksaan internal terbukti melakukan pelanggaran berat, kampus menjatuhkan sanksi akademik tegas, termasuk kemungkinan drop out (DO) sesuai peraturan internal perguruan tinggi.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dan institusi pendidikan. Penegakan hukum harus berdiri di atas alat bukti, fakta, dan prosedur, bukan tekanan maupun kepentingan. Korban berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan, sedangkan pelaku yang terbukti bersalah wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.” Tegas Didi Sungkono

(Redho Fitriyadi)

Artikel Dr DIDI SUNGKONO .S.H.,M.H. Pengamat Kepolisian ,” Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dilepas Unit PPA Satreskrim Polresta Malang, Korban alami trauma Psikis Berat pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id ||SURABAYA -Perselisihan terkait mobil BMW yang terparkir di kawasan Park Shanghai, Pakuwon City, Surabaya, kembali menjadi sorotan. Perkara yang sebelumnya berkembang menjadi saling lapor tersebut kini mendapat perhatian dari Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (Konjen RRT) di Surabaya.

Perhatian tersebut dituangkan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya. Dalam surat tersebut, Konjen RRT pada pokoknya meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara cermat, transparan dan tidak dibangun hanya berdasarkan satu versi keterangan.

Konjen RRT menyoroti adanya perbedaan versi antara pelapor dan terlapor mengenai pokok peristiwa.

Karena itu, menurut isi surat tersebut, penyidik perlu memastikan secara menyeluruh identitas dan kedudukan masing-masing pihak, tindakan konkret yang dilakukan setiap orang, serta ada atau tidaknya kehendak maupun kerja sama dalam suatu peristiwa pidana.

Konjen RRT juga menekankan pentingnya pemeriksaan seluruh pihak dan bukti yang relevan secara utuh sebelum kesimpulan hukum ditarik.

“Kesimpulan hukum terhadap peristiwa yang sebenarnya terjadi tersebut sepatutnya tidak dibangun hanya berdasarkan satu versi, melainkan berdasarkan pemeriksaan seluruh pihak dan bukti yang relevan secara utuh,” demikian substansi surat tersebut.

Perkembangan lain yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah adanya rekaman video saat terjadi keributan.

Berdasarkan rekaman yang menjadi bagian dari materi perkara, terlihat S berada di tengah situasi keributan dan berupaya melakukan peleraian.

Rekaman tersebut menjadi penting untuk menguji tuduhan mengenai tindakan fisik yang dilakukan masing-masing pihak.

Dengan adanya rekaman visual, konstruksi peristiwa semestinya tidak hanya bertumpu pada keterangan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga diuji dengan bukti elektronik serta keterangan saksi lainnya.

Dalam perkara seperti ini, satu rekaman video dapat menjadi bagian penting untuk mengurai siapa melakukan apa, siapa berada di posisi mana, serta bagaimana rangkaian kejadian sebenarnya berlangsung.

Sebelumnya, persoalan bermula dari parkir mobil BMW milik S di kawasan Park Shanghai. Perselisihan kemudian berkembang setelah terjadi perdebatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Peristiwa tersebut kemudian berujung pada laporan polisi dari masing-masing pihak.
S sebelumnya menyampaikan versinya bahwa dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap F.

Ia menyebut dirinya justru berusaha melerai ketika situasi memanas.
Sementara itu, pihak lain memiliki versi berbeda terkait kejadian tersebut.

Perbedaan keterangan inilah yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam penanganan perkara.

Dengan adanya surat Konjen RRT dan rekaman video, publik kini menunggu bagaimana langkah Polrestabes Surabaya dalam menangani perkara tersebut.

Apakah seluruh pihak yang berada di lokasi telah diperiksa ?

Apakah rekaman CCTV dan video kejadian telah dianalisis secara menyeluruh?

Siapa sebenarnya yang melakukan tindakan fisik dalam keributan tersebut?

Dan yang tidak kalah penting, bagaimana penyidik mengurai peran masing-masing orang yang berada di lokasi kejadian?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar proses hukum tidak hanya menghasilkan kesimpulan berdasarkan pengakuan atau keterangan salah satu pihak.

Konjen RRT sendiri melalui suratnya telah mengingatkan pentingnya pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seluruh pihak dan bukti sebelum kesimpulan hukum ditetapkan.
Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum.

Publik menunggu transparansi Polrestabes Surabaya dalam mengungkap peristiwa sebenarnya di balik kasus BMW Park Shanghai tersebut.

Artikel Mobil BMW Parkir Dirusak di Park Shanghai, Konjen RRT Turun Tangan pertama kali tampil pada .

Sebanyak 2.559 anak dari kelompok bermain ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Bunda PAUD Sidoarjo, Sriatun Subandi, turut menambah semarak kegiatan yang mengangkat pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD).

Sriatun hadir bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Ridho Prasetyo serta Ketua PW HIMPAUDI Provinsi Jawa Timur Galih Wasitc, serta sejumlah pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Sriatun menyampaikan apresiasi kepada para pendidik, pengelola satuan PAUD, pengurus, serta seluruh pihak yang selama ini berkomitmen mendampingi tumbuh kembang anak.

Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi penerus.

“Peran dan kontribusi para pendidik PAUD sangat layak mendapatkan apresiasi. Generasi emas Kabupaten Sidoarjo bisa terlayani dengan baik,” ujarnya.

Sriatun juga mengajak pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha memperkuat sinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan anak usia dini yang lebih baik.

Ia menilai kolaborasi antara guru dan orang tua tidak boleh berhenti di lingkungan sekolah. Pendampingan juga harus dilakukan keluarga di rumah.

Orang Tua Diminta Bijak Dampingi Anak
Di tengah perkembangan teknologi, Sriatun memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan gadget oleh anak-anak.

Ia mengingatkan para orang tua agar tidak menjadikan perangkat elektronik sebagai pengganti pendampingan terhadap anak.

“Para wali murid harus senantiasa meluangkan waktu dalam mendampingi tumbuh kembang serta aktivitas bermain putra-putrinya,” katanya.

Sriatun menilai anak-anak belum mampu sepenuhnya menyaring konten yang sesuai dengan usia mereka. Karena itu, penggunaan perangkat elektronik perlu diawasi dan dibatasi.

“Pastikan Ibu selalu membatasi durasi penggunaan perangkat tersebut agar tidak dilakukan secara berlebihan,” pesannya.

Ia berharap para pendidik PAUD semakin solid, inovatif dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif dan menyenangkan.
Peringatan HUT ke-21 HIMPAUDI tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun generasi Sidoarjo sejak usia dini, melalui sinergi antara sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat.

Editor : Sutiawan

Artikel HUT ke-21 HIMPAUDI Sidoarjo, Bunda PAUD Ajak Orang Tua Lindungi Anak dari Dampak Gadget pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || SIDOARJO -Satreskrim Polresta Sidoarjo mengungkap kasus dugaan pengiriman ilegal Benih Bening Lobster (BBL) melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial I.W.J. (59), warga Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Pengungkapan kasus ini bermula pada Sabtu, 22 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB. Petugas Bandara Juanda mencurigai sebuah koper yang saat dilakukan pemeriksaan menggunakan mesin X-ray diduga berisi Benih Bening Lobster.

Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Unit II Tipidter Satreskrim Polresta Sidoarjo. Anggota selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap koper yang mencurigakan tersebut.

Wakapolresta Sidoarjo AKBP M. Zainur Rofik, Selasa (8/9/2026) pada awak media menjelaskan dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan bahwa koper tersebut berisi Benih Bening Lobster yang diduga akan dikirim secara ilegal ke Singapura.

“Berbekal identitas penerbangan dan data pemilik koper, Satreskrim Polresta Sidoarjo kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pemilik koper, I.W.J., di wilayah Kabupaten Malang,” ujar Wakapolresta Sidoarjo AKBP M. Zainur Rofik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku koper tersebut diterimanya dari seseorang berinisial D yang saat ini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Koper tersebut diambil tersangka di Terminal Purabaya Bungurasih pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Selanjutnya, koper tersebut rencananya akan dibawa tersangka melalui Bandara Internasional Juanda untuk dikirim ke Singapura. “Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga memasukkan Benih Bening Lobster ke dalam koper untuk mengelabui petugas pemeriksaan. Tersangka mengaku tergiur upah sebesar Rp10 juta untuk melakukan pengiriman ilegal tersebut,” lanjut Wakapolresta Sidoarjo.

Dari hasil pendalaman penyidik, tersangka juga mengaku telah tiga kali melakukan pengiriman Benih Bening Lobster dengan modus serupa. Pengiriman dilakukan melalui Bandara Internasional Juanda dan Bandara Internasional Yogyakarta dengan tujuan Singapura.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Dari saksi berinisial D.S., disita satu buah koper warna abu-abu, satu buah toples berisi 100 ekor baby lobster yang telah diawetkan, serta 15 kantong plastik.

Sementara dari tersangka I.W.J., polisi menyita satu unit telepon seluler, satu buku paspor atas nama tersangka, dua lembar print out tiket pesawat rute Surabaya-Singapura, serta dua lembar print out rekening koran bank.

Nilai keseluruhan barang bukti dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp4.618.350.000 atau sekitar Rp4,6 miliar.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juncto ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(Redho)

Artikel Polresta Sidoarjo Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster ke Singapura pertama kali tampil pada .

BANGKALAN || Metrocakrawala.id — Kuasa hukum Imron, S.H., menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan hukum yang berkaitan dengan rencana pembangunan perumahan oleh PT Aqso di Kabupaten Bangkalan. Persoalan tersebut berkaitan dengan kepentingan keponakan dan adik iparnya yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Polres Bangkalan.

Sebagai kuasa hukum, Imron menyatakan pihaknya tidak akan mundur dan akan terus mengikuti proses penanganan persoalan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Komitmen itu ditunjukkan dengan dilakukannya peninjauan langsung ke lokasi bersama Unit Reskrim Polres Bangkalan dan pihak Pertanahan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi faktual di lapangan sekaligus memastikan titik koordinat serta batas-batas lahan yang menjadi objek persoalan.

“Demi keluarga, khususnya terkait persoalan keponakan dan adik ipar, kami pantang mundur. Kami akan terus mengawal dan memastikan persoalan ini berjalan sesuai prosedur hukum,” tegas Imron.(08/09/2026)

Menurut Imron, pengecekan bersama aparat kepolisian dan pihak Pertanahan penting dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai posisi, batas, serta titik koordinat lahan. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait lokasi yang menjadi objek pembahasan.

Peninjauan lapangan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh data dan kondisi faktual sebelum proses selanjutnya dilakukan. Dengan adanya pengecekan titik koordinat dan batas lahan, diharapkan setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai objek persoalan.

Imron menegaskan pihaknya akan tetap mengawal persoalan tersebut secara profesional dan sesuai koridor hukum. Sementara proses pemeriksaan maupun tindak lanjut atas laporan diserahkan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait sesuai kewenangannya.

Red_: MK

Artikel Kuasa Hukum Tegaskan Pantang Mundur, Tinjau Lokasi Persoalan Perumahan PT Aqso di Bangkalan pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || SURABAYA -Perselisihan terkait mobil BMW yang terparkir di kawasan Park Shanghai, Pakuwon City, Surabaya, tampaknya belum selesai. Perkara yang semula terlihat sebagai perselisihan biasa justru berkembang menjadi persoalan yang menyisakan semakin banyak pertanyaan.

Dua pihak membawa versi masing-masing dan sudah saling melapor di kepolisian. Rekaman video disebut menjadi bagian dari materi perkara. Bahkan, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (Konjen RRT) di Surabaya turut menyampaikan perhatian melalui surat resmi kepada Kapolrestabes Surabaya.

Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar siapa yang benar dan siapa yang salah.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah Apakah seluruh fakta benar-benar akan dibuka? Dan yang tidak kalah penting

Apakah proses hukum akan berjalan berdasarkan bukti, atau justru berdasarkan versi pihak yang paling kuat memengaruhi jalannya perkara?

Konjen RRT Minta Polisi Harus Adil dan Transparan Dalam Menangani Kasus Ini.

Perhatian Konjen RRT tersebut dituangkan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya. Substansinya cukup jelas: proses penanganan perkara diminta dilakukan secara cermat, transparan, dan tidak dibangun hanya berdasarkan satu versi keterangan.

“Kesimpulan hukum terhadap peristiwa yang sebenarnya terjadi tersebut sepatutnya tidak dibangun hanya berdasarkan satu versi, melainkan berdasarkan pemeriksaan seluruh pihak dan bukti yang relevan secara utuh”.

Pesan ini menjadi penting karena adanya klaim dari salah satu pihak yang tidak sesuai dengan rekaman video yang ada mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lokasi.

Artinya, perkara ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan mendengar siapa yang lebih dulu membuat laporan, siapa yang paling lantang memberikan keterangan, atau siapa yang paling meyakinkan ketika berbicara.

Hukum tidak boleh bekerja berdasarkan siapa yang paling kuat ceritanya. Hukum harus bekerja berdasarkan apa yang benar-benar dapat dibuktikan.

Karena itu, penyidik dituntut memastikan secara menyeluruh identitas dan kedudukan masing-masing pihak, tindakan konkret yang dilakukan setiap orang, serta rangkaian kejadian yang sebenarnya berlangsung.

Sebab dalam perkara yang melibatkan keributan dan dugaan tindakan fisik, satu detail yang terlewat bisa mengubah seluruh konstruksi perkara.

Ada Rekaman Video. Lalu, Kenapa Masih Ada Versi Yang Berbeda? Apakah Ada Framing Di Kasus Ini?

Satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah adanya rekaman video ketika keributan terjadi.Berdasarkan rekaman yang disebut menjadi bagian dari materi perkara, terlihat posisi S jauh dari perkelahian yang sedang berlangsung dan berupaya melakukan PELERAIAN. Hal ini tentu menjadi bagian penting untuk menguji tuduhan mengenai tindakan fisik yang dilakukan masing-masing pihak.

Namun pemikiran publik kemudian menjadi sederhana:

Semua pertanyaan HARUS ditemukan melalui bukti.

Awalnya Hanya Persoalan Parkir BMW

Persoalan ini bermula dari parkir mobil BMW milik S di depan salah satu rumah di kawasan Park Shanghai, Pakuwon City Surabaya. Perselisihan kemudian berkembang setelah pemilik rumah G dan istrinya F mengakui DENGAN SENGAJA meletakkan CONE di atas mobil milik S, dan terjadilah perdebatan yang berujung dengan perkelahian antara pemilik rumah G dan istrinya F lawan WNA China yang ada di lokasi yang tersinggung oleh perkataan-perkataan kotor (tidak layak untuk ditampilkan) dan komentar-komentar yang diucapkan oleh G tentang semua WNA China.

Situasi tersebut akhirnya berujung pada laporan polisi dari masing-masing pihak, setelah LJM (ibu G) menuntut ganti rugi sebesar 200juta rupiah, walaupun sudah ada persetujuan 30jt oleh ayah G dengan WNA yang berkelahi tersebut.

Seperti yang terlihat jelas di video yang beredar di sosial media, S sebelumnya menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat di perkelahian yang sedang berlangsung. Ia justru menyebut dirinya berusaha melerai ketika situasi mulai memanas.

Sementara pihak G memiliki versi berbeda mengenai apa yang terjadi.

Disinilah persoalan menjadi serius. Ketika terdapat dua versi yang bertolak belakang, tugas aparat bukan memilih versi yang terdengar paling meyakinkan. Tugas aparat adalah menguji keduanya. Dan pengujian itu harus dilakukan dengan bukti.

Jangan Sampai Hukum Berubah Menjadi Perlombaan Pengaruh

Dalam perkara seperti ini, aparat penegak hukum berada pada posisi yang sangat menentukan. Polisi memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi, menelusuri bukti, menganalisis rekaman, mencocokkan keterangan para pihak, dan menyusun konstruksi peristiwa berdasarkan fakta. Justru karena kewenangan itu besar, prosesnya harus semakin hati-hati.

Jangan sampai hukum berubah menjadi perlombaan pengaruh.

Siapa yang memiliki akses lebih besar? Siapa yang memiliki posisi lebih kuat? Siapa yang memiliki kemampuan membangun opini lebih besar? Atau siapa yang mampu menghadirkan tekanan lebih kuat di luar proses hukum?

Semua itu tidak boleh menjadi ukuran! Di hadapan hukum, yang seharusnya paling kuat adalah bukti.

Surat dari Konjen RRT juga semestinya tidak dipandang sebagai tekanan untuk memenangkan pihak tertentu. Sebaliknya, surat tersebut dapat menjadi pengingat bahwa perkara ini harus ditangani dengan standar pemeriksaan yang lebih teliti dan objektif. Dan bagi Polrestabes Surabaya, justru di sinilah integritas penegakan hukum diuji.

Polisi Harus Berdiri di Tengah, Bukan di Belakang Salah Satu Pihak

Publik tidak membutuhkan aparat yang sekadar cepat menetapkan kesimpulan. Publik membutuhkan aparat yang berani mencari kebenaran, bahkan ketika kebenaran tersebut mungkin tidak menguntungkan salah satu pihak. Jika bukti menunjukkan seseorang bersalah, proses hukum harus berjalan. Jika bukti justru menunjukkan tuduhan tidak terbukti, maka aparat juga harus berani mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti. Itulah keadilan!

Karena itu, Polrestabes Surabaya perlu memastikan seluruh pihak yang berada di lokasi diperiksa secara menyeluruh dan keterangan para saksi harus diuji silang.

Jangan sampai sebuah kesimpulan hukum dibangun hanya dari satu potongan cerita sementara potongan fakta lainnya dibiarkan berada di luar konstruksi perkara. Fakta sebenarnya akan menentukan apakah proses hukum benar-benar berjalan berdasarkan fakta atau justru hanya menguatkan konstruksi yang dibangun dari keterangan salah satu pihak.

Konjen RRT melalui suratnya telah mengingatkan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak dan bukti yang relevan sebelum kesimpulan hukum ditetapkan.

Pesan tersebut seharusnya tidak hanya dibaca sebagai perhatian dari pihak luar.

Bagi aparat penegak hukum, itu juga merupakan pengingat bahwa perkara ini sedang dilihat dan dinilai dari sisi transparansi prosesnya.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Publik tidak membutuhkan drama baru. Publik membutuhkan jawaban yang terang, proses yang transparan, dan keputusan yang lurus siapa pun yang akhirnya dinyatakan benar maupun salah.

Red_

Artikel BMW Dirusak Gara-Gara Salah Parkir, Konjen RRT Turun Tangan: Polisi Diminta Adil dan Transparan pertama kali tampil pada .