Keputusan tersebut diambil setelah Pemkab Sidoarjo melakukan koordinasi dan meminta pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur terkait mekanisme pengadaan lahan.

Pembahasan dilakukan di Ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, Jumat (25/9/2026), dengan melibatkan Pemkab Sidoarjo, BPKP Jatim dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, mekanisme bertahap dipilih setelah dilakukan mitigasi terhadap sejumlah risiko, termasuk aspek hukum, administrasi, tata kelola aset serta keuangan daerah.

“Proses pengadaan tanah Flyover Gedangan kita putuskan memakai mekanisme dengan tahapan, tidak mekanisme langsung. Ini sesuai mitigasi risiko hukum dan administrasi yang kita peroleh dari BPKP Jatim,” ujar Subandi.

Menurutnya, Pemkab Sidoarjo sebelumnya telah berkoordinasi dengan BPKP Jatim dan BPN untuk memastikan proses pengadaan lahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan diperkirakan sekitar 2 hektare. Pemkab menyebut pengadaan tersebut masuk kategori pengadaan tanah skala kecil sehingga mekanisme tahapan dapat diterapkan dengan mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021.

Perwakilan BPKP Jatim, Yohannes, menjelaskan bahwa mekanisme bertahap dapat digunakan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 146 dan Pasal 148 Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021.

Salah satu pertimbangannya adalah adanya potensi penolakan masyarakat serta kondisi lokasi pengadaan yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan.

“BPKP menyarankan mekanisme tahapan karena memenuhi syarat meskipun luasannya di bawah 5 hektare,” kata Yohannes.

122 Bidang Lahan Sudah Diukur

Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo bersama BPN telah melakukan pengukuran terhadap 122 bidang tanah yang terdampak pembangunan Flyover Gedangan. Pemerintah daerah menargetkan proses pembebasan lahan dapat dituntaskan sebelum pembangunan fisik dimulai.

Pemkab Sidoarjo juga telah menyiapkan anggaran Rp225 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan keseluruhan mencapai sekitar Rp450 miliar sehingga kekurangannya direncanakan melalui penganggaran tahun berikutnya.

Sidoarjo Kabupaten
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo tengah mempertimbangkan opsi enam lajur pada pembangunan Flyover Gedangan dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas hingga 30 tahun mendatang. Rencana tersebut juga perlu diselaraskan dengan rencana pengembangan jalur ganda kereta api oleh PT KAI.

Sidoarjo Kabupaten
Dengan perubahan mekanisme pengadaan tanah tersebut, Pemkab Sidoarjo berharap proses pembebasan lahan Flyover Gedangan dapat berjalan lebih terukur sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.

Editor : Sutiawan

Artikel BPKP Jatim Beri Arahan, Pemkab Sidoarjo Pilih Skema Bertahap Pengadaan Lahan Flyover Gedangan pertama kali tampil pada .

Ketiga Ketua TP PKK Kecamatan yang dikukuhkan yakni Ny. Miftakhul Anis Alami sebagai Ketua TP PKK Kecamatan Gedangan, Ny. Yusrita Anindha Dedy di Kecamatan Sedati, serta Ny. Yuliati Kusdianto di Kecamatan Krian.

Ketiganya diharapkan segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan camat, kepala desa, lurah, kader PKK, Posyandu, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat di wilayah masing-masing.

Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Sriatun Subandi menyampaikan ucapan selamat sekaligus meminta para ketua TP PKK kecamatan yang baru dikukuhkan menjalankan amanah dan tanggung jawab secara optimal.

Menurut Sriatun, PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan harus mampu memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“PKK sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, kegiatan yang dilaksanakan jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sriatun, dikutip dalam keterangan Pemkab Sidoarjo, Jumat (25/9/2026).

Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi masyarakat semakin beragam sehingga peran Tim Penggerak PKK perlu terus diperkuat. Para kader juga didorong membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kader Posyandu, pemerintah desa maupun kelurahan serta seluruh unsur di wilayah.

“PKK juga diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan internal seperti arisan, tetapi berkembang menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang aktif, inovatif dan mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak,” lanjutnya.

Selain menjalankan 10 Program Pokok PKK, penguatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program. Data dan informasi tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan visi dan misi PKK Kabupaten Sidoarjo serta didukung struktur kepengurusan yang tertata.

Sriatun juga meminta para Ketua TP PKK Kecamatan terus meningkatkan semangat pengabdian, tidak mudah melakukan inovasi, serta tidak cepat puas terhadap capaian yang telah dilakukan.

“Jangan ragu untuk berinovasi dan jangan puas dengan apa yang sudah dilakukan. Terus berbenah untuk pelayanan masyarakat,” pesannya.

Dengan kebersamaan dan koordinasi yang baik, TP PKK Kecamatan diharapkan mampu menjalankan amanah secara optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi Kabupaten Sidoarjo.

“Penguatan peran PKK tersebut menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang berdaya dan masyarakat yang semakin sejahtera, menuju Sidoarjo yang maju, sejahtera dan berdaya saing,” pungkas Sriatun.

Editor : Sutiawan

Artikel Perkuat Peran PKK Kecamatan, Sriatun Subandi: Jangan Sekadar Rutinitas, Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat pertama kali tampil pada .

Jeri, salah satu pelapor, mengatakan laporan telah disampaikan ke Polres Lamongan pada 9 Juli 2026. Menurutnya, sejumlah bukti pendukung juga telah diserahkan kepada penyidik.

“Padahal sudah kami serahkan bukti-bukti pendukung, seperti foto-foto terduga para pelaku dan video pengerusakan mobil juga,” kata Jeri.

Sementara itu, Nardi, salah satu korban, mengatakan pihaknya kembali menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik sekaligus memperkuat laporan dugaan pengeroyokan dan perusakan kendaraan saat dirinya bersama Jeri melakukan investigasi terkait dugaan penimbunan BBM jenis solar.

Saksi yang dihadirkan adalah Amir, seorang wartawan senior. Dalam keterangannya kepada polisi, Amir disebut menjelaskan bahwa berdasarkan foto dan video yang diperlihatkan kepadanya, terdapat seseorang yang diduga dikenalnya sebagai salah satu anggota Soreng karena pernah bertemu di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

“Pak Amir memberikan keterangan sesuai apa yang dia lihat dan ketahui dari foto maupun video yang kami tunjukkan,” ujar Nardi.

Sebelumnya, pihak Polres Lamongan juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kegiatan tersebut disebut disaksikan oleh kepala desa setempat.

Peristiwa tersebut bermula pada Minggu, 5 Juli 2026 sekitar pukul 01.00 WIB. Saat itu, Jeri bersama Nardi melakukan investigasi jurnalistik terkait informasi dugaan penimbunan BBM jenis solar di kawasan Gang Sumengko, Kecamatan Kedungpring.

Menurut keterangan korban, ketika kendaraan yang mereka tumpangi memasuki kawasan tersebut, mereka melihat seorang pria bertubuh tinggi mengenakan jaket merah yang diduga berjaga di sekitar lokasi. Di depan sebuah rumah, keduanya juga melihat sekitar empat orang sedang duduk dan berbincang.

Setelah melakukan pemantauan, keduanya kemudian hendak meninggalkan lokasi. Namun, menurut keterangan korban, kendaraan mereka kemudian diikuti dua mobil, masing-masing berwarna putih dan hitam, serta sebuah sepeda motor Honda PCX berwarna merah marun yang disebut datang dari arah persawahan.

Ketika hendak berbalik arah karena akses jalan di depan tidak dapat dilalui, kendaraan korban disebut dipepet oleh dua mobil. Saat meminta ruang untuk mundur, korban mengaku tidak diberikan kesempatan.

Tak lama kemudian, sekitar delapan orang yang tidak dikenal disebut keluar dari kendaraan dan menggebrak mobil yang ditumpangi kedua wartawan tersebut.

Salah seorang di antaranya, menurut keterangan korban, diduga mengacungkan senjata tajam jenis celurit sembari berteriak, “Mau apa di sini? Maling ta?”
Korban mengaku menjawab bahwa mereka tersesat atau salah jalan. Namun, jawaban tersebut disebut tidak dihiraukan.

Salah seorang terduga pelaku kemudian disebut berkata, “Aku tahu mobilmu iki, gak asing. Metu koen. Disuruh siapa koen nang kene?”
Situasi kemudian memanas. Korban mengaku kunci kendaraan dicabut secara paksa. Keduanya juga mengaku mengalami pemukulan secara beramai-ramai hingga diseret keluar dari kendaraan.Peristiwa tersebut disebut sempat disaksikan sejumlah warga di sekitar lokasi.

Setelah sekitar 30 menit, kedua wartawan tersebut akhirnya diperbolehkan meninggalkan lokasi. Namun, sebelum pergi, mereka mengaku mendapati rumput kering dimasukkan ke dalam kendaraan.

Korban juga mengaku mendapat ancaman, salah satunya berupa ucapan, “Gowoen kabeh koncomu nang kene nek gak trimo.”
Korban Alami Luka, Mobil Rusak
Akibat kejadian tersebut, Nardi mengaku mengalami memar pada bagian wajah. Kendaraan yang mereka gunakan juga mengalami kerusakan, antara lain kaca spion pecah dan bodi mobil penyok.

Sementara Jeri mengaku mengalami sejumlah luka pada tubuh, termasuk benjol dan luka sobek di bagian kepala. Ia juga mengaku dipukul, ditendang, dan diseret hingga pakaian yang dikenakannya mengalami kerusakan.

Jeri juga mengatakan pihaknya sebelumnya memperoleh informasi mengenai sebuah rumah yang diduga berkaitan dengan aktivitas penimbunan BBM jenis solar subsidi.

Dilaporkan ke Polres Lamongan
Atas kejadian tersebut, Jeri dan Nardi kemudian melaporkan dugaan pengeroyokan dan perusakan kendaraan ke Polres Lamongan.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/296/VII/2026/SPKT, tertanggal 9 Juli 2026.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat informasi mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Artikel Dua Bulan Lebih Dilaporkan, Kasus Dugaan Pengeroyokan Dua Wartawan di Lamongan Belum Ada Tersangka pertama kali tampil pada .

Gresik | Metrocakrawala.id – Gudang kayu milik Muhamad Busiri yang berada di Desa Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik naas telah terjadi musibah kebakaran sekitar pukul 17:30 WIB. Kebakaran mengakibatkan satu bangunan dan pohon di sekitarnya menjadi dampak serta mengalami kerusakan yang kerugian materiil sementara ditaksir mencapai kurang lebih sekitar Rp. 100 Juta. Kamis, (24/09/2026).

Dari laporan Kanit intelkam Polsek Kebomas IPDA Bambang membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Personel kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian dan segera melakukan koordinasi dengan petugas pemadam kebakaran (Damkar) untuk mempercepat penanganan kobaran api.

Setelah dilakukan upaya pemadaman secara intensif, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan. Meski api telah padam, petugas masih bertahan di lokasi untuk melakukan proses pembasahan.

Dari hasil penyidikan serta sumber informasi dari masyarakat terutama yang didapat dari salah satu rumah warga yang memiliki CCTV, ada dugaan sabotase yang merasa tidak senang adanya gudang kayu. Pihak Kepolisian masih mengembangkan penyidikan atas dugaan kejadian tersebut dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

( Ibnu/Gresik )

Artikel Dugaan Sabotase Kebakaran Gudang Kayu di Gresik pertama kali tampil pada .

Keduanya bertemu Bupati Sidoarjo H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (23/9/2026), untuk meminta restu sekaligus dukungan menjelang tahapan pemilihan.

Dalam pertemuan tersebut, Subandi menyambut baik capaian keduanya. Ia berharap Rasya dan Andaya mampu tampil maksimal serta terpilih sebagai Narapati dan Kencana Duta Budaya Jawa Timur 2026.

Subandi juga mengajak masyarakat Sidoarjo memberikan dukungan melalui voting daring.

“Mari kita dukung Narapati Rasya dan Kencana Andaya untuk menjadi Narapati Kencana Duta Budaya Jatim 2026,” kata Subandi.

Menurutnya, keberadaan duta budaya tidak sebatas mengejar gelar, tetapi juga memiliki peran dalam memperkenalkan sekaligus menjaga kebudayaan lokal di tengah perkembangan zaman.

“Rasya dan Kencana Andaya akan menjadi agen perubahan untuk mengenalkan kearifan lokal Sidoarjo, wisata Sidoarjo dan UMKM Sidoarjo ke masyarakat luas,” ujarnya.

Subandi berharap keduanya nantinya dapat ikut membantu pemerintah daerah dalam merawat tradisi, kesenian dan berbagai bentuk kearifan lokal agar tetap hidup dan tidak tergerus perkembangan zaman.

Sementara itu, Andaya mengaku bersyukur dapat menjadi salah satu finalis Duta Budaya Jawa Timur 2026 yang mewakili Kabupaten Sidoarjo.

Ia menyebut proses seleksi telah dimulai sejak pendaftaran dibuka pada Agustus 2026. Dari sekitar 250 peserta yang mendaftar, terdapat 12 perwakilan dari Sidoarjo yang mengikuti proses seleksi.

“Alhamdulillah kami mendaftar sebagai Duta Budaya Jawa Timur terhitung sejak bulan Agustus. Tercatat ada 250 pendaftar dan alhamdulillah sampai proses semifinal, kami terpilih menjadi salah satu finalis Duta Budaya Jawa Timur perwakilan Kabupaten Sidoarjo,” ujar Andaya.

Selain membawa misi kebudayaan, Rasya dan Andaya juga memiliki program yang berkaitan dengan UMKM dan cagar budaya. Program tersebut disebut telah mulai dijalankan sebagai bagian dari kontribusi mereka dalam memperkenalkan potensi lokal Sidoarjo.

Dukungan masyarakat dapat diberikan melalui laman VotePoly untuk masing-masing peserta maupun melalui barcode yang tersedia pada akun Instagram @rasyaislm_ dan @andayanr_.

Keduanya diharapkan tidak hanya menjadi representasi Sidoarjo dalam ajang Duta Budaya Jawa Timur 2026, tetapi juga mampu membawa promosi kebudayaan, wisata, UMKM serta potensi lokal Sidoarjo ke tingkat yang lebih luas.

Editor : Sutiawan

Artikel Dua Putri Sidoarjo Siap Harumkan Nama Daerah di Ajang Duta Budaya Jawa Timur 2026 pertama kali tampil pada .

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Jumat, 18 September 2026, sekitar pukul 03.18 WIB. Dalam kejadian itu, pelaku membawa sejumlah barang milik korban dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp6 juta.

Kapolsek Benowo Kompol Ikhbal Gunawan, S.H., M.M., melalui Kanit Reskrim Polsek Benowo IPDA Purwanto, S.H., menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah petugas memperoleh rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pencurian di lokasi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi tersebut diduga dilakukan oleh OKIK SAPUTRA BIN ACHMAD NUR HARI bersama beberapa rekannya, yakni RISKY alias CUPLIS, INDRA, NOVAL, serta satu orang lainnya yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Keempat rekan pelaku masih berstatus DPO.

Pengungkapan kasus bermula pada Rabu, 23 September 2026 sekitar pukul 22.30 WIB. Warga UKA bersama Ketua RW setempat, Hari, mencurigai Okik yang diduga terlibat dalam aksi pencurian berdasarkan rekaman CCTV.

Okik kemudian dibawa ke Balai RW UKA untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan awal, Okik mengakui telah melakukan pencurian di Toko Griya Servis Handphone pada 18 September 2026 dini hari.

Dari aksi tersebut, pelaku mengaku mengambil satu unit Handphone Oppo A54 warna Biru Galaxy, 10 unit handphone dalam kondisi rusak, serta tujuh buah tempered glass.

Setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benowo pada Kamis, 24 September 2026 sekitar pukul 01.00 WIB, anggota kepolisian kemudian mendatangi lokasi dan membawa Okik beserta barang bukti ke Polsek Benowo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah dusbook HP Oppo A54, satu pasang sandal slop warna putih merek Summer, satu buah kemeja warna hitam merek 3SCND, serta satu keping VCD berisi rekaman CCTV.

Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengamankan para pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang.

Kasus tersebut kini ditangani Unit Reskrim Polsek Benowo, Satreskrim Polrestabes Surabaya, untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Editor : Red

Artikel Unit Reskrim Polsek Benowo Ungkap Pembobolan Konter HP di Sememi, Satu Pelaku Diamankan pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || SURABAYA – Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mendapat apresiasi dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur.

KAKI Jatim menilai langkah dan konsistensi Bea Cukai dalam memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap berbagai praktik penyelundupan dan perdagangan ilegal menunjukkan komitmen dalam menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Ketua KAKI Jatim menyebut sejumlah capaian penindakan Bea Cukai sepanjang 2026 patut mendapat perhatian. Salah satunya penggagalan penyelundupan emas dengan total sekitar 330 kilogram sepanjang Januari hingga 14 September 2026.

“Ini merupakan bentuk kerja nyata dalam menjaga pintu masuk dan keluar negara dari berbagai aktivitas ilegal. Kinerja seperti ini patut diapresiasi,” ujar KAKI Jatim.

KAKI Jatim juga menilai keberhasilan penindakan harus diukur tidak hanya dari jumlah barang yang disita, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap sumber produksi, jalur distribusi, dan pihak yang membiayai bisnis rokok ilegal.

“Kami mendukung langkah tegas Bea Cukai dalam memberantas mafia rokok ilegal. Namun, penindakan harus menyentuh aktor intelektual dan pemodalnya agar memberikan efek jera,” tegas KAKI Jatim.

Apresiasi tersebut juga disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung kepada Djaka Budhi Utama untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir guna mencegah penyelundupan barang ilegal dan barang yang dilarang.

Instruksi itu disampaikan saat Djaka menghadap Presiden di Istana Kepresidenan pada Selasa (22/9/2026). Fokus pengawasan antara lain terhadap penyelundupan narkotika, pakaian bekas impor ilegal atau balpres, serta berbagai komoditas yang masuk dan keluar Indonesia secara ilegal.

Menurut KAKI Jatim, langkah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kepabeanan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Ketika penindakan dilakukan secara konsisten dan pengawasan diperkuat sampai ke wilayah perbatasan serta pesisir, tentu ini menjadi bagian penting dalam menjaga negara dari praktik penyelundupan,” katanya.

KAKI Jatim juga mencatat bahwa DJBC pada September 2026 melaporkan keberhasilan menggagalkan penyelundupan emas di sejumlah bandara internasional. Pada penindakan tersebut, sebanyak 29 kilogram emas senilai sekitar Rp73,3 miliar berhasil diamankan.

Selain itu, Djaka Budhi Utama menyatakan Bea Cukai tetap menjalankan tugas pokoknya, termasuk penindakan terhadap aktivitas ilegal dan pengamanan penerimaan negara.

Atas berbagai langkah tersebut, KAKI Jatim menilai kepemimpinan Djaka Budhi Utama layak mendapatkan apresiasi dari pemerintah.

“Kami mengapresiasi kinerja Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Jika pemerintah memberikan penghargaan atas kinerja dan capaian dalam pengawasan serta penindakan kepabeanan, menurut kami itu layak,” tegas KAKI Jatim.

KAKI Jatim berharap penguatan pengawasan tidak berhenti pada momentum tertentu, tetapi terus dilakukan secara berkelanjutan, khususnya di jalur perbatasan, pelabuhan, bandara dan kawasan pesisir yang menjadi titik rawan masuknya barang ilegal.

“Kami berharap kinerja positif ini terus dipertahankan. Bea Cukai harus semakin kuat dalam mencegah penyelundupan, memberantas peredaran barang ilegal dan mengamankan penerimaan negara,” pungkasnya. (Rd_

#Presiden Prabowo Subianto
#Mensesneg Prasetyo Hadi
#Seskab Letkol Taddy Indra Wijaya
#Menkeu Sauhasil Nazara

Artikel KAKI Jatim Apresiasi Kinerja Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, Layak Dapat Penghargaan Presiden pertama kali tampil pada .

Hal tersebut ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi SH, MKn saat menerima audiensi Deltamania di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Selasa (23/9/2025).

Menurut Bupati Subandi, Klub Sepak Bola Deltras adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kabupaten Sidoarjo. Perjuangan membawa tim berjuluk The Lobster itu ke kasta tertinggi Liga 1 sepak bola Indonesia memerlukan kerja sama semua pihak.

“Deltras ini kan milik Sidoarjo, rumah kita bersama. Kita harus bergerak bareng mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten. Tetapi, ini tidak akan berhasil kalau tidak ada keterbukaan dari manajemen,” ujar Bupati Subandi.

Ia menekankan pentingnya duduk bersama untuk menyamakan visi. Sebelum Pemkab melangkah lebih jauh, manajemen Deltras FC diminta memaparkan roadmap secara detail, baik kondisi keuangan, rencana menghadapi putaran kompetisi saat ini, maupun target kompetisi musim depan.

“Manajemen harus mau duduk bersama. Kami ingin melihat kejelasan rencana jangka pendek dan jangka panjang seperti apa. Transparansi keuangan, rencana seusai leg kedua, hingga kesiapan jika berhasil promosi ke Liga 1. Semuanya harus jelas,” tegasnya.

Bupati yang berlatar belakang pengusaha itu juga menyoroti profesionalisme pengelolaan klub. Ia menilai posisi manajer maupun jajaran pengelola klub tidak boleh diisi secara asal-asalan.

“Manajer tidak bisa dicomot begitu saja. Harus diisi orang yang punya kemampuan dan penguasaan sepak bola. Punya jejaring luas, serta menguasai pengelolaan logistik,” jelasnya.

Rencananya, pertemuan lanjutan antara Pemkab Sidoarjo, manajemen Deltras FC, dan Deltamania akan digelar paling lambat pekan depan.

Sementara itu, Ketua Umum Deltamania Moh. Firdaus Azzabidy menyambut baik komitmen Pemkab. Ia menyebut potensi Deltras sangat besar dengan basis suporter yang solid, namun membutuhkan sinergi nyata.

“Kami melihat potensi Deltras sangat besar. Suporternya ada. Masyarakat Sidoarjo juga punya kecintaan terhadap Deltras. Tetapi, sinergi antara pemerintah daerah, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya harus dibuktikan secara nyata,” katanya.

Firdaus juga menekankan pentingnya stabilitas tim untuk target jangka panjang, bukan sekadar bertahan di Liga 2.

“Jangan sampai pemain yang performanya sedang naik justru dijual. Pelatih yang sudah bekerja dengan baik juga jangan mudah diganti. Kita ingin ada arahan yang jelas dan perencanaan yang baik,” pungkasnya.

Editor : Sutiawan

Artikel Pemkab Sidoarjo Siap Kawal Deltras FC ke Liga 1, Bupati Subandi: Manajemen Harus Profesional dan Transparan pertama kali tampil pada .

BANGKALAN | — Sebanyak 16 merek beras produksi pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, disiapkan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan konsumsi beras lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Langkah tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bupati Bangkalan yang mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta masyarakat Bangkalan untuk membeli dan mengonsumsi beras lokal minimal lima kilogram per rumah tangga setiap bulan.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan serapan hasil produksi petani lokal, menjaga perputaran ekonomi di daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, 16 merek beras tersebut merupakan produk yang telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan.

Berikut daftar merek beras lokal yang disebut telah tersedia:

Raddhin Faicha — UD Anisa, Karang Duwak, Arosbaya.
Cap Kerapu Merah — UD Robin, Kramat, Bangkalan.
Nyeor Ejuh — UD Safi Jaya Makmur, Binoh, Burneh.
Raja Kunang-Kunang — UD Adi Jaya Mandiri, Tunjung, Burneh.
Tandarah — LPM Sampurna, Blega Oloh, Blega.
Putri Izza — UD Ali Syafa, Karang Anyar, Kwanyar.
Sakera — LPM Subur Jaya, Pendabah, Kamal.
Lancang Kembang — LPM Sudi Makmur, Srabi Barat, Modung.
Putri Icha — UD Sahabat Nikmat, Parseh, Socah.
Beras Desa — CV Berdua Berkah Dunia Akhirat, Sanggra Agung, Socah.
Beras Segar Rukun Jaya — UD Barokah Amin, Ja’ah, Tragah.
Cebbing Sokkah — LPM Jaya Makmur, Tambak Pocok, Tanjung Bumi.
Putri Kuning — UD Raden Segara, Geger.
Oryza Sativa IP 32 — CV Lestari Bersama, Tunjung, Burneh.
Beras Slyp — UD Arofah, Kampung Langkap Timur, Burneh.
Beras Aria — UD Mahda, Tengket, Arosbaya.

Ketua Umum LSM PAKIS, Abdurrahman Thohir, menyambut keberadaan produk beras lokal tersebut. Menurutnya, munculnya beras produksi Bangkalan dalam bentuk kemasan dan bermerek menunjukkan adanya perkembangan pada sektor pengolahan hasil pertanian masyarakat.

“Selama ini kita terbiasa menerima pasokan dari luar. Kini sawah Bangkalan sendiri sudah menghasilkan beras bermerek, berkemasan, dan berizin. Ini bukti nyata pemerintah tidak hanya berbicara, tetapi juga mendampingi hingga lahir karya rakyat,” ujarnya.

Ia menilai peningkatan konsumsi beras lokal dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas pasar bagi produk petani dan pelaku usaha penggilingan di Bangkalan.

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi konsumen produk dari luar daerah, tetapi juga memberikan ruang lebih besar bagi produk pangan yang dihasilkan masyarakat Bangkalan.

Namun, efektivitas program tersebut tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, petani, hingga masyarakat sebagai konsumen. Ketersediaan produk, kualitas, harga, distribusi, serta kepastian legalitas dan izin edar menjadi sejumlah aspek yang perlu dijaga agar program konsumsi beras lokal dapat berjalan secara berkelanjutan. (23/09/2026)

Dengan semakin dikenalnya produk beras lokal, hasil pertanian Bangkalan diharapkan tidak berhenti di tingkat produksi, tetapi dapat terserap hingga ke meja makan masyarakat sendiri.

(Redaksi)

Artikel 16 Merek Beras Lokal Bangkalan Disiapkan, Dorong Masyarakat Konsumsi Produk Petani Daerah pertama kali tampil pada .

Metrocakrawala.id || Blitar – Gelontorkan APBD Kota Blitar di tahun 2026 melalui satker Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Blitar diharap bermanfaat untuk masyarakat dan sesuai persyaratan Dokumen kontrak terpilih oleh penyelenggara secara terintegritas.
Dari pantauan awak media di beberapa lokasi dalam pekerjaan drainase terdapat siasat indikasi meraih keuntungan di luar batas wajar guna pertebal isi saku yang berpotensi melawan hukum akan kwalitas dan kwantitas berdampak kerugian negara.
Dalam kegiatan Rehabilitasi sistem Drainase perkotaan di jalan cut mutia sentul oleh cv DBK Nampak metode pekerjaan Asal asalan,dari material pasir gunakan lebo halus tidak tajam seperti bedak seharusnya lokal kali bladak yng terdapat uji layak atau lebi baik asal kali brantas dan lumajang,

Jarak pasangan besi lebi dari 15cm pasangan tdk rapi indikasi mengurangi jumlah pasangan dan tulangan beton,pasangan bekesting gunakan triplex tipis pemakaian lebi dari 3 kali seharusnya multiplex lapis film plywood dan hanya terpasang 1 sisi alhasil mensiasati bentuk volume cor di antara spanjang ketebalan,sebelum pemasangan plastik polyten seharusnya dasar galian melakukan pemadatan sebelum lantai kerja akan tetapi tidak dilakukan bahkan cor dasar ketebalan kurang maksimal,nampak terdaoat plastik poliyten akan tetapi sedapatnya gunakan plastik jenis bungkus kerupok kondisi tembus air sangat tidak layak Ucap pak Darmaji seno saat bincang bincang dengan awak media bahkan menilai hampir seluruh pekerja abaikan ketentuan SMK3 dan perlengkapan APD negara mengalami kerugian dalam pembiayaan Item keselamatan pekerja.

Juga menjelaskan lokasi drainase kaliproyo mengalami hal yang sama akan tetapi kondisi lebi memprihatinkan sengaja menghilangkan item plastik polyten sepanjang volume pekerjaan diduga fiktif bahkan pemakaian besi pasangan bercampur prodak dan ukuran antara polos dan ulir menghindari pembelian Nota anehnya Direktur utama CV SG tidak tau menahu kalau lokasi tersebut tidak merasa mengerjakan dan mengatakan dipinjam oknum yang tak bertanggungjawab sisi lain juga diketahui CV SG dalam dokumen portal terdapat administrasi hal skp dalam perpres 46 sebagaimana ketentuan menurut pencermatan harus melakukan beklis karna wanprestasi ,hingga brita ini di turunkan penyelenggara Bungkam melakukan pembiaran dan menutup mata diduga sbagai ajang Bancaan loloskan Pembayaran sesuai nilai kontrak guna perkaya diri sendiri potensi penyalah gunaan jabatan tanpa syarat

Sisi lain Aktivis pegiat kontruksi Bang junn gondrong angkat bicara dasar pekerjaan harus patuh ketentuan : PermenPU No.12 /PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan Sistem Drainase
Perkotaan
︎ Standart Perencanaan Irigasi KP – 01 KP 09 dan BI 01 – BI 03 Tahun 2013
︎ Pedoman Dan Spesifkasi Umum 2018 ( Revisi 2) Pedoman Perencanaan sistem Drainase
d. Pd.T-02-2006-B Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan (SNI) 03-3424-1994 oleh Dewan Standard nasional Indonesia (DSN)
e. SK SNI 03 – 2847 – 2002 ( Beton ).
f. Peraturan Perburuhan di Indonesia (tentang pengarahan tenaga kerja) antara lain tentang
mengerjakan anak – anak dibawah umur.
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 10 Tahun 2021

Melihat refrensi ketentuan menyalahgunakan jabatan atau dikenal sebagai penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan adalah tindakan ketika seseorang dengan wewenang resmi menggunakan kekuasaannya secara tidak sah untuk keuntungan pribadi atau golongan, bahkan berpotensi memperkaya diri dan merugikan ekonomi negara. Hal ini mengacu pada referensi UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang diadopsi ke dalam Pasal 603. Perbuatan memperkaya diri disertai konspirasi yang merugikan ekonomi negara dapat dijerat pidana.untuk itu pihak aph harus melakukan sidak lapangan bila pengaduan berkas sampai ke meja ruangan agar efek jera bagi oknum para penyelenggara ucapnya

(Tim/Aj)

Artikel Drainase kali proyo dan cut mutia sentul Blitar menyimpang pejabat konsultan dan penyelenggara Tutup mata,potensi Ajang bancaan. pertama kali tampil pada .